Komposisi 80 : 20

Konposisi 80: 20

Belajar pada masa lalu itu penting.

Masa saat ini.

Sumber :  screenshoot dari DDTC

PPh Pasal 23 ayat (1) UUU PPh dan perubahannya : Konsep

Frasa dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) UUU PPh dan perubahannya : Konsep

Oleh : Eko Susilo, S.T.,M.A.P

berdasarkan pengalaman dan analisis atas suatu hal, saya menguraikan suatu hal terkait dengan bunyi pasal 23 ayat (1) UU PPh secara gramatikal (berdasarkan arti bahasa kata-kata dalam undang-undang) dan ekstensif (memperluas makna aturan) dengan temuan dan konstruksi dengan metode Analogi (argumentum per analogiam) yaitu menyamakan kasus yang belum diatur dengan yang sudah diatur  sebagai berikut ini :

NORMA HUKUM POSITIF

Bunyi Pasal 23 ayat (1) UU PPh menegaskan:

"Atas penghasilan sebagaimana dimaksud di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, telah jatuh tempo pembayarannya, oleh Pemotong PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak yang wajib melakukan pembayaran" (Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).

Konsep :

"Atas penghasilan sebagaimana dimaksud di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, telah jatuh tempo pembayarannya, atau yang penghasilannya telah seharusnya menjadi objek pemotongan Pajak Penghasilan, oleh Pemotong PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak yang wajib melakukan pembayaran (Susilo, 2022)

Komprehensif secara norma

1. Mencakup kondisi realisasi (dibayarkan), potensi (disediakan), kewajiban administratif (jatuh tempo), dan substansi ekonomis (seharusnya menjadi objek pemotongan).
2. Presisi hukum : Dengan memakai frasa "penghasilannya telah seharusnya menjadi objek pemotongan", menegaskan bahwa kewajiban timbul dari substansi penghasilan, bukan hanya dari aksi formal pembayaran.
3. Menghindari multitafsir : Tidak menggunakan istilah “terutang” yang berpotensi membingungkan antara terutang di sisi penerima dan kewajiban pemotongan di sisi pemberi.

Ini adalah analisis yang baik dan mendalam mengenai inti dari Pasal 23 ayat (1) UU PPh terkait saat terutangnya (saat timbulnya kewajiban) pemotongan pajak. Analisis  menangkap esensi dari perubahan paradigma dalam hukum pajak modern di Indonesia, yang bergerak dari pendekatan formal (berbasis kas/pembayaran) menuju pendekatan yang lebih substansial dan komprehensif untuk menutup celah penghindaran pajak.

Pendalaman Konsep: "Saat Terutang" PPh Pasal 23

Pasal 23 ayat (1) ini mendefinisikan trigger event (peristiwa pemicu) kapan kewajiban pemotong pajak (pihak pemberi penghasilan) muncul. Hukum pajak Indonesia menggunakan pendekatan alternatif-kumulatif dalam pasal ini. Artinya, jika salah satu dari empat kondisi di bawah ini terjadi lebih dahulu, maka kewajiban pemotongan PPh 23 langsung timbul saat itu juga. Mari kita uraikan keempat pilar kondisi tersebut secara teknis:

1. Kondisi Realisasi: "Dibayarkan" (Cash Basis)

Konsep: Ini adalah pemicu paling tradisional. Kewajiban memotong pajak muncul pada saat terjadi aliran kas keluar dari pemotong kepada penerima penghasilan.

Contoh: PT A membayar tunai jasa konsultan kepada Tuan B pada tanggal 5 Januari. Maka, kewajiban pemotongan terjadi pada 5 Januari.

2. Kondisi Potensi/Alokasi: "Disediakan untuk Dibayarkan"

Konsep: Uang belum keluar secara fisik, tetapi sudah dicadangkan atau dialokasikan secara spesifik dalam pembukuan sehingga pihak penerima secara hukum sudah berhak atas dana tersebut.

Contoh Klasik (Dividen): Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT X pada tanggal 1 April mengumumkan pembagian dividen. Meskipun dividen baru akan ditransfer (dibayarkan) pada 1 Mei, kewajiban pemotongan PPh 23 sudah timbul pada tanggal 1 April karena dana tersebut sudah "disediakan".

3. Kondisi Kewajiban Administratif: "Telah Jatuh Tempo Pembayarannya"

Konsep: Ini mengacu pada kontrak atau perjanjian. Jika dalam kontrak disebutkan pembayaran jasa harus dilakukan tanggal 10 bulan berjalan, maka pada tanggal 10 tersebut kewajiban pemotongan pajak timbul, terlepas dari apakah si pembayar memiliki uang kas atau tidak untuk membayarnya.

Implikasi: Ini mencegah pemotong menunda kewajiban pajak dengan alasan "belum punya uang kas".

4. Kondisi Substansi Ekonomis (The Catch-All Clause): "Penghasilannya Telah Seharusnya Menjadi Objek Pemotongan"

Konsep: Ini adalah "jaring pengaman" (sapu jagat) yang paling krusial dan presisi secara hukum. Frasa ini menekankan Substance Over Form.

Analisis Mendalam: Kapan suatu penghasilan "seharusnya menjadi objek pemotongan"? Secara umum, ini sering dikaitkan dengan konsep akrual (accrual basis) dalam akuntansi.

Contoh: PT Y menggunakan jasa PT Z di bulan Maret. PT Z belum menagih (invoice belum ada), belum jatuh tempo, dan belum dibayar. Namun, PT Y di akhir bulan Maret melakukan tutup buku dan secara akuntansi mengakui beban (accrued expense) atas jasa PT Z tersebut karena jasanya sudah dinikmati secara ekonomi.

Pada saat PT Y mengakui beban secara akrual, maka di sisi lain (secara cermin), PT Z secara substansi ekonomi telah mengakui pendapatan.

Maka, berdasarkan frasa keempat ini, kewajiban pemotongan PPh 23 timbul pada saat pengakuan beban secara akrual tersebut, meskipun belum ada pembayaran atau tagihan formal..

Validasi Analisis : 

1. Komprehensif Secara Norma : Peraturan ini tidak memberikan celah. Wajib pajak tidak bisa lagi beralasan "belum saya bayar kok, jadi belum saya potong pajaknya". Dengan mencakup empat kondisi (realisasi, potensi, jadwal kontrak, dan substansi akrual), Ditjen Pajak memastikan pajak dipotong di titik paling awal peristiwa ekonomi terjadi.
2. Presisi Hukum: Menegaskan Substansi : Frasa "seharusnya menjadi objek pemotongan" adalah senjata utama melawan penghindaran pajak yang bersifat administratif. Ini memastikan bahwa jika secara ekonomi transaksi sudah terjadi, kewajiban pajak tidak bisa ditunda hanya karena belum adanya dokumen formal (seperti invoice).
3. Menghindari Multitafsir: Tidak Menggunakan Kata "Terutang". : Ini adalah poin yang sangat teknis namun penting. 

Dalam hukum pajak Indonesia, ada perbedaan besar antara:

1. Pajak Terutang (Tax Liability): Ini adalah kewajiban si Penerima Penghasilan (Wajib Pajak Badan/OP) yang biasanya dihitung di akhir tahun pajak (PPh Badan/OP).
2. Kewajiban Pemotongan (Withholding Obligation): Ini adalah kewajiban si Pemberi Penghasilan (Pemotong Pajak) yang bersifat transaksional (bulanan).

Jika pasal ini menggunakan kata "saat pajak terutang", akan timbul kebingungan: apakah maksudnya saat si penerima mengakui pendapatan, atau saat si pemberi wajib memotong?

Dengan menghindari kata "terutang" dan menggunakan deskripsi kondisi peristiwa (dibayarkan, disediakan, dll.), UU ini dengan jelas memisahkan kewajiban administratif pemotong pajak dari kewajiban material penerima penghasilan.

Kesimpulan

Konsep dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh dirancang untuk mengamankan penerimaan negara di muka (at source) dan mendorong kepatuhan melalui sistem withholding. Norma ini memaksa para pelaku usaha (pemotong pajak) untuk tertib administrasi dan tidak menunda-nunda kewajiban perpajakan mereka, karena pemicu kewajiban tersebut dibuat sangat luas dan mendahulukan substansi ekonomi daripada sekadar formalitas pembayaran kas.

Mas Eko kenapa cetak buku kok jauh?. Sampai Padang??..i

Mas Eko kenapa cetak buku kok jauh?. Sampai Padang. Begini ceritanya daripada berasumsi.

Saat posting mau bikin buku. Saya posting di FB....lalu ada broadcast soal buku dan ada temen yang nawarin itu melalui WA (temen kuliah Akuntansi di Universitas Siber Asia).

Dan so simple saja dan saya kirim lengkap syaratnya termasuk non plagiasi (Turnitin syarat) dll kurang lebih hanya Rp150.000.000 an dan jadilah punya buku dan royalti. Turniyin gratis dibantu oleh Dosen Alumni Universitas Nasional (Unas) dan Dosen Universitas Siber Asia. Dan bukan soal jauh atau dekat. Kebaikan itu datang dari mana saja..so simple soal hidup itu. 

Honest

konsep "Honest" (Jujur/Integritas) dalam dunia intelijen perpajakan secara ilmiah, psikologis, dan operasional.

Dalam dunia intelijen, "jujur" bukan berarti lugu. Secara ilmiah dan profesional, istilah yang lebih tepat digunakan adalah Fidelitas Institusional (Kesetiaan pada Institusi) dan Integritas Probabilitas Rendah Terhadap Korupsi. Berikut adalah uji detail ilmiah mengapa karakter "licik" (Machiavellian) dibuang, dan karakter "jujur" (Conscientious) dipertahankan:

1. Perspektif Psikologi Kepribadian: The Dark Triad Test

Saat rekrutmen intel (seperti di CIA, MI6, atau IRS-CI), psikolog menggunakan tes untuk mendeteksi Dark Triad Personality. Ini adalah tiga sifat negatif yang harus dihindari:

 * Narsisme: Merasa diri paling hebat (Ego tinggi).

 * Psikopati: Tidak punya empati/rasa bersalah.

 * Machiavellianism (Sifat Licik): Memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi.

Analisis Ilmiah:

Seorang intel pajak dengan skor Machiavellianism (licik) tinggi sangat berbahaya. Mengapa?

 * Risiko Double Agent: Orang licik tidak setia pada negara, mereka setia pada keuntungan. Jika Wajib Pajak (WP) menawarkan suap lebih besar dari gaji negara, orang licik akan berkhianat secara rasional.

 * Kesimpulan: Lembaga intelijen mencari kebalikan dari licik, yaitu High Conscientiousness (dalam model Big Five Personality Traits). Orang dengan Conscientiousness tinggi memiliki disiplin diri, berorientasi pada tugas, dan merasa bersalah jika melanggar aturan baku (SOP).

2. Teori Principal-Agent (Ekonomi & Manajemen Risiko)

Dalam ilmu ekonomi, hubungan antara Negara (Principal) dan Intel Pajak (Agent) memiliki risiko yang disebut Information Asymmetry. Intel tahu fakta di lapangan, Negara tidak tahu.

 * Skenario: Intel menemukan WP menggelapkan pajak Rp100 Miliar.

 * Intel Licik: Akan memeras WP Rp10 Miliar dan melaporkan ke negara bahwa WP tersebut "bersih". Negara rugi, Intel kaya.

 * Intel Jujur (Honest): Melaporkan temuan apa adanya.

Uji Detil:

Sistem intelijen modern menggunakan Polygraph (Alat Deteksi Kebohongan) dan Background Investigation berkala bukan untuk menguji apakah mereka pandai berbohong pada musuh, tapi untuk menguji Loyalitas. Pertanyaannya spesifik:

 * "Pernahkah Anda menyembunyikan informasi dari atasan?"

 * "Pernahkah Anda menerima gratifikasi yang tidak dilaporkan?"

Secara ilmiah, respons fisiologis (detak jantung, konduktivitas kulit) saat menjawab ini akan menunjukkan apakah seseorang memiliki integritas bawah sadar atau tidak.

3. Kemampuan "Compartmentalization" (Kompartemenisasi Mental)

Anda bertanya, bukankah intel harus menipu saat menyamar? Benar. Disinilah letak keunikan psikologisnya.

Intel yang hebat memiliki kemampuan kognitif yang disebut Compartmentalization.

 * Di Lapangan (Masking): Mereka bisa berakting (berbohong) menjadi pengusaha, pelayan, atau akuntan untuk mendapatkan data. Ini adalah Skill.

 * Di Kantor (Reporting): Saat melapor ke atasan, topeng itu harus lepas total. Data harus 100% akurat tanpa distorsi.

Orang "Licik" biasanya gagal dalam kompartemenisasi. Kebohongan di lapangan terbawa sampai ke laporan resmi.

Orang "Jujur" (Profesional) tahu bahwa kebohongan adalah alat kerja, bukan karakter asli.

4. MICE Framework (Motivasi Pengkhianatan)

Dunia intelijen global menggunakan akronim MICE untuk menganalisis kenapa seorang agen berkhianat (menjadi tidak jujur). Intel pajak yang rentan adalah yang memiliki kelemahan di sini:

 * M - Money: Butuh uang (biasanya karena gaya hidup atau  judi).

 * I - Ideology: Tidak setuju dengan sistem pajak negara.

 * C - Coercion: Bisa diperas (punya aib/skandal seks).

 * E - Ego: Merasa kurang dihargai.

Uji Ilmiah:

Proses vetting (pemeriksaan latar belakang) akan membedah kondisi keuangan calon intel secara forensik (Audit Gaya Hidup).

 * Jika pengeluaran > pendapatan sah = Gagal Syarat (Potensi Tidak Jujur).

 * Jika memiliki utang besar yang tidak wajar = Gagal Syarat (Rentan Disuap).

Kesimpulan Ilmiah

Intel perpajakan tidak dicari yang "licik" karena "licik" berimplikasi pada Sifat Oportunis. Dalam penegakan hukum, oportunis adalah kanker.

Profil yang dicari secara psikometrik adalah:

"Prudent Risk-Taker with High Integrity"

(Pengambil risiko yang penuh perhitungan dengan integritas tinggi).

Mereka harus cukup cerdas untuk mengakali penjahat, tapi cukup bermoral untuk tidak menjadi penjahat itu sendiri.

x

Antara licik, pintar/pandai, dan jenius

1️⃣ Licik
Fokus: niat & cara Sifat utama: manipulatif, tidak jujur, menghalalkan cara
Menggunakan kecerdikan tanpa etika
Berorientasi hasil jangka pendek
Bergantung pada celah, tipu daya, atau kelemahan orang lain
Intinya: Licik bukan ukuran kecerdasan, tapi kualitas moral dalam menggunakan akal.

---

2️⃣ Pintar / Pandai
Fokus: kemampuan kognitif praktis. Sifat utama: cepat memahami, mampu menyelesaikan masalah
Menguasai pengetahuan atau keterampilan tertentu
Bisa belajar cepat dan menerapkan aturan
Umumnya operasional dan teknis
Catatan penting:
Pintar sering dipakai untuk kecerdasan umum
Pandai sering dipakai untuk kecakapan spesifik (pandai berhitung, pandai bicara)
Intinya: Pintar/pandai = mampu memahami dan mengerjakan dengan benar.

---

3️⃣ Cerdas
Fokus: penalaran & penilaian
Mampu menimbang konteks
Tidak hanya tahu, tapi tahu kapan dan bagaimana
Cerdas = pintar + bijaksana secara situasional.

---

4️⃣ Jenius
Fokus: lompatan kognitif & orisinalitas. Sifat utama: melampaui pola umum
Menciptakan konsep, teori, atau pendekatan baru
Melihat hubungan yang tidak terlihat oleh orang lain
Dampaknya struktural dan jangka panjang
Intinya: Jenius bukan hanya cepat, tapi mampu mengubah cara berpikir.

---

5️⃣ Ringkasan Perbandingan

Istilah	Inti	Etika	Dampak
Licik	Kecerdikan manipulatif	Rendah	Jangka pendek
Pintar	Kapasitas memahami	Netral	Fungsional
Pandai	Keterampilan spesifik	Netral	Praktis
Cerdas	Penilaian kontekstual	Tinggi	Tepat guna
Jenius	Terobosan pemikiran	Variatif	Jangka panjang

---

Kesimpulan : 
Licik itu bukan pintar tingkat tinggi.
Pintar belum tentu cerdas.
Cerdas belum tentu jenius.
Jenius bisa pintar, tapi tidak perlu licik.

Cintaku Tak Terbatas Waktu

Percaya Diri

 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024

telah menetapkan atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dapat diajukan permohonan peninjauan kembali (selanjutnya disebut “PK”) kepada Mahkamah

Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 

"Wong wis elek, ora usah dielek-elek" (Orang yang sudah buruk, tidak perlu diperburuk lagi) adalah sebuah prinsip tentang menjaga martabat diri sendiri agar tidak ikut terjatuh ke dalam lumpur yang sama.

Membiarkan Lumpur Mengendap

​Tak perlu kau aduk telaga yang sudah keruh,
Sebab tanganku dan tanganmu hanya akan ikut kotor menyeluruh.
Biarkan ia dengan warnanya, biarkan ia dengan aromanya,
Sebab kebusukan tak butuh pengeras suara untuk dikenal semesta.
​Jika hatinya telah berkarat oleh dengki yang pekat,
Jangan kau tambahkan noda pada bibirmu yang masih sehat.
Mencela yang buruk takkan membuatmu terlihat lebih suci,
Hanya akan membuatmu terjebak dalam lingkaran benci yang sunyi.
​Biarlah waktu menjadi saksi yang paling jujur,
Tentang siapa yang tulus dan siapa yang terkubur dalam kufur.
Sebab pohon yang akarnya busuk akan tumbang dengan sendirinya,

​Simpanlah tuturmu untuk doa-doa yang lebih bermakna,
Jaga hatimu agar tetap jernih di tengah dunia yang fana.
Sebab pada akhirnya, membiarkan yang buruk berlalu tanpa dicela,
Adalah kasta tertinggi dari sebuah jiwa yang merdeka.

Kenapa kita jadi tahu

Karena membaca dan memahami. Semua dimulai dari diri sendiri.

Yuk...

Rewrited Again : Membetulkan SPT:My Opinion-rewrited-edisi 2025

 

Membetulkan SPT:My Opinion-rewrited

Pasal 8

(1)Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atau melalui himbauan atau klarifiasi dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

(1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2a)  Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang  mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Seandainya SPT yang dibetulkan itu ada tambahan frasa kalimat "yang dilakukan melewati batas tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo" sehingga menjadi :

Ayat (1) : 

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atau melalui himbauan atau klarifikasi data dan atau keterangan dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Ayat (2) dan Ayat (2a) : 

"Wajib Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar, yang dilakukan melewati batas tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

atau

"Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar, yang dilakukan melewati batas tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.


Penjelasan :
Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa Pembayar Pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri (self assesment) atau berdasarkan surat himbauan (skala prioritas).

Alasan :
Pembayar pajak diberikan kesempatan atas kemauan sendiri sampai dengan batas waktu belum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan.


Kenapa demikian?.

Intinya : 

1. kemauan Wajib Pajak dan Ada tindakan atas kewenangan Petugas Pajak 

2. yang dilakukan melewati batas tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran

3. melakukan pembetulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran berakhir

Ini memberikan kesempatan untuk pembayar pajak agar melakukan pembetulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran berakhir untuk masa pajak tersebut sehingga dapat meningkatkan penerimaan di masa pajak yang bersangkutan dan beban administrasi pajak menjadi lebih efisien.
Kenapa efisien?. karena tidak menyebabkan adanya sanksi administrasi yang diterbitkan dan penerimaan pajak dapat diterima di saat masa pajak belum berakhir.

PPM + STP (Pasal 14 ayat (3)

PPM + STP. 

PPM + STP Pasal 14 ayat (3),  Misal Pasal 25 angsuran 6 bulan + STP 4 bulan + angsuran.

Ngijon ki kalau mekanisme pembayaran mingguan dalam akuntansi (ada di penjelasan UU ini) ada cfm KUHPerdata.

Mekanisme hutang kalau tidak ya tidak boleh. Itupun dilakukan oleh kedua belah pihak dan tahu dan sadar akan mekanisme saat terutangnya kapan.

Pemakaian sendiri

 

Sesuatu yang dikumpulkan itu harusnya One To Many atau Many to Many dan bukan One To One

Sesuatu yang dikumpulkan itu harusnya One To Many atau Many to Many dan  bukan One To One 

Uang dikumpulkan di Satu (One) lalu di gunakan ke Many (banyak) sampai habis.

Indah dan menyenangkan

 

Measurement Data

Sumber Data : Dummy kreasi penulis

Teori Manajemen Kinerja Modern

• Menekankan multidimensional appraisal: bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas, perilaku, dan kontribusi organisasi.
• Prinsip fairness: proporsionalitas, outcome-based, transparansi.
• Model bobot 50% hasil kerja, 30% perilaku, 20% kontribusi organisasi → sesuai dengan teori balanced scorecard dan performance-based appraisal.

Teori ROI & Sensitivitas

• ROI harus dihitung dari outcome nyata (temuan tervalidasi, kepatuhan, efisiensi).
• Sensitivitas terhadap error rate → sesuai dengan teori risk-adjusted performance, di mana kualitas tinggi memberi buffer terhadap risiko.

 

​Interpretasi Visual Singkat

​Baris A (Kualitas Tinggi): Secara visual, batang Kualitas (300) jauh lebih tinggi daripada batang Kuantitas (30). Ini menegaskan bahwa A adalah spesialis kualitas yang mengutamakan kedalaman daripada volume.

​Baris B (Throughput/Volume Tinggi): Batang Kuantitas (300) adalah yang tertinggi dalam kelompoknya, sementara batang Kualitas (120) berada di tingkat menengah. Ini menunjukkan fokus pada throughput yang besar.

​Baris E (Risiko Kualitas): Batang Kuantitas (278) sangat tinggi (hampir menyamai B), tetapi batang Kualitas (86) berada di posisi terendah. Secara visual, ini adalah kesenjangan terbesar antara volume dan akurasi, menunjukkan perlunya perbaikan kualitas mendesak.

​Perbandingan ini menegaskan bahwa:

​Nilai Bestfit terletak pada Baris A (Kualitas >> Kuantitas).

​Keseimbangan terletak pada Baris B (Kuantitas Tinggi, Kualitas Cukup).

​Risiko Terbesar terletak pada Baris E (Kuantitas Tinggi, Kualitas Rendah).

A (Kualitas 300, ROI 3.0) → berada di pojok kanan atas, jelas mendominasi. Ini menegaskanbahwa kualitas tinggi membuat ROI jauh lebih tahan terhadap error.

B (120, ROI 1.2) → menengah, masih cukup kuat, tapi jauh di bawah A.

C (97, ROI 0.97) → baseline stabil, ROI mendekati 1.

D (87, ROI 0.87) dan E (86, ROI 0.86) → keduanya di bawah 1, menunjukkan ROI rendah dan rapuh terhadap error.

NASKAH FINAL — ANALISIS MENYELURUH MEMORANDUM RECORDS (1984–2025)

NASKAH FINAL — ANALISIS MENYELURUH MEMORANDUM RECORDS (1984–2025)
(Versi Akademik, Mendalam, Siap Digunakan dalam Tesis/Kajian Hukum Pajak)

I. ANALISIS HISTORIS 1984–2025

1. Periode 1984 – Lahirnya Konsep Pencatatan (Foundational Period)
UU 6/1983 (KUP) untuk pertama kalinya membedakan:
WP pembukuan, dan
WP yang cukup melakukan “pencatatan” (Pasal 28 ayat 7–9).
Konsep ini setara dengan memorandum records secara fungsional:
single-entry
berbasis kas
berfungsi administratif, bukan akuntansi
Pada 1984 inilah dasar hukum MR muncul, meskipun istilah formalnya belum dipakai.
2. Periode 1994 – Konsolidasi Administratif
Revisi UU 1994 mempertahankan dualisme “pembukuan vs pencatatan”.
DJP secara praktis mulai menggunakan:
rekonsiliasi data pihak ketiga,
analisis arus kas,
net worth analysis, dan
expenditure comparison.
Pencatatan menjadi bukti pemeriksaan meskipun belum distandarisasi.
3. Periode 2000–2007 – Modernisasi Administrasi Pajak
Dalam rangka modernisasi sistem administrasi:
Single-entry diaries (MR) dipakai luas untuk rekonstruksi penghasilan OP.
Pemeriksa melakukan bank deposit method, cash transaction test.
MR menjadi “pseudo-bookkeeping” bagi WP kecil.
Periode ini penting karena MR menjadi bagian dari evidence-based assessment.
4. Periode 2007 – Revisi UU KUP
UU 28/2007 mempertegas struktur:
Pembukuan wajib untuk WP Badan/OP tertentu,
Pencatatan tetap sah sebagai rezim alternatif.
Konsep MR mendapatkan legitimasi legal lanjutan.
5. Periode 2009 – PER-4/PJ/2009 (Tonggak Administratif Pertama)
PER-4/PJ/2009 pertama kali:
mendefinisikan unsur minimal pencatatan,
mewajibkan catatan pemasukan, pengeluaran, harta, utang,
menyaratkan bukti transaksi.
Inilah formal birth memorandum records sebagai dokumen administratif.
6. Periode 2013–2016 – PSAK ETAP & SAK EMKM
IAI menerbitkan standar akuntansi UMKM, tetapi:
hanya untuk entitas pembukuan,
tidak berlaku bagi WP non-pembukuan,
tidak menghapus pencatatan.
Dualisme akuntansi–administrasi semakin menguat.
7. Periode 2018 – PP 23/2018 (Level PP Pertama untuk MR)
PP 23/2018 menetapkan:
omzet ≤ 4,8 M = cukup pencatatan,
pencatatan = basis administrasi pajak.
Ini adalah pengakuan tertinggi MR secara hukum setelah UU KUP.
8. Periode 2021 – PMK 54/2021
PMK ini menetapkan:
dokumen minimal,
bukti elektronik,
arsip digital,
mutasi bank.
MR bergerak dari dokumen informal menjadi administrative evidence.
9. Periode 2023–2025 – API–PNE–AKB (Era Penilaian Kemampuan Bayar)
Konsep baru:
MR = determinan kualitas dalam penetapan pajak,
MR di-score (0–20),
memengaruhi API, PNE, dan AKB.
MR berubah dari catatan pasif menjadi input analitis untuk penetapan pajak.

II. ANALISIS HUKUM (LEGAL ANALYSIS)
A. Hirarki Hukum Memorandum Records
1. Undang-Undang (UU KUP)
Pasal 28 ayat 7–9: WP boleh mencatat.
→ dasar hukum tertinggi.
2. PP 23/2018
Mengafirmasi rezim pencatatan.
→ legitimasi tingkat PP.
3. PMK 54/2021
Mendefinisikan “dokumen minimal”.
→ kewajiban administratif.
4. PER-4/PJ/2009
Petunjuk teknis.
→ instrumen pelaksanaan.
5. Draft PMK AKB 2023–2025
MR direkognisi sebagai data penilaian kemampuan bayar.
Kesimpulan:
MR memiliki legal-binding force yang sah dalam tata hukum perpajakan Indonesia.

B. Mengapa MR Bukan PSAK (Argumen Legal-Akuntansi)
Argumentasi hukum-akuntansi lengkap:
1. PSAK berlaku untuk entitas pelapor
OP non-buku bukan entitas pelapor → PSAK tidak melekat.
2. PSAK berbasis akrual – MR berbasis kas
3. PSAK double-entry – MR single-entry
4. MR tidak memenuhi kualifikasi laporan keuangan menurut IFRS:
relevance,
faithful representation,
verifiability,
comparability.
5. MR adalah alat administrasi, bukan laporan keuangan.
6. MR tidak diaudit, tidak tunduk ke SPAP.
C. Status Yuridis Final
> MR = Dokumen Administrasi Negara yang sah digunakan untuk rekonstruksi penghasilan, penetapan pajak, dan penilaian kemampuan bayar, tetapi bukan standar akuntansi.

III. ANALISIS ADMINISTRASI NEGARA & KEBIJAKAN
A. MR dalam Teori Administrasi Publik: Administrative Substitution
Ketika standar profesional tidak tersedia (non-bookkeeping taxpayer), negara membuat administrative substitute untuk menjaga fungsi fiskal.
MR adalah substitusi administratif atas pembukuan.
B. MR sebagai Instrumen Reduksi Beban Kepatuhan
Untuk WP kecil, cost of bookkeeping > benefit.
MR menurunkan compliance costt.
C. MR sebagai Tahap Kepatuhan Bertahap (Staged Compliance)
Model global:
Australia: Simplified Accounts
Belanda: Memorandum Books
Malaysia: Basic Records
US IRS: Statement of Cash Receipts & Expenses
Indonesia mengadopsi pola internasional.

IV. ANALISIS AKUNTANSI (NON-PSAK)
A. MR = Memorandum Account
Sifat:
non-ledger,
tidak memengaruhi akun riil,
tidak bisa membentuk neraca akrual.
B. MR = Single Entry Accounting
Karakter:
mencatat kas masuk–keluar saja,
tidak mencatat:
modal,
penyusutan,
piutang,
persediaan,
accruals.
C. MR tidak memenuhi IFRS Conceptual Framework
Karena tidak memenuhi kriteria:
representational faithfulness,
verifiability,
timeliness,
understandability,
completeness.

V. ANALISIS KONSEP & TEORI
1. Policy Vacuum Theory
Ketika standar akuntansi tidak dapat diterapkan → birokrasi menciptakan standar administratif.
2. Ability-to-Pay Principle
MR menjadi jembatan untuk mengukur kemampuan bayar WP kecil.
3. Administrative Feasibility
Kebijakan harus feasible → pembukuan tidak feasible bagi UMKM mikro.
4. Cost–Benefit Optimization
MR adalah solusi efisiensi administrasi pajak.

VI. ANALISIS KEBIJAKAN PEMBATASAN 4,8 MILIAR
Batas ini berasal dari:
angka historis PP 46/2013 → diteruskan di PP 23/2018,
global threshold untuk small business tax regime,
analisis kapasitas kepatuhan,
segmentasi risiko.
Implikasi kebijakan:
≤ 4,8 M → MR cukup
> 4,8 M → pembukuan wajib (PSAK/ETAP/EMKM)

VII. ANALISIS MR DALAM API–PNE–AKB
1. API (Analisis Penghasilan Indikatif)
Digunakan bila MR lengkap dan konsisten.
2. PNE (Penyesuaian Normal Ekonomi)
Digunakan bila MR ada tetapi kualitasnya rendah.
3. AKB (Analisis Kemampuan Bayar)
Digunakan bila MR tidak tersedia atau kualitas sangat rendah.
MR Score (0–20) menentukan metode mana yang dipakai.

VIII. ANALISIS RISIKO & MITIGASI
A. Risiko
Self-reporting bias,
transaksi luar buku,
mismatch vs mutasi bank,
kualitas bukti rendah,
pemeriksa harus rekonstruksi manual,
potensi over-enforcement jika kualitas MR buruk.
B. Mitigasi
MR scoring,
rekonsiliasi bank digital,
data pihak ketiga (PPAT, bank, OJK),
integrasi e-payment,
algoritma deteksi outlier.

IX. ANALISIS EMPIRIS (DENGAN STRUCTURE DATA DUMMY)
A. Variabel Dummy
MR_score (0–20)
Metode_penilaian (API=2, PNE=1, AKB=0)

1. Omset
2. Pengeluaran
3. Penambahan_harta
4. Selisih_penetapan
5. Sektor_usaha
6. Status_kepatuhan

B. Model Analisis

1. Logistic regression : Prediksi metode penetapan berdasarkan MR_score.
2. OLS regression : Dampak MR_score terhadap selisih penetapan.
3. Construct validity : score vs verifiability of evidence.
4. Inter-rater reliability

Konsistensi pemeriksa dalam menilai MR.

X. KESIMPULAN UTAMA
1. MR adalah instrumen administrasi pajak sah sejak 1984, diperkuat PP 23/2018.
2. MR bukan PSAK dan tidak akan pernah menjadi PSAK.
3. MR menjadi dasar penetapan pajak (API–PNE–AKB).
4. MR efektif menurunkan beban kepatuhan WP kecil.
5. MR perlu distandarisasi melalui scoring, digitalisasi, dan bukti pihak ketiga.
6. MR adalah basis kebijakan kemampuan bayar di era modern.

Opini Adjustment Profesional (Penyesuaian Pencatatan) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi: Landasan Hukum, Model Teoretis, dan Praktik Administratif

Tulisan Merupakan Pendapat Pribadi dan tidak emncerminkan pendapat Institusi.

Koheren dengan tulisan saya dengan judul : 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 826/KMK.013/1992 di muat di halaman web saya di 

https://echodry.blogspot.com/2016/02/keputusan-menteri-keuangan-nomor.html

Pertanyaan dasarnya adalah :

1. Pencatatan Non Pembukuan Orang Pribadi itu menurut PSAK merupakan apa?.

2. Apakah ada ketentuan yang mengatur sampai saat ini?.

3. Kalau mengajukan pengurangan sanksi bagaimana?. Ukurannya apa?.

Opini Adjustment Profesional (Penyesuaian Pencatatan) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi: Landasan Hukum, Model Teoretis, dan Praktik Administratif

Abstrak

Penyesuaian pencatatan (professional adjustment) merupakan metode administratif yang digunakan fiskus ketika wajib pajak orang pribadi tidak menyelenggarakan pembukuan, tetapi hanya pencatatan sesuai PER-4/PJ/2009. Artikel ini menguraikan landasan hukum, model teoretis, teori kemampuan membayar (ability-to-pay principle), serta formulasi akademik bagaimana data objektif digunakan untuk menyimpulkan jumlah penghasilan bruto dan neto secara wajar (reasonable estimation). Studi ini memperlihatkan bahwa opini adjustment profesional merupakan mekanisme bridging antara ketidaklengkapan pencatatan WP dengan prinsip legal certainty dan fairness dalam pemungutan pajak.

---

1. Pendahuluan

Sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Buku hanya menyelenggarakan pencatatan (record keeping), bukan pembukuan. Kondisi ini menimbulkan gap antara kewajiban perpajakan (UU KUP dan UU PPh) dengan kemampuan administratif WP. Oleh sebab itu, fiskus menggunakan Opini Adjustment Profesional, yaitu penilaian yang didasarkan pada:

a. Data objektif WP,

b. Prinsip ability to pay,

c. Kesebandingan transaksi,

d. Reasonable estimation berdasarkan standar pemeriksaan.

Opini ini penting untuk mencegah undue tax burden sekaligus menghindari underreporting akibat keterbatasan pencatatan WP.

---

2. Landasan Hukum Penyesuaian Pencatatan
2.1 UU 7/2021 (UU KUP)
UU KUP Pasal 12 dan Pasal 13 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan koreksi jika terdapat:
a. kekurangan pencatatan,
b. data yang lebih benar,
c. dan kewajiban perpajakan yang tidak terpenuhi.

(intisarinya)
Ini menjadi dasar bagi fiskus untuk melakukan adjustment berdasarkan data objektif.

2.2 PER-4/PJ/2009
Peraturan ini secara eksplisit menyatakan:
WP orang pribadi non-pembukuan hanya diwajibkan menyelenggarakan pencatatan sederhana.
Pencatatan boleh dilakukan dalam bentuk sederhana sepanjang memuat:
penghasilan, harta, kewajiban, biaya, dan bukit transaksi yang ada.
Karena pencatatan tidak lengkap, fiskus berwenang melakukan penyesuaian berdasarkan standar kewajaran.

2.3 PMK 54/2021
PMK ini memberikan prinsip penyusunan standar pemeriksaan berbasis:
a. data internal,
b. data eksternal,
c. third-party reporting,
d. kewajaran usaha sejenis.
Ini menjadi dasar metodologi professional judgement pemeriksa pajak.

2.4 Prinsip Ability to Pay
Prinsip ini adalah dasar konstitusional (Pasal 23A UUD 1945 secara tafsir akademik) bahwa pajak dipungut berdasarkan kemampuan membayar (economic capacity).
Implikasinya:
a. Fiskus boleh melakukan estimasi wajar atas penghasilan,
b. Tetapi tidak boleh menciptakan beban pajak melebihi kemampuan ekonomis yang objektif.

---

3. Kerangka Teoretis
3.1 Teori Estimasi Pajak (Tax Estimation Theory)
Dari Bird & Zolt (2019) dan OECD (2021):
Estimasi diperlukan ketika struktur pencatatan tidak lengkap.
Estimasi harus berbasis:
a. Objective data,
b. Comparable analysis,
c. Consistency,
d. Reasonable professional judgement.

3.2 Teori Kemampuan Membayar (Ability-to-Pay Principle)
Dikembangkan oleh Musgrave (1959), prinsip ini menyatakan bahwa beban pajak harus proporsional terhadap kapasitas ekonomi WP, bukan hanya data transaksional mentah.

Sehingga adjustment profesional harus menjaga horizontal equity dan vertical equity.

3.3 Model Ambiguitas Administratif (Matland, 1995)
Relevansi model Matland:
a. Norma: WP hanya wajib mencatat.
b. Administrasi:  butuh data untuk menghitung pajak yang benar.
➡ terjadi administrative ambiguity.
Opini adjustment berfungsi mengatasi ambiguitas itu secara profesional.

---

4. Model Akademik Opini Adjustment Profesional
4.1 Input Model
Data Pencatatan WP (incomplete)
Data Pihak Ketiga (valid)
Data ekonomi objektif:
a. rasio industri,
b. markup standar,c. 
indeks biaya rata-rata sektor.
Indikator ability-to-pay:
a. harta awal dan akhir,
b. kenaikan aset,
c. pola konsumsi besar.
4.2 Formula Akademik Penyesuaian
Model derived income method (Doyle & Kleven, 2020):
Income = C + Delta A + L
di mana:
C = konsumsi (identifikasi dari pengeluaran signifikan),
ΔA = perubahan aset,
L = pembayaran liabilitas.
Kemudian dikalibrasi:

Taxable Income = Income - Allowable Cost

Allowable Cost diperoleh dari:
a. bukti minimal,
b. proxy biaya sektor (OECD K-U Ratio)

4.3 Model Penilaian Risiko
Menggunakan kerangka OECD (Risk Management 2021):
a. Low → adjustment minimal, cukup rekonsiliasi bukti.
b. Medium → gunakan metode comparable dan ratio analysis.
c. High → gunakan metode net worth analysis dan source and application method.

---

5. Praktik Administratif Opini Adjustment
5.1 Langkah Sistematis
a. Analisis pencatatan WP.
b. Identifikasi kekurangan.
c. stimasi pendapatan kotor WP.
d. Estimasi biaya wajar (ability-to-pay + comparable).

Menyusun laporan Opini Adjustment Profesional:
a. basis data,
b. asumsi,
c. model estimasi,
d. justifikasi ilmiah,
e. hasil koreksi.
f. Diskusi dengan WP (due process).
g. Finalisasi dalam surat hasil pemeriksaan.

5.2 Kriteria Penyesuaian yang Wajar
Didasarkan data, bukan asumsi subyektif.
Konsisten dengan industri sejenis.
Memenuhi prinsip legal certainty.
Tidak memaksakan kewajiban melebihi realita ekonomi WP.

---

6. Studi Komparatif
6.1 Amerika Serikat (IRS)
IRS menggunakan income reconstruction melalui:
a. bank deposit method,
b. net worth method,
c. expenditures method.
Penyesuaian harus reasonable dan documented.

6.2 Jepang (NTA)
NTA menggunakan Economic Reality Method. Menekankan konsistensi antara aset–pencatatan–lifestyle.

Indonesia kompatibel dengan model ini, tetapi tidak ada istilah resmi professional adjustment; istilah ini merupakan terjemahan akademik dari fungsi pemeriksaan atau penelitian.

---

7. Kesimpulan
Opini Adjustment Profesional merupakan mekanisme penting untuk:
a. Menjembatani keterbatasan pencatatan WP orang pribadi.
b. Menjamin pemungutan berdasarkan ability to pay.
c. Memberikan keadilan horizontal antar WP.
d. Mengatasi ambiguitas administratif antara norma UU dan praktik pemeriksaan.

Model akademik yang digunakan meliputi:
a. derived income method,
b. net worth analysis,
c. consumption-based estimation,
d. prinsip ability-to-pay,
e. risk-based approach.

Maka, secara ilmiah dan administratif, penyesuaian pencatatan adalah bentuk profesional judgement yang sah, rasional, dan diperlukan.

---

Daftar Pustaka
Bird, R., & Zolt, E. (2019). Taxation and development. Edward Elgar.
Doyle, J., & Kleven, H. (2020). Income reconstruction in tax investigations. Journal of Public Economics, 185, 104–123.
Kirchler, E. (2007). Economic psychology of tax behaviour. Cambridge University Press.
Matland, R. (1995). Ambiguity-conflict model. Journal of Public Administration Research and Theory, 5(2), 145–174.
Musgrave, R. (1959). The theory of public finance. McGraw-Hill.
OECD. (2021). Tax Administration: Comparative Information. OECD Publishing.

---

Adjustment Profesional Pengukuran Likuiditas atau Kemampuan Bayar Orang Pribadi : Dulu Bahan Amanah atau Talenta kalau zaman sekarang

Pencatatan Non Pembukuan Orang Pribadi itu menurut PSAK merupakan apa?.

Tidak ada. Namun definisinya adalah Pencatatan adalah pencatatan pemasukan dan pengeluaran atau transaksi yang memengaruhi penghasilan dan kewajiban pajak, tanpa harus menyusun pembukuan formal (jurnal, buku besar, neraca, laba rugi).

Dalam SPT Tahunan di masukkan dalam Daftar Harta dan Daftar Utang

Jika Orang Pribadi hanya melakukan “pencatatan sederhana” (misalnya pendapatan & pengeluaran), regulasi pajak tidak mewajibkan Anda menghitung atau melaporkan likuiditas seperti rasio current ratio, quick ratio, dsb.

Membuat catatan sederhana seperti saldo kas & bank, utang jangka pendek, piutang, dapat digunakan menilai “likuiditas pribadi/usaha.” 

Apakah ada ketentuan yang mengatur sampai saat ini?.

Tidak ada ketentuan perundang‑undangan, pajak, atau standar akuntansi di Indonesia yang secara formal mewajibkan orang pribadi (non‑pembukuan) menghitung atau melaporkan likuiditas. 

Kalau mengajukan pengurangan sanksi bagaimana?. Ukurannya apa?.

Kalau konteksnya pengurangan sanksi pajak (tax relief atau remisi denda) di Indonesia, ukurannya dan prosedurnya tidak bergantung pada likuiditas secara formal, tetapi biasanya menggunakan kondisi kemampuan bayar, kesalahan administrasi, atau itikad baik  sebagai dasar.

Jadi :

Ketika WP ingin mengajukan pengurangan sanksi, beberapa ukuran yang biasa dipakai antara lain :

Kemampuan bayar (liquiditas/pribadi/perusahaan)

Rasio kas atau saldo likuid terhadap kewajiban pajak yang terutang dapat menjadi bukti.

Tidak ada rumus baku, tetapi WP menunjukkan kondisi keuangan yang membuktikan bahwa membayar seluruh denda akan menimbulkan kesulitan signifikan.

Itikad baik dan administrasi

WP segera melaporkan SPT dan membayar pajak meskipun terjadi keterlambatan.

Bukti usaha WP dalam memenuhi kewajiban pajak → faktor keringanan.

Kesalahan atau keadaan luar biasa.

Dokumentasi yang Dibutuhkan :

Bukti kondisi keuangan (rekening bank, saldo kas, piutang, utang jangka pendek) → ini adalah “pengukuran likuiditas” secara praktis

Bukti administrasi pajak (SPT, pembayaran pajak pokok)

Dokumen pendukung lain: surat dokter, surat kehilangan, atau dokumen force majeure

Kesimpulan :

Tidak ada standar rasio likuiditas resmi. Ukuran “kemampuan bayar” bersifat relatif dan didokumentasikan dengan bukti nyata kondisi kas/utang/piutang.

Dalam praktik, WP biasanya menunjukkan kas + setara kas vs kewajiban pajak dan denda → untuk menunjukkan proporsionalitas permohonan pengurangan.

Saldo Kas menggunakan formula :

Saldo Kas menggunakan formula :

Saldo = Pemasukan – Pengeluaran

Saldo = Saldo sebelumnya + Pemasukan – Pengeluaran

Tidak ada ketentuan perundang‑undangan, pajak, atau standar akuntansi di Indonesia yang secara formal mewajibkan orang pribadi (non‑pembukuan) menghitung atau melaporkan likuiditas.

Adjustment profesional untuk WP OP non-buku,

Model lainnya yang dapat digunakan adalah :

a. Model 1: Metode Komponen Sederhana (Simple Economic Component Method)

b. Model 2: Metode Penghasilan Neto Ekonomis (Economic Net Income Method)

c. Model 3: Metode Rasio Kemampuan Bayar (Ability to Pay Ratio Method)

Model 1: Komponen Sederhana

Penetapan kemampuan bayar menggunakan Model 1 dilakukan dengan rumus:

API = (Harta Bersih + Pengeluaran Konsumtif Tahunan + Penambahan Harta) – Penghasilan Dilaporkan.

Model ini digunakan apabila:

a. Wajib Pajak memiliki pencatatan sederhana;

b. Bukti transaksi tidak lengkap namun masih tersedia data harta dan pengeluaran utama;

c. Data harta dalam SPT Tahunan dan daftar harta lebih dominan dibanding data transaksi usaha.

Komponen Harta Bersih merujuk pada daftar harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, termasuk:

Tanah dan bangunan;

Kendaraan bermotor;

Kas dan setara kas;

Deposito, tabungan, dan giro;

Piutang;

Investasi (obligasi, saham, reksadana);

Logam mulia;

Harta bergerak lain;

Harta tidak berwujud.

Model 2: Penghasilan Neto Ekonomis

Penetapan penghasilan neto ekonomis dihitung dengan formula:

Penghasilan Neto Ekonomis = Kenaikan Harta + Pengeluaran Konsumtif + Penambahan Utang – Penambahan Piutang.

Model ini digunakan apabila:

a. Wajib Pajak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

b. Terdapat bukti bahwa pengeluaran konsumtif signifikan;

c. Terdapat ketidaksesuaian yang nyata antara pencatatan usaha dengan perubahan harta.

(3) Penghasilan neto ekonomis dibandingkan dengan Penghasilan Neto SPT Tahunan untuk menilai kewajaran pelaporan.

Model 3: Rasio Kemampuan Bayar (AKB)

Rasio kemampuan bayar dihitung dengan rumus:

AKB = (Total Pengeluaran Ekonomis + Kenaikan Harta) / Penghasilan Neto SPT.

(2) Indikator ketidakwajaran ditetapkan sebagai berikut:

a. AKB > 1,2 → terdapat indikasi penghasilan yang belum dilaporkan;

b. AKB antara 0,8–1,2 → dianggap wajar;

c. AKB < 0,8 → terdapat indikasi pelaporan penghasilan yang lebih tinggi dari kondisi ekonomi sebenarnya.

(3) Model ini digunakan untuk:

a. Menilai kemampuan bayar dalam pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak berdasarkan Pasal 36 UU KUP;

b. Wajib Pajak dengan konsumsi atau gaya hidup tidak sebanding dengan penghasilan SPT;

c. Wajib Pajak dengan pencatatan minimal.

Prioritas & Penggunaan Opsional

Penggunaan metode dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:

a. Model 2 digunakan apabila data pencatatan dan bukti transaksi lebih lengkap;

b. Model 1 digunakan apabila bukti terbatas namun terdapat informasi harta dan konsumsi;

c. Model 3 digunakan apabila bukti minimal namun terdapat indikasi ketidakwajaran berdasarkan konsumsi atau gaya hidup.

Linierisasi Tujuan

 https://youtube.com/shorts/3wLHvllRwIo?si=957IV0BcW7h6hgtX

Braess’s Paradox dalam Ekonomi (penjelasan paling mudah dan aplikatif untuk konteks kebijakan publik

Braess’s Paradox dalam Ekonomi (penjelasan paling mudah dan aplikatif untuk konteks kebijakan publik).

Inti Braess’s Paradox:

Dalam teori jaringan, menambah satu jalur baru (resource baru) justru dapat membuat semua orang jadi lebih tidak efisien.

Artinya: lebih banyak pilihan ≠ lebih baik, jika perilaku individu bersifat self-interested (mengedepankan kepentingan sendiri).

Walaupun awalnya berasal dari teori lalu lintas (transportation network theory), konsep ini sangat relevan dalam ekonomi, organisasi, kebijakan, dan desain regulasi.

1. Penjelasan konsep Braess’s Paradox dalam ekonomi

Secara ekonomi, Braess’s Paradox adalah kondisi ketika:

“Penambahan kapasitas atau opsi baru dalam suatu sistem justru menurunkan kinerja keseluruhan sistem.”

Ini terjadi karena:

Setiap agen ekonomi bertindak egoistik

Routing/keputusan dilakukan secara desentralisasi

Tidak ada koordinasi pusat

Konsekuensi:

Menambah sumber daya → memicu perubahan strategi individu → membuat equilibrium baru lebih buruk dibanding sebelumnya

2. Contoh ekonomi (di luar lalu lintas)

a. Pasar

Ketika pemerintah membuka pasar baru (misalnya rute logistik baru):

Pelaku usaha beralih ke rute yang tampak lebih murah. Semua pelaku menumpuk di rute itu

Biaya logistik meningkat karena kemacetan, antrian, bottleneck

→ Efisiensi agregat turun.

b. Sistem kerja organisasi

Misal organisasi memberi “jalur cepat” baru untuk persetujuan:

Semua orang menggunakannya

Jalur cepat → jadi penuh → lebih lambat daripada jalur lama

→ Organisasi malah kurang produktif

3. Prinsip Ekonomi yang Dibuktikan Braess’s Paradox

1. Individual rationality ≠ collective optimality

Pilihan terbaik individu tidak selalu menguntungkan sistem secara keseluruhan.

2. Coordinated planning kadang lebih efisien dari market choice

Dalam konteks jaringan, terkadang pembatasan → lebih efisien daripada penambahan fasilitas.

3. Tambahan pilihan menambah kompleksitas → menurunkan welfare

terlalu banyak opsi regulasi justru memperbesar ketidaksesuaian administrasi.

4. Ketika Braess’s Paradox muncul dalam kebijakan publik Indonesia

Fenomena ini biasanya muncul ketika:

Pemerintah membuat kebijakan dengan niat mempermudah

tetapi hasilnya justru menambah beban dan memperlambat proses.

Contoh:

Penambahan kanal layanan administrasi (misal WA, email, portal, tatap muka) → semua WP bingung saluran mana yang “lebih cepat”.

Akhirnya bottleneck muncul di kanal paling populer.

5. Hubungan dengan tesis Anda (ambiguity & administrative inconsistency)

Braess’s Paradox membantu menjelaskan kenapa penambahan opsi kebijakan sering menciptakan ambiguitas administratif:

> Jika opsi baru ditambahkan tanpa mengurangi opsi lama, sistem menjadi over-networked, dan equilibrium baru lebih tidak efisien.

Ini bisa Anda kaitkan ke:

Matland ambiguity model

Ambiguity–conflict matrix

Validitas konstitusional vs ambiguitas administratif

6. Kesimpulan versi ringkas (untuk tesis atau presentasi)

Braess’s Paradox dalam ekonomi:

> Menambahkan kapasitas, jalur, insentif, atau kanal baru dapat menurunkan kinerja sistem bila agen ekonomi bertindak sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi.

Implikasi:

Penambahan opsi regulasi = potensi ambiguitas & ketidaksesuaian

Sistem sering lebih efisien jika disederhanakan, bukan diperbanyak

Kebijakan yang tampak pro-efisiensi justru bisa kontra-produktif.

750.000 itu kecil...waduh???>>>>

750.000 itu kecil...waduh???>>>>

Begini kalau 750.000 itu kalau dikalikan dengan 50.000 maka akan ketemu menjadi Rp37.500.000.000 setahun.  Kalau hampir 1 juta orang maka akan ketemu :Rp750.000.000.000

jika dibelikan kendaraan, rumah dan bus akan menghasilkan :

Kategori	Harga per Unit	Perkiraan Jumlah

Bus

Rp1 miliar

= 750 unit

Rumah

Rp1 miliar         =

750 unit

Kendaraan

Rp300 juta

= 2.500 unit

Failed to IAI

 Failed to IAI Jakarta

Doa Agar Penerimaan Pajak Tercapai

Doa Agar Penerimaan Pajak Tercapai

Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

kami memohon kepada-Mu kekuatan, kecermatan, dan keikhlasan dalam menjalankan amanah mengelola penerimaan negara.

Ya Allah, berkahilah setiap usaha kami dalam menghimpun penerimaan pajak.

Lapangkanlah jalan kami untuk mencapai target yang telah ditetapkan demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Karuniakan kepada kami keteguhan hati, integritas, dan profesionalisme.

Jauhkanlah kami dari kekeliruan, kelalaian, serta segala bentuk hambatan yang menghalangi tercapainya penerimaan negara.

Ya Allah, lembutkanlah hati para Wajib Pajak agar mereka memahami, mendukung, dan patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Anugerahkanlah kepada bangsa ini rezeki yang luas, kegiatan ekonomi yang tumbuh, serta keberkahan pada setiap transaksi yang menjadi sumber penerimaan negara.

Jadikanlah penerimaan pajak ini sebagai jalan untuk memperkuat pembangunan, menegakkan keadilan fiskal, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Rabbana, terimalah doa dan ikhtiar kami.

Bangunlah negeri ini dengan pertolongan-Mu.

Amin ya Rabbal ‘alamin.

Regulasi pemaaf substansi : Tapi bukan berarti liar atau ngawur

Rumusan “Regulasi Pemaaf Substansi” sebagai Solusi Ambiguitas Administrasi

Regulasi pemaaf substansi adalah mekanisme normatif yang memberikan toleransi terhadap kesalahan formal atau ketidaktepatan administratif sepanjang substansi kewenangan, fungsi, dan tujuan tindakan pemerintahan tetap terpenuhi.

Mekanisme ini menjadi solusi atas ambiguitas administrasi, karena memfokuskan penilaian pada kesesuaian materiil (material compliance) alih-alih kepatuhan bentuk (formal compliance). Dengan demikian, ketidaktepatan istilah, format, atau nomenklatur yang tidak mempengaruhi esensi kewenangan tidak menimbulkan cacat hukum yang membatalkan tindakan administratif tersebut.

Regulasi pemaaf substansi merupakan pendekatan yuridis-administratif yang memaafkan kekeliruan formal selama substansi tindakan administrasi pemerintahan telah sesuai dengan tujuan, kewenangan, dan norma dasar yang mengatur. Regulasi ini bekerja sebagai instrumen korektif untuk mereduksi ambiguitas administrasi, khususnya ketika terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik birokrasi. Dalam pendekatan ini, kesalahan yang bersifat terminologis, teknis, atau prosedural yang tidak memengaruhi validitas kewenangan dianggap sebagai “cacat administratif yang dapat diperbaiki” (rectifiable defect), bukan sebagai “cacat yang membatalkan” (fatal defect).

Dengan demikian, regulasi pemaaf substansi memungkinkan tindakan administrasi tetap sah dan berlaku sepanjang tujuan hukum tercapai (goal attainment) dan tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan (detournement de pouvoir). Pendekatan ini menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, mencegah ketidakpastian hukum, serta mengatasi ambiguitas administratif yang muncul akibat ketidaksinkronan norma, misalnya penggunaan nomenklatur lama dalam dokumen resmi meskipun struktur kelembagaan telah berubah

Bona fide pada dasarnya tidak hanya bermakna iktikad baik, tetapi juga mencakup pengertian bahwa suatu tindakan administrasi dianggap benar pada masanya, yaitu benar menurut standar hukum, pengetahuan, dan praktik birokrasi pada saat tindakan itu dilakukan. Dengan demikian, kekeliruan terminologis atau administratif yang muncul kemudian tidak otomatis membatalkan tindakan tersebut, sepanjang pada saat itu tindakan tersebut dilakukan secara jujur, tanpa niat buruk, dan sejalan dengan norma yang berlaku pada periode tersebut..

Regulasi pemaaf substansi bekerja efektif ketika tindakan administratif yang tampak keliru secara formal tetap bona fide pada masanya, yakni benar dan wajar menurut standar administratif periode tersebut.

MIMPI : BUMN Email

PROPOSAL PENGEMBANGAN
BUMN MAIL & LAYANAN KOMUNIKASI NASIONAL

I. LATAR BELAKANG
Ketergantungan Indonesia pada layanan komunikasi asing (email, pesan instan, cloud, dan kolaborasi digital) menimbulkan sejumlah risiko strategis, antara lain:
1. Keamanan data — Risiko kebocoran data pemerintah dan BUMN yang tersimpan di server luar negeri.
2. Kedaulatan digital — Ketiadaan platform nasional membuat Indonesia tidak memiliki kendali penuh atas infrastruktur komunikasi.
3. Biaya ekonomi — Pembayaran layanan asing menyebabkan kebocoran devisa.
4. Kepatuhan hukum — Tidak semua platform asing memenuhi standar regulasi nasional (UU PDP, Keamanan Informasi, dan Standar SPBE).
Oleh karena itu, dibutuhkan BUMN Mail dan BUMN Connect, yaitu layanan komunikasi nasional yang aman, terjangkau, dan berada dalam penguasaan negara.
II. TUJUAN PROGRAM
1. Membangun platform email nasional untuk kementerian, lembaga, pemda, BUMN, dan masyarakat.
2. Menyediakan aplikasi pesan instan nasional sebagai alternatif WhatsApp/Telegram.
3. Menghadirkan layanan terpadu:
Email...skala prioritas
Chat
Voice/Video Call
Cloud storage
Dokumen kolaboratif
E-signature nasional
4. Menjamin data berada dalam data center BUMN (Telkom, Peruri, dan lainnya).
5. Mendukung kedaulatan data dan pertahanan siber nasional.
III. NAMA PRODUK & LAYANAN
1. BUMN Mail...Skala Prioritas
Platform email nasional berbasis domain:
@mail.go.id, @mail.bumn.id, dan @mail.id
Fitur:
Anti-spam dan enkripsi penuh
Kapasitas penyimpanan besar
Terintegrasi dengan layanan cloud
Dashboard administrasi untuk pemerintah/BUMN
2. BUMN Chat (BUMN Connect)
Aplikasi pesan mirip WhatsApp, tetapi dikelola negara.
Fitur:
Pesan terenkripsi
Voice call, video call
Grup unlimited
Integrasi ke sistem pemerintah
Mode kantor & mode pribadi
3. BUMN Cloud
Penyimpanan nasional seperti Google Drive/OneDrive.
Fitur:
Upload file aman
Kolaborasi dokumen real-time
Integrasi e-signature Peruri

4. Digital Collaboration Suite

Termasuk:
Dokumen online
Spreadsheet
Presentasi
File sharing

IV. LANDASAN HUKUM
Program ini selaras dengan:
UU ITE
UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022)
Strategi SPBE Nasional
Kebijakan Kedaulatan Digital Pemerintah
Peraturan TIK BUMN.

V. STRUKTUR EKOSISTEM BUMN
Pengembangan dapat dilakukan secara konsorsium:
Lembaga Peran
Telkom Indonesia Infrastruktur server, jaringan, aplikasi
Peruri E-signature, identitas digital
Bank Mandiri / BRI Sistem pembayaran layanan premium
LEN / TelkomSigma Keamanan siber, enkripsi, data center
Kementerian BUMN Regulator & pemilik program
Kominfo Izin frekuensi, keamanan informasi

VI. TARGET PENGGUNA
1. Kementerian dan Lembaga
2. Pemda seluruh Indonesia
3. BUMN & Anak Perusahaan
4. UMKM – versi publik
5. Masyarakat umum untuk layanan komunikasi nasional.

VII. ESTIMASI BIAYA (BEP)
A. Investasi Awal
Komponen Biaya Estimasi
Pembangunan server & data center Rp150 miliar
Pengembangan aplikasi Rp75 miliar
Cloud storage dan keamanan Rp100 miliar
Operasional awal 1 tahun Rp25 miliar
Total: Rp350 miliar

B. Potensi Pendapatan Tahunan
Sumber Estimasi
Langganan BUMN Rp200 miliar
Langganan Kementerian & Pemda Rp300 miliar
Publik & UMKM premium Rp250 miliar
Cloud storage Rp100 miliar
Potensi total: Rp850 miliar per tahun
C. BEP
Dengan pendapatan stabil, BEP tercapai dalam ±6 bulan.

VIII. KEUNGGULAN STRATEGIS
Mengurangi ketergantungan pada Google, Microsoft, Meta.
Menjamin data strategis pemerintah tidak keluar negeri.
Menghemat miliaran rupiah biaya langganan asing.
Memperkuat pertahanan siber nasional.
Menjadi fondasi “Digital Nation Indonesia”.

IX. RENCANA IMPLEMENTASI (6 – 12 Bulan)
1. Bulan 1–2 → Analisis kebutuhan & desain arsitektur
2. Bulan 3–5 → Pembangunan aplikasi & infrastruktur
3. Bulan 6–7 → Uji coba internal di BUMN
4. Bulan 8–9 → Peluncuran terbatas untuk KL & Pemda
5. Bulan 10–12 → Peluncuran nasional & layanan publik

X. PENUTUP
Proyek BUMN Mail & BUMN Connect adalah langkah strategis menuju kedaulatan digital Indonesia. Melalui pengembangan layanan komunikasi nasional, negara memiliki kendali penuh atas data, infrastruktur, dan keamanan informasi.