Reborn Tax.....Tax Reborn

Reborn Tax....Tax Reborn.

Pajak Halilintar

Pajak Halilintar adalah sebutan untuk pajak yang ditanggung oleh Negara.Dalam bahasa Inggris halilintar adalah lightning.

Tepuk pajak.....

Tepuk pajak.....

(Tepuk tangan...3x)...
Kemudian formasi tangan membentuk huruf....p....a...j...a...k...( diantara teriak huruf diselingi tepuk tangan 3x)...
Kemudian...teriak pajak dan tepuk tangan 3x...
Kemudian teriak horeeee...sambil kedua tangan mengepal ke atas...


:::Dariku tercipta untuk Anak-anak Indonesia:::

Kriteria Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Hal ini diatur dalam Undang-undang Nom0r 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

PAJAk HARGA HIDUP

PAJAK HARGA HIDUP...

Riwayat KLU

Riwayat KLU

P.U.E.B.I

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

come on the compensation paid

Ayo tebusannya dibayar=come on the compensation paid=kom op de betaalde losgeld=hayaa alfidyat almadfuea=Lái ba zhīfù shújīn=dumating sa pantubos na ibinayad=phirautee ka bhugataan kiya par aa=ayo tebusane dibayar=Shiharatta minoshirokin ni kimasu=jibul doen momgabs e waseo=venir en el rescate pagado=kommen auf das Lösegeld bezahlt=ayuhlah tebusannya dibayar=venir sur la rançon payée=prikhodyat na vykup zaplatil

Nominee Agreement

Nominee Agreement....

yang namanya agreement itu dibuat sebelum harta dijadikan atas nama orang lain...kalau sudah dimiliki maka namanya pengakuan kepemilikan dan dibuktikan dengan adanya arus kas dan arus barang.

Jika agreement dibuktikan kemudian hari sementara harta tersebut sudah tercatat dalam neraca, maka atas harta tersebut disebut dengan saham atau penyertaan modal.

satu kesatuan ekonomis

Harta gono gini....itu harta satu kesatuan ekonomis....itu sejak 1974 udah berlaku

Bunyi Pasal 35, 36 dan 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah:
Pasal 35:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama 
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36
(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 

Pasal 37
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. 

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.
...kecuali ada pemisahan harta yang dibuktikan dengan dokumen....ya tetap menjadi satu kesatuan ekonomis....enggak bisa dilepaskan konsep filosofis ini.
mutlak...
apakah itu dlihat dari sisi UU Perkawinan atau UU Perpajakan yang berlaku.


KUH PERDATA:

Pasal 119
Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri. 

Pasal 120
Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas. 

Pasal 121
Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan. 

Pasal 122
Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu. 

Pasal 123
Semua utang kematian, yang terjadi setelah seorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu.  

Kode

One To One

One To Many

Relationship

Contoh:

A =100.000

B =110.000

C =120.000

Jumlah = Rp330.000

Jika ditulis dengan kode dari A,B,dan C adalah 059, maka :

059 = Rp330.000 jumlahnya 3,

059 dapat ditafsirkan, nilainya masing-masing Rp110.000, padahal sebenarnya nilainya bisa Rp100.000, bisa Rp110.000 atau Rp120.000.

Kalau ditulis 059 =Rp330.000 jumlahnya 1, maka akan terjadi penafsiran jumlahnya ada 1 nilainya Rp330.000.

Jika menggunakan metode pelaporan 059=Rp330.000 dengan jumlah unit 3, maka benar mendekati untuk konsep database.
Bagaimana dengan pasir, tepung atau barang sejenisnya?.

Penghargaan PNS

Penghargaan
Pasal 82
PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Pasal 83
Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat berupa pemberian:
a. tanda kehormatan;
b. kenaikan pangkat istimewa;
c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Merdeka itu....bisa bahagia bagi kita semua.

Merdeka itu....bisa bahagia bagi kita semua.

Ilmu pengetahuan itu tidak lekang oleh waktu sedangkan informasi itu akan dikenang...

Ilmu pengetahuan itu tidak lekang oleh waktu sedangkan informasi itu akan dikenang...

nilai yang sesungguhnya diterima atau nilai berdasarkan transaksi yang sebenarnya

Pada umumnya dalam penjualan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, nilai penjualan bagi pihak penjual adalah nilai yang sesungguhnya diterima atau nilai berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Dalam hal penjualan harta berupa tanah dan/atau bangunan dipengaruhi oleh hubungan istimewa, nilai penjualan bagi pihak penjual adalah nilai yang seharusnya diterima berdasarkan harga pasar yang wajar atau berdasarkan penilaian oleh penilai independen.

diadministrasikan

diadministrasikan di...

C.B.S

Konsep CBS...

Ceria....Bahagia.....Serius...(itu nanti)
sekarang...serius...

Sumbangan dan Pungutan

Sumbangan dan Pungutan

Vergeven Voor De Staat

Vergeven Voor De Staat

Emas...

Berapa Devisa Negara berupa Emas di Indonesia yang tersimpan di Bank Indonesia?.

U.N.C.L.E

United Network Command For Law and Enforcement (UNCLE)

anyway...by theway...busway...

Anyway...by theway...busway....langit cerah....

comparison-amnesti

Kebijakan, ketentuan dan peraturan...

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Ketentuan adalah sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan.

Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup / Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman / sangsi. Dari pernyataan ini bisa kita temukan beberapa poin utama. Yaitu patokan, membatasi, organisasi, dan sangsi jika melanggar.

sumber : wikipedia dan lainnya

memori penjelasan dan penjelasan dalam UU

memori penjelasan....kata-kata memori ini ada di tata cara peraturan perundang-undangan di tahun 1950-1970 an dan beberapa undang-undang ada yang belum dicabut mencantumkan hal tersebut. salah satunya adalah UU mengenai bagi hasil.

Sejak tahun 2011 (Undang-undang nomor 12 Tahun 2011) tidak ditemukan kata-kata memori dan dalam struktur penulisannya menggunakan "penjelasan undang-undang tentang......(dst)."
Dan hal tersebut tentunya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.