dan karenanya dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku secara umum

Pernyataan :

dan karenanya dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku secara umum...berbeda artinya dengan 

maka atas putusan selanjutnya menjadi tidak sah dan tidak berlaku secara umum.

pernyataan pertama berlaku surut...pernyataan kedua berlaku untuk yang akan datang...(cttn:selanjutnya).

pengertian dari sah adalah dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku. Peraturan yang berlaku saat itu adalah yang dinyatakan sah pada saat itu. Jika kemudian berlaku "surut' atas keputusan yang diuji setelah berlakuknya, maka atas keputusan yang sudah diputuskan tersebut tidak semestinya 'dianggap" tidak sah, namun lebih merujuk ke "dapat dibatalkan".

Jika peraturan tersebut bertentangan di peraturan yang lebih tinggi maka peraturan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat dan dengan sendirinya jika dijadikan sebagai pedoman maka atas semua produk hukumnya menjadi tidak sah sejak saat dinyatakan bahwa peraturan tersebut secara nyata bertentangan.

Lain halnya jika pernyataan menjadi "tidak sah dan tidak berlaku secara umum dengan syarat". 

Gerakan Indonesia Berkibar

http://indonesiaberkibar.org/id

Indonesia Berkibar!!!

Potong 10%

http://www.esdm.go.id/potong10persen/

Sumpah Pemuda-27-28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta)- Kongres Pemuda Kedua

Pertama:
Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.
Kedoea:
Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.
Ketiga:
Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

27-28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta)- Kongres Pemuda Kedua

Katakan....!!!

(catatan-20 mei 2009)

Ya...bangkit itu adalah bangun

bangun dari keterpurukan
ya...bangkit itu adalah semangat

semangat untuk mengisi pembangunan
ya...bangkit itu adalah harapan

harapan untuk masa depan
ya...bangkit itu adalah kekuatan

kekuatan untuk membangun
ya...bangkit itu adalah hidup

hidup untuk kehidupan

oleh eko susilo

puisi tercipta 08/10/2008

ditulis ulang: 27-4-2012

Kutipan Sebagian : Syarat Diskresi

1. Pejabat yang menggunakan diskresi wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan.
2. Pejabat yang menggunakan diskresi wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada atasan pejabat.
3. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, atasan pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan atau penolakan.
4. Apabila atasan pejabat melakukan penolakan, atasan pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.

catatan :
Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

The Echo...

N.A.K

Peraturan Pemerintah Vs UU Vs Perppu

Peraturan Pemerintah yang mengatur "mengenai" suatu hal yang tidak diatur di UU dan UU itu sudah mengalami perubahan yang kesekian kalinya dan itu merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan Rakyatnya, dan materi dalam Peraturan Pemerintah itu tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan UU, maka materi dalam Peraturan Pemerintah itu dapat menjadi materi dalam UU perubahan selanjutnya.

Ini terkait dengan usia diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut pada saat dibuat.Kenapa demikian, jika dibandingkan dengan adanya peraturan pelaksanaan yang sebenarnya secara materi bertentangan dengan UU, namun masih menjadi landasan pelaksanaan di tahun dan kejadian yang berbeda.

Kecuali dalam UU yang baru menyebutkan hal "yang berbeda" di bagian penutup. Untuk bagian penutup, tentunya juga berbeda, dapat saya buat 2 kriteria :

1. untuk hal-hal yang terjadi pada masa lalu

2. untuk aturan pelaksanaan yang mengatur di masa lalu

dan jika ada hal-hal yang "mendesak" dan "perlu" kenapa tidak dibuat PERRPU?.

Lalu permasalahan apa yang sebenarnya muncul?.

- bagaimana kita dapat dapat menjadikan dasar merujuk ke PP yang merujuk ke UU lama sementara di UU yang baru tidak mengatur mengenai hal yang diatur dalam PP?. atau materi di PP bertentangan dengan UU yang lama?.

Kalau demikian adanya telah terjadi kekosongan "delegated legislation" pasca adanya UU yang baru...iya khan?. hukum di Indonesia adalah hukum positif.

nah kalau terjadi demikian...maka kondisi yang demikian dapat disebut sebagai "UU adalah segalanya". iya khan?.....karena tidak memenuhi "delegasi perundang-undangan" tersebut untuk diterapkan.

Tapi......
iya ada tapinya.....

tentunya jika materi tersebut tidak bertentangan dengan hal-hal yang di atur di UU yang baru.

Flower By Flower

Flower By Flower ....maximum....2 years..

tepuk pajak..

Tepuk pajak.....

(Tepuk tangan...3x)...
Kemudian formasi tangan membentuk huruf....p....a...j...a...k...( diantara teriak huruf diselingi tepuk tangan 3x)...
Kemudian...teriak pajak dan tepuk tangan 3x...
Kemudian teriak horeeee...sambil kedua tangan mengepal ke atas...

Lucky Luck

Antara.....> Final

Antara.....> Final

Z-score-Altman, Springate, dan Zmijewski

elementum

Kata elemen berasal dari kata Latin elementum yang berarti "bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu"

Menggelorakan GNMP dan (harus) Membahana dari Ujung Barat sampai Timur NKRI

Menggelorakan GNMP dan (harus) Membahana dari Ujung Barat sampai Timur NKRI...Merdeka!!!.

DER

Debt To Equity Ratio...

kutipan sebagian...puisi aku ingin mencintaimu dengan sederhana...

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana,
Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu...
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana,
Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada...


(kutipan sebagian puisi ciptaan Sapardi Djoko Damono).

Why, kenapa baru sekarang?.

karena soal lima tahun, jika dan karena baru sekarang...waktu 10 tahun itu lho... nah karena itulah kenapa?. dan perjuangan itu tak akan menyerah...

vergeven voor de staat

vergeven voor de staat----- untuk amanat UUD 1945 amandemen keempat periode 11 Agustus 2002 sampai dengan adanya UU mengenai nomenklatur....Amin. Ini saya,eko susilo memperingati hari kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 2015....Alhamdulillah.. verklaarde op 20 mei 2015