Pembetulan SPT

Pembetulan SPT...

Lakukan saja sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan atau Penyidikan.

Jika  dihimbau atau di SP2DK atau kemauan sendiri.

sesuatu yang dinyatakan dikecualikan dan harus dilampiri dengan bukti pendukung disebut sebagai "Exclusionary Provision" atau "Ketentuan Pengecualian".

Secara teori, sesuatu yang dinyatakan dikecualikan dan harus dilampiri dengan bukti pendukung disebut sebagai "Exclusionary Provision" atau "Ketentuan Pengecualian".

Lebih spesifik dalam bidang hukum, administrasi, dan teori dokumen, konsep ini memiliki beberapa istilah teoritis berikut:

1. Bukti Korespondensi (Evidence of Exemption)

Secara administratif, lampiran tersebut disebut bukti pemenuhan syarat pengecualian. Dokumen ini wajib ada untuk memvalidasi bahwa subjek benar-benar berhak menerima dispensasi.

2. Beban Pembuktian (Burden of Proof)

Dalam teori hukum, asas ini menyatakan bahwa pihak yang meminta pengecualian wajib membuktikan dirinya berhak atas pengecualian tersebut. Lampiran dokumen bertindak sebagai alat bukti (probandi).

3. Asas Doktriner Hukum Persyaratan Deklaratif: 

Dokumen lampiran berfungsi menyatakan status khusus yang berbeda dari aturan umum.Kondisi Preseden (Condition Precedent): Aturan pengecualian baru dianggap sah dan berlaku secara hukum jika lampiran pendukungnya sudah terpenuhi.

1 Lembar saja Cukup. Bermeterai.

Contoh : Warisan

Komik Si GEMA : Gotong Royong Bersama

 SI GEMA

Doktrin No Cross Interference (Pajak)

Doktrin No Cross Interference (Pajak)

Doktrin No Cross Interference adalah prinsip bahwa rezim pajak yang berbeda tidak boleh saling mencampuri dasar pengenaan, logika, dan mekanisme masing-masing.

Contoh :

PPh (Pajak Penghasilan) → berbasis net income (laba/rugi)

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) → berbasis konsumsi/peredaran (value added)

 1: Omzet PPN vs Penghasilan PPh

• Ditemukan peredaran usaha (PPN) lebih besar dari yang dilaporkan
• ❌ Tidak boleh langsung dianggap sebagai penghasilan kena pajak PPh
• ✔️ Harus dianalisis:
  • Apakah ada transaksi non-income?
  • Apakah ada timing difference?
  • Apakah termasuk objek PPN tapi bukan objek PPh?

2: Kredit Pajak Masukan Tidak Valid

• PM tidak dapat dikreditkan (PPN)
• ❌ Tidak otomatis menjadi biaya fiskal (PPh)
• ✔️ Harus diuji lagi menurut aturan biaya di PPh

3: Pembelian = Omzet (Forced Matching)

• Data hanya pembelian → omzet
• ❌ Melanggar doktrin ini
• ✔️ Harus pakai pendekatan ekonomi:
  • margin industri
  • perputaran barang
  • analisis biaya hidup / kemampuan bayar

Gunakan DJPONLINE untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa untuk tahun pajak 2024 dan sebelumnya dan gunakan CORETAX untuk SPT Tahun 2025 dan seterusnya

Gunakan DJPONLINE untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa untuk tahun pajak 2024 dan sebelumnya dan gunakan CORETAX untuk SPT Tahun 2025 dan seterusnya...OKE.saat ini for this time. Anytime..we waiting.

Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Jangan Pisahkan Aku dan Dia....

.............

Kita bagai kumbang dan bunga
Hatiku pasti hatimu jua
Namun, mengapa ada saja
Yang benci tulus cinta kita?

Jangan pisahkan (aku dan dia)
Tuhan, tolonglah (ku cinta dia)
Biarkan kami tetap bersama
Di dalam suka dan duka..

.................................

Murni pass-through (tanpa margin)

Itu hanya untuk pedagang perantara mekanisme fee.

Kong kalikong...

Orang tak akan menekan orang lain kecuali kewajiban yang harus dilakukan karena sepakat sebelumnya untuk melakukan tekanan atau ancaman atau sebagainya ke orang lain kecuali disebabkan adanya KONG KALIKONG atau disuruh.....dengan seseorang.

disuruh itulah yang disebut dengan KONG KALIKONG.

Kenapa saya selalu bilang : enggak apa-apa?.

Kenapa saya selalu bilang : enggak apa-apa?.

Karena soal "karakater" atau sifat saja...

Aku mengenal watak.

Itu saja..enggak lebih.

Meski aku enggak ikhlas antar orangnya tapi ikhlas karena Allah.

Contoh CaLK

 [22/7, 20.59] Eko Susilo: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KOPERASI “................

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025

1. UMUM

Koperasi “Sejahtera Bersama” didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 10 Januari 2015 dan telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Kegiatan utama koperasi meliputi:

• Simpan pinjam anggota

• Penyediaan kebutuhan pokok

• Usaha jasa lainnya sesuai AD/ART koperasi

Koperasi beralamat di .........................Jl. ..............................(lokasi peta)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan

    Laporan keuangan disusun berdasarkan:

• Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) / SAK EMKM (sesuai     kebijakan koperasi)

• Basis akrual

• Konsep biaya historis

b. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas di tangan dan saldo rekening bank yang dapat digunakan sewaktu-waktu.

c. Piutang Anggota

Piutang anggota disajikan sebesar nilai nominal dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

d. Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan metode FIFO (First In First Out).

e. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dan disusutkan dengan metode garis lurus:

• Bangunan: 20 tahun

• Kendaraan: 5 tahun

• Peralatan: 4 tahun

f. Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat:

• Jasa pinjaman: secara akrual

• Penjualan: saat barang diserahkan

3. KAS DAN SETARA KAS

Uraian

                            2025.                  2024

Kas                25.000.000        20.000.000

Bank            150.000.000      120.000.000

Total            175.000.000   140.000.000

4. PIUTANG ANGGOTA

Uraian.                                     2025

Piutang Simpan Pinjam     500.000.000

Cadangan Kerugian            (25.000.000)

Total Bersih.                      475.000.000

5. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari barang dagangan koperasi seperti sembako dan perlengkapan rumah tangga.

Uraian.                           2025

Persediaan Barang.      80.000.000

6. ASET TETAP

Terdapat penambahan aset di tahun 2025 dengan hibah dari Desa 

Uraian.        Nilai Perolehan.      Akumulasi penyusutan     Nilai Buku

Bangunan      300.000.000              (60.000.000)                240.000.000

Kendaraan     100.000.000              (40.000.000)                  60.000.000

Peralatan         50.000.000              (25.000.000)                   25.000.000

Total                                                                                      325.000.000

7. SIMPANAN ANGGOTA

Uraian                                2025

Simpanan Pokok         200.000.000

Simpanan Wajib           300.000.000

Simpanan Sukarela      150.000.000

Total                             650.000.000

8. SISA HASIL USAHA (SHU)

Perhitungan SHU berdasarkan:

• Partisipasi anggota

• Modal anggota

• Jasa usaha

Distribusi SHU:

• Cadangan: 20%

• Jasa Anggota: 50%

• Dana Pengurus: 10%

• Dana Sosial: 10%

• Dana Pendidikan: 10%

9. PENDAPATAN DAN BEBAN

Pendapatan:

• Jasa pinjaman: Rp 120.000.000

• Penjualan barang: Rp 200.000.000

Beban:

• Gaji: Rp 80.000.000

• Operasional: Rp 50.000.000

• Penyusutan: Rp 25.000.000

10. PERPAJAKAN

Koperasi telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, antara lain:

• PPh Badan

• PPh Pasal 21

• PPh Final (jika ada usaha tertentu)

Dilakukan pembetulan atas Lapkeu Fiskal karena koreksi atas :

1. Pendapatan

2. Biaya terdiri atas PPAP., Penyusutan aktiva Tetap

3. Dll

11. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca yang mempengaruhi laporan keuangan.

12. PENUTUP

Laporan keuangan ini disusun secara wajar untuk memberikan gambaran posisi keuangan dan kinerja koperasi.

Catatan penting :

• Tambahkan disclosure risiko kredit (piutang macet)

• Tambahkan analisis likuiditas koperasi

CaLK

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) itu wajib. Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (seperti SAK dan SAK EMKM), CaLK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan agar informasi yang disajikan lebih mudah dipahami.

SPNP

 

Semangat...terus berjuang

Draft Konsep PUS : Personal / Pribadi dan Usaha Sederhana ----->Entitas Orang Pribadi Non Pembukuan

                                                                                    To

 

Free : Lagu Jangan Pernah Lelah Mencintai Negeri Ini

Free : Lagu Jangan Pernah Lelah Mencintai Negeri Ini.

Di Indonesia : SAK syariah

SAK Syariah (Standar Akuntansi Keuangan Syariah) termasuk dalam lima pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Ini adalah pedoman pencatatan dan pelaporan khusus untuk entitas yang melakukan transaksi atau bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah/Islam

PSAK KHUSUS ORANG PRIBADI TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

PSAK KHUSUS ORANG PRIBADI TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

https://youtube.com/shorts/JKlIPVg1ITk?si=BW77LuRkluL-Ybaz

Alasan : begitu banyak metode yang digunakan seiring perkembangan formulasi. Perlu generalisasi untuk hal ini karena non pembukuan membuat menjadi tidak efektif.

Konsep Aset = Penghasilan-Utang menjadi poinnya.

GNMP Negeri Ini Akan Tumbuh karena Kesetiaan Kita Semua.

https://youtube.com/shorts/YW37wUBKV20?si=62W4CqF1aaomc9wN

https://echodry.blogspot.com/2014/03/gerakan-nasional-membayar-pajak-gnmp.html?m=1

Gerakan Nasional Membayar Pajak (GNMP) ini merupakan gagasan sederhana saya yang saya konsep dan dituangkan dalam media gerakan inovasi yang merupakan implementasi pelaksanaan Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat atau saya juga menyebutnya dengan "Gerakan Nasional Pasal 23A UUD 1945". Kenapa ada gerakan ini?. dan siapa sasarannya dan apa maksudnya?.

1. Gerakan ini timbul dan ada pada setiap penduduk dan Warga Negara Republik Indonesia

2. Sasaran dari gerakan Nasional Membayar Pajak adalah Wajib Pajak dan atau penduduk di Indonesia

3. Maksud dari gerakan ini adalah suatu gerakan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 23A UUD Dasar 1945.

Pemikiran sederhana dan positif ini bagi saya cukup untuk menggerakkan yang "Wajib" mematuhi kewajibannya dalam perpajakan. Gagasan ini saya konsep pada tanggal 11 Maret 2014 (meski sebenarnya udah lama ada tapi menunggu waktu yang tepat), sekitar jam 21.15 WITA.

Gerakan Nasional Membayar Pajak (GNMP) ini merupakan gerakan inovasi yang ingin mengaktifkan norma-norma tertentu, nilai-nilai, dan lain-lain. Kenapa saya menyebutnya sebagai gerakan inovasi individu, karena pada dasarnya pemikiran ini datang dari sebuah konseptual sederhana yang saya tuangkan dalam sebuah tulisan melalui berbagai media personal melalui facebook, whats up dan weblog dan media ditempat saya bekerja.

:::Eko Susilo:::

Selamat Hari Bhayangkara ke-80

Selamat Hari Bhayangkara ke-80 

Kenapa rasio 80:20 itu lazim digunakan?.

Kenapa rasio 80:20 itu lazim digunakan?. 

Itu menggunakan Prinsip Pareto. Jika pakai Hybrid Pareto Model :

Impact = f (Peredaran Usaha + Pembayaran Pajak + Risiko).

               = 40%+ 30% +30%

Pertanyaan lucu : tahu dari mana soal ginian mas?.

Buku saya jawab. Dan dulu ...duluuuuu banget atasan saya kssih tahu soal ini untuk menentukan suatu hal. 

Itu kuno....!!!.

Apanya yang kuno?.

Yang modern dan hebat itu apa ya?. Yang mana?.

Iklan Layanan Pemerintah yang baik menurut saya adalah BSSN

Iklan Layanan Pemerintah yang baik menurut saya adalah BSSN. Isinya bernas dan penyampaian yang baik dengan isi yang berguna langsung bagi masyarakat. Tidak terlalu mengandalkan visual grafis berlebihan namun langsung dapat dicerna dengan mudah dan "tergiang" jika mendengarnya atau menontonnya.

Misalnya seperti ini :
https://www.instagram.com/reel/DOLlz0EEjec/

https://www.youtube.com/shorts/k61S4JmWpQI

https://www.youtube.com/shorts/EaQSy6d3Dps

Sederhana tapi kena yang disebut Layanan Iklan Pemerintah.

Kenapa ya?.

Isi iklan itu menurut saya "Bernas ISINYA dan Jelas maksud dan tujuannya".

dan bukan hal lainnya.

a) laba (rugi) operasi; b) laba (rugi) sebelum pendanaan dan pajak penghasilan; dan c) laba (rugi), serta unsur apa saja yang tercakup dalam masing-masing total dan subtotal tersebut

 

Untuk kinerja individu : lintasannya harus berimbang

Untuk kinerja individu : lintasannya harus berimbang. Jangan berat sebelah.

Kalau tidak adil dan pilih-pilih...ya sudahlah itu jelas ketidakadilan yang tidak berimbang. Aneh

jangan berharap kalau tidak adil dan berimbang.....gunakan nalar..

Masalahnya saya pernah mengalami masa2 itu.

1. KLU dibagi berimbang
2. Jenisnya Orang Pribadi atau Badan Usaha....berimbang
3. Dll yang manjadi indikatornya menjadi berimbang.

Membuat resume Pasal di perubahan Peraturan Pemerintah

Membuat resume Pasal di perubahan Peraturan Pemerintah.

PP lama yang diubah beberapa pasalnya tetap diresume ditambah dengan PP yang baru.

Selamat Ulang Tahun BKN ke 78 Memudahkan, Melindungi, dan Membahagiakan ASN

Di hari jadinya yang ke-78, BKN mengusung tema "Memudahkan, Melindungi, dan Membahagiakan ASN". Semangat ini menjadi landasan BKN dalam terus berinovasi, meningkatkan layanan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mendukung reformasi birokrasi di Indonesia.

Pembelian lalu ditambah persediaan awal dan barang terjual ditambah margin

Pembelian lalu ditambah persediaan awal dan barang terjual setelah ditambah margin berapa itu akan menjadi DPP  PM dan jika terdistribusi per satuan orang dalam satuan kabupaten dan wilayah, maka akan ketahuan berapa sebenarnya.

Artinya rincian akan ketahuan selain yang digunggung dan data DPP lainnya ya.

Itu saja dulu...titik.

Tinggal klik..berapa sebarannya akan tahu.

Nah...tahu dah maksudnya apa.

Aku ndak perlu olah lagi. FIX.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang prinsip dasar penyelenggaraan perekonomian nasional.

Bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Struktur Surat Al Kahfi Mirif Sistem Digital Modern

Sumber : https://youtu.be/uYPqLZTrIis?si=ayplFBvAtj2evB_x

Dalam video ini, kita membedah penemuan luar biasa dari para Insinyur Sibernetika tentang simetri matematika biner yang tertanam dalam struktur ayat-ayatnya. Sebuah bukti otentik bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang melampaui zaman, disusun dengan presisi algoritma yang mustahil dibuat oleh manusia di abad ke-7. Mari kita tadabburi lebih dalam bagaimana "bahasa komputer" ini justru menguatkan iman kita.

Ciri orang beradab itu enggak merasa lebih pintar daripada orang lain

Ciri orang beradab itu enggak merasa lebih pintar daripada orang lain

Kalimat itu menangkap salah satu ciri penting orang beradab: rendah hati secara intelektual. Orang yang benar-benar berilmu biasanya sadar bahwa pengetahuannya terbatas, jadi dia tidak mudah meremehkan orang lain.

Tapi mungkin lebih tepat kalau dibahasakan begini:

“Orang beradab tidak merasa perlu membuktikan dirinya paling pintar.”

Karena seseorang bisa saja memang lebih ahli di bidang tertentu, namun tetap menghargai orang lain, mau mendengar, dan tidak arogan. Jadi inti keberadaban bukan pura-pura sama rata, melainkan sikap hormat dan kesadaran bahwa setiap orang punya pengalaman serta pengetahuan yang berbeda

Harta...

Harta itu di SPT bukan hanya 1 atau 2 lembatvatau kurang dari 10 item.

Tapi bisa dan seharusnya berlembar-lembar dan bukan hanya sekedar soal nilai besar misal hanya tanah, kendaraan saja.. Ini soal harta, bagi saya tas, pakaian, sepatu, jam tangan, alat tukang dll  itu adalah harta.

Artinya berlembar-lembar harus di catat.

Tanaman hias itu juga harta...

Siapapun itu.

Definisi Harta dalam Akuntasi 

Pertian: Aset atau kekayaan yang dikuasai sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan.

Definisi Harta dalam PerpajakanPengertian: Akumulasi tambahan kemampuan ekonomis (berwujud/tidak berwujud, bergerak/tidak) yang berada di dalam/luar negeri.

Logo baru : echopod-cast

 

It's

Pembukuan

 Pembukuan

https://www.linkedin.com/posts/eko-susilo-2755a1118_httpslnkdingpn9z3de-share-7454151381445292032-3zxE?utm_source=social_share_send&utm_medium=android_app&rcm=ACoAAB1GbjkBzCdYyd6Y2b-KGCQqUycgApgb9HQ&utm_campaign=copy_link

 

Kisah Ashabul Qaryah (Penduduk Kota) dalam QS. Yasin (36:13-29) .

membahas kisah lengkap tentang kaum yang disebut dalam Al-Qur’an sebagai Kaum Qaryah

makna dalam QS Yasin. Kisah Ashabul Qaryah (Penduduk Kota) dalam QS. Yasin (36:13-29) .

Keadilan Managerial Cita Rasa

Keadilan Managerial Cita Rasa

Ketika engkau merasakan ketidakadilan atas managerial di masa lalumu lalu menimpakan ke orang lain agar merasakan hal sama, itu merupakan cita rasa cycle of abuse atau replikasi rasa. Itu buruk.

Lebih baik lakukan re-konstruksi, gagasan, kritik dan mencari solusi.

GEMA : Gotong Royong Bersama

GEMA : Gotong Royong Bersama

GEMA KEMENKEU 

GEMA PAJAK

GEMA KOPERASI

GEMA PENDIDIKAN

GEMA SBN

GEMA TAMBANG

GEMA .....

Overbroad Consent

Overbroad Consent itu rumit...

Menyerahkan itu beda menyampaikan, menunjukkan atau memberikan .....dst....

Atau 

bersedia .......sepanjang relevan dengan......

Di KUHP ada primary, secondary dan tersiery

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain.

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain.

Stagnan tidak mengubah itu kadang lebih baik

Stagnan tidak mengubah itu kadang lebih baik, jika perubahan itu tidak berdasar karena akan menimbulkan ketidaksesuian.

Pettanyaan dasar : 

1. Kenapa berubah?.

2. Alasannya apa berubah?.

3. Apa dasar untuk berubah?

4. Apakah relevan berubah?.

5.  Apakah berubah akan mengubah sesuatu ataukah hanya pergeseran tidak signifikan?.

6.  Apakah perubahan itu diharuskan?

7. Apakah perubahan itu hanya kamuflase?.

Istilah Pemasukan dalam Pembukuan

Pemasukan : Arus kas. Semua uang masuk
Peredaran usaha : Aktivitas usaha. Total transaksi penjualan
Pendapatan : Hak ekonomis
Penghasilan yang menjadi hak
Laporan Laba Rugi menggunakan apa?.
Pendapatan-...Jasa
Peredaran Usaha....Dagang, Industri dll.
Pendapatan : hasil penjualan barang/jasa
Beban pokok penjualan : biaya langsung menghasilkan barang
Laba Bruto : pendapatan – HPP
Beban usaha : biaya operasional
Laba usaha : laba dari kegiatan utama
Pendapatan/beban lain : di luar usaha utama
Laba sebelum pajak : sebelum pajak penghasilan
Pajak : beban pajak
Laba bersih/ Netto : hasil akhir
Pemasukan ≠ Pendapatan
(contoh: pinjaman bank = pemasukan, tapi bukan pendapatan)

Peredaran usaha ≠ Pendapatan bersih
(peredaran usaha = bruto, belum dikurangi retur/diskon).

"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang".

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain.
✔️ Tidak ada: PSAK, IFRS, UU Pajak yang memakai istilah “pemasukan”
✔️ Istilah resmi: Pendapatan (Revenue), Penghasilan (Income)
✔️ “Pemasukan” hanya: istilah informal, atau konteks kas

Karena tidak ada yang bisa saya sajikan maka saya mencari memorable point critical bagi saya : Mengurai Memori Kembali

Karena tidak ada yang bisa saya sajikan untuk lebih bermakna maka saya mencari memorable point critical bagi saya dengan gaya dan cara yang sederhana bagi saya soal pengalaman saya di masa sebelumnya. Orang bilang pengalaman itu guru berharga.

Beberapa tema yang saya maknai mendalam adalah mengenai :

1. Barcode-disasi Number tujuan arsip Lembar Penetapan dan Pengundangan serta halaman awal pada setiap PMK. Perangkat Lunak yang digunakan adalah QR4Office atau Microsoft Power Automate..in the Future...best idea from after Covid and tercantum dalam kuesioner saya...relevan dengan buku saya yaitu Manajemen Kearsipan bersama 12 Dosen di Indonesia.

1. 

Berikutnya Super Best : 

PPh Pasal 23 in the future--Piece of Mind.....data peristiwa inkrach putusan Pengadilan Pajak..2024.

Dinamisasi PPh Pasal 25 baik oleh Wajib Pajak atau Petugas Pajak dengan kriteria point pada Kenaikan Peredaran Usaha dan Kenaikan atau Penurunan Peredaran usaha tidak siginifikan dengan koreksi atau penyesuaian fiskal pada HPP dan Biaya dengan komparasi seper 12 dibanding yang dibayarkan dan terutang...refleksi tahun 2012

Ketentuan Khusus mengenai Maklon Agriculture cfm PSAK Petsediaan dan Aktivitas Khusus bagi Entitas Non Publik cfm PSAK -Ikatan Akuntan Indonesia...(saya anggota muda)....diskusi hangat pas covid.

Regulasi Tata Laksana Organisasi..in the future kompleksitas sinkronisasi antara detak jantung ekonomi dengan napas birokrasi  (kelompok disatukan dalam konteks wilayah lokasi usaha dan konteks implementasi distribusi dana...refleksi 2012)

Konteks gagasan basis pengalaman dan rasa.

Akan saya buat dalam buku dalam Trilogi era 2002-2012, 2012-2022 dan in the future.

Gerakan Nasional Membayar Pajak

 Gerakan Nasional Membayar Pajak

https://youtube.com/shorts/wm-otYO2aJI?si=xwXCv0Vat1j9U3ii

Stiker Masif yang saya buat di tahun 2012 dan 2013...

Sebuah stiker yang memberikan kesan dan saya bagi ke beberapa teman dan siapa yang saya temua waktu itu.

Apakah masih di simpan?.

Sumbangan apakah penghasilan?.

Sumbangan apakah merupakan pengjasilan?.

Bantuan atau sumbangan dari pemerintah → dikecualikan dari objek pajak.

Lalu di lapkeu bagaimana?.

Dipisah..dan dikoreksi fiskal. Oleh siapa?.

Wajib Pajak.

Jadi laporan keuangan ada berapa?. Ada 2 yaitu lapkeu komersial dan lapkeu fiskal.

Jika sudah disampaikan maka dilakukan koreksi fiskal lagi sesuai dengan ketentuan perpajakan jika belum sesuai.

Lalu :

Diatur oleh siapa?.  Menteri...seperti di Menteri Koperasi dan UMKM soal Koperasi 

Tujuannya ? : efisiensi dan fokus di akun pada pos posnya.

Fake GPS itu relatif nisbi, Gunakan GeoFencing

Penggunaan Lokasi Berbasis IP (IP Geolocation) 

Ini adalah penyebab paling sering. Saat sinyal satelit GPS lemah (misalnya di dalam ruangan/rumah), ponsel atau GPS tracker Anda akan beralih menggunakan internet (Wi-Fi/Data Seluler) untuk menentukan lokasi. 

Masalah: Lokasi ditentukan berdasarkan IP Address yang didaftarkan oleh penyedia layanan internet (ISP). Kadang, ISP mengarahkan trafik internet Anda melalui server utama mereka yang berada di kota lain ..dimana saja lokasi server provider berada.

(Paham ya....tentu paham bagi yang ngerti).

Akibat: Google Maps/aplikasi pelacak mengira Anda berada di lokasi server ISP tersebut.

Akan berpengaruh pada lokasi Gojek. Itu relatif merugikan diri sendiri dan atau memang pergeseran lokasi dampak "perang". 

E-comerce dan banking itu menggunakan aapek Geolocation termasuGeofenxongk Pajak. Nah...

Bagaimana bisa ada Fake GPS?.

Kecuali untuk orang jahat dengan kejahatannya?.

Jadi uji fraud menggunakan Fake GPS itu harus hati-hati.

sinkronisasi antara detak jantung ekonomi dengan napas birokrasi.

sinkronisasi antara detak jantung ekonomi dengan napas birokrasi.

Lokadi ada di wilayah ekonomi tumbuh dan buksn dasar birokrasinya tapi birikrasi mengikuti jantung ekonomi.. (Kabupaten).

Kenapa kalau di search nama Eko Susilo tidak banyak muncul

Kenapa kalau di search nama Eko Susilo tidak banyak muncul?.

Itu karena saya setting demikian. Karena di Eropa ada aplikasi Blue yang bisa mengunvi logical boolean bagi saya....😃💧😅😆😃😧

Pengalaman Kerja

2002 : Masuk sebagai CPNS  Kemenkeu --Pelaksana

2003 : Magang (OJT) / Penempatan Sementara di KP .DJP Dit Peraturan Perpajakan-Pelaksana

2004 : KP.PBB Singaraja- Pelaksana Pendataan dan Penilaian..3 Kabupaten Wilayah Kerja

2005 : KP.PBB Singaraja-Koordinator Pelaksana TUPP....3 Kabupaten Wilayah Kerja

2006 : KP.PBB Singaraja - Koordinator Pelaksana TUPP....3 Kabupaten Wilayah Kerja

2007 : KP.PBB Singaraja - Koordinator Pelaksana TUPP...3 Kabupaten Wilayah Kerja

2008 : KP. PBB Singaraja -Koordinator Pelaksana TUPP...3 Kabupaten Wilayah Kerja

2009 : KPP Pratama Denpasar Barat - Account Representative..2 Desa di Kecamatan

2010 : KPP Pratama Denpasar Barat - Account Representative...2 Desa di Kecamatan

2011 : KPP Pratama Denpasar Barat - Account Representative...2 Desa di Kecamatan

2012 : KPP Madya Denpasar - Account Representative...8 Kabupaten Wilayah Kerja

2013 : KPP Pratama Denpasar Timur - Account Representative..3 Desa di 1 Kecamatan

2014 : KPP Pratama Denpasar Timur - Account Representative...3 Desa di 1 Kecamatan

2015 : Kanwil DJP Bali - Penelaah Keberatan..1 Propinsi Bali

2016 : Kanwil DJP Bali - Penelaah Keberatan..1 Propinsi Bali

2017-1 : Kanwil DJP  Bali - Penelaah Keberatan..1 Propinsi Bali

2017-2 : Kanwil DJP Jawa Tengah II - Penelaah Keberatan..1 Propinsi Bali

2018 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan...1 Propinsi Bali

2019 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan...1 Propinsi Bali

2020 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan...1 Propinsi Bali

2021 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan...1 Propinsi Bali

2022 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan...1 Propinsi Bali

2023 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan...1 Propinsi Bali

2024 : KPP Madya Surakarta- Account Representative....Wilayah Selatan Propinsi Jawa Tengah

2025 : KPP Pratama Boyolali- Account Representative....1 Kabupaten, 5 Desa

Cash Settlement Ratio of Tax Liabilities (CSR-TL)

Cash Settlement Ratio of Tax Liabilities (CSR-TL) adalah rasio yang dikembangkan dalam penelitian ini yang mengukur perbandingan antara pembayaran pajak berbasis kas dengan saldo utang pajak yang tercatat dalam neraca. Rasio ini digunakan untuk menilai efektivitas serta perilaku pelunasan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak, yang tidak tercermin dalam rasio likuiditas konvensional.

Tidak ditemukan dalam:

PSAK / IFRS

Literatur standar seperti Kieso, Weygandt

Rasio keuangan klasik (liquidity, solvency, activity, profitability)

Rekonstruksi ke :

Tax / Total Liabilities

Tax / Asset Growth 

Rasio-rasio dalam penelitian ini merupakan hasil rekonstruksi  yang dikembangkan dari konsep dasar laporan keuangan (aset, liabilitas, dan arus kas) serta teori kepatuhan pajak. Rasio ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam IFRS/PSAK maupun ketentuan perpajakan, namun disusun untuk mengisi kekosongan dalam pengukuran perilaku pembayaran pajak (tax payment behavior) yang belum terakomodasi dalam rasio keuangan konvensional.

Uji pada kontribusi dan kewajiban (neraca).

Implementasi uji pada angsuran PPh Pasal 25 (kenaikan).

Data : publish media (idx)

Dummy...nama

Disclaimer : 

Eko Susilo-Anggota IAMI Madya dan Anggota IAI Muda.

onrechtmatige daad / unlawful conduct) dalam konteks administrasi

Ketidaksetujuan terhadap aturan atau krbijakan tidak boleh diwujudkan dengan tindakan di luar hukum atau kebijakan itu sendiri.

Jalur yang benar:

A. gagasan / kritik

B. perbaikan norma

C. Uji materi

Karena kalau tidak: ➡️ bisa masuk kategori melawan hukum (onrechtmatige daad / unlawful conduct) dalam konteks administrasi.

Mengerti ya...oke.

“tetap berlaku sebagai ketentuan transisi sepanjang diperlukan untuk masa peralihan dan paling lama sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana diatur di Pasal....”

 “...tetap berlaku sebagai ketentuan transisi sepanjang diperlukan untuk masa peralihan dan paling lama sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana diatur di Pasal....”

Kalau saya kok begini ya ada exit  emergencynya...dalam masa transisi dan bukan dualisme namun "bridge' untuk menuju dan bukan "stop" tapi ambigu.

Bonafide Rules

Pendekatan konvensional umumnya menggunakan frasa:

“sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru”

Frasa ini problematik karena:

Bersifat open-ended

Menimbulkan multi tafsir

Berpotensi menciptakan dualisme norma secara de facto 

“Eko Susilo Test on Transitional Norm Validity”

Norma berakhir karena:

1. waktu (temporal)
2. tindakan nyata (decision-based)

1) Matriks uji otomatisnya : TAWLE

Unsur uji	Alat ukur	Kriteria lulus
T (Textual cut-off)	Apakah ada rumusan yang secara tegas menyatakan berakhirnya norma lama?	Lulus jika ada frasa eksplisit seperti “berakhir secara otomatis”, “paling lama sampai”, atau rumusan setara yang mengunci masa transisi.
A (Action independence)	Apakah berhentinya norma lama tidak bergantung pada SK/keputusan tambahan?	Lulus jika berakhir by design, bukan by further action.
W (Time certainty)	Apakah ada batas waktu pasti?	Lulus jika ada jangka waktu yang tegas dan terukur.
L (Norm linkage)	Apakah norma transisi dikaitkan langsung dengan batas waktu?	Lulus jika Pasal transisi secara eksplisit merujuk ke pasal tenggat.
E (Elimination effect)	Apakah setelah masa transisi berakhir, tidak ada residual effect yang menggantung?	Lulus jika efek sisa norma lama dihapus tegas.

Dengan prinsip utama:

“Norma yang dicabut hanya dapat hidup kembali secara sah apabila dkeberlakuannya bersifat terbatas, terukur, tunduk, dan berakhir otomatis.”

Model dual trigger termination memastikan bahwa norma lama tidak hanya berhenti karena lewatnya waktu, tetapi juga karena telah tergantikan secara nyata oleh tindakan administratif yang mencerminkan implementasi norma baru.

Penjelasan Pasal 95A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berakhir pada saat yang lebih dahulu” adalah bahwa ketentuan peralihan tidak berlaku lagi apabila jangka waktu telah berakhir atau telah ditetapkan dan/atau diumumkan Peraturan Menteri........ atau Keputusan Menteri ....... yang mengatur jabatan, susunan organisasi, dan tata kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Frasa “ditetapkan dan/atau diumumkan” dimaksudkan untuk mencakup baik penetapan secara normatif maupun implementasi administratif melalui pengumuman atau tindakan administratif lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Berakhirnya masa transisi tidak cukup ditentukan oleh berlalunya waktu, tetapi harus ditandai dengan adanya peralihan nyata dalam norma dan praktik administratif yang dibuktikan melalui penetapan dan/atau pengumuman kebijakan baru.

Pieces of Mind : kaitannya dengan PPh Pasal 23 konsep Eko Susilo

Salah satu bahan presentasi yang akan saya sajikan. Ini merupakan konsep yang disebut dengan Tax Substence, sebagaimana hal dalam pengaturan dalam regulasi.

Secara kajian teoritis merupakan doktrin hukum umum (Common Law Doctrine).

Secara konseptual dan pratik mengenai hal terkait dengan apa yang saya kupas terkait dengan usulan saya terkait dengan :

1. ....seharusnya merupakan obyek pemotongan Pajak Penghasilan dalampendapat pendapat berbeda merupakan termasuk ...disediakan untuk dibayar, maka saya mengurai dari sisi hal sebagai berikut ini :

Disclaimer : 

Eko Susilo-Anggota IAMI Madya dan Anggota IAI Muda.

Persediaan : produk agliculture

 

9.2. Bab ini juga berlaku untuk persediaan yang merupakan produk agriculture, yaitu hewan atau tanaman hidup, yang telah dipanen untuk kemudian dijual, atau untuk digunakan dalam proses produksi dan kemudian dijual.

9.3. Entitas mengakui persediaan ketika diperolah, sebesar biaya perolehannya

9.4. Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan.

dst.....

Lama Dianggap Baru : jangan akal-akaan

 Harus bersyarat :

1. Continuity of Business

2. Continuity of Control

3. Continuity of Assets & Economics 

Jadi ujinya tidak asal.

Ada diskontinuitas nyata...harus.!!!

Istilah yang Asli Indonesia ADA dalam setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima.........dst....

Disclaimer : Eko Susilo-Anggota IAMI Madya dan Anggota IAI.

Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam nama dan dalam bentuk apapun ini, dapat berupa secara internasional, nasional atau adat dan sudah ada sejak dulu di zaman tertentu. 

Era kerajaan atau era saat ini yang masih ada dan terjaga. Sudah seharusnya dilakukan -rekonstruksi mengenai yang ada dan lahir Indonesia masuk dalam ketentuan material di Undang-undang di bidang perpajakan agar tahu bahwa mekanisme mengalirnya penghasilan atau sumber pendapatan itu ada dan pernah ada di Indonesia sejak dahulu kala. Artinya mekanisme itu sudah ada.

Bahwa metode itu jauh berkembang sudah ada sejak dahulu yang perlu ada di atur dalam UU atau ketentuan secara literasi yang perlu dijaga dan di upayakan tetap ada.

Yang dalam penjelasannya dijelaskan mengenai hal :

I. KONTRAK BAGI HASIL PERTANIAN (Nama Asli Adat)

No	Nama Asli	Daerah / Suku	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
1	Maro	Jawa	Bagi hasil sawah	Padi	Bagian panen
2	Mertelu	Jawa	Bagi hasil sawah	Padi	Bagian panen
3	Mrapat	Jawa	Bagi hasil sawah	Padi	Bagian panen
4	Paroan	Jawa	Bagi hasil sawah	Padi	Bagian panen
5	Bawon	Sunda / Jawa Barat	Bagi hasil tenaga panen	Padi	Gabah
6	Tesang	Bugis (Sulawesi Selatan)	Bagi hasil sawah	Padi	Bagian panen
7	Mappalili	Bugis	Kerja tanam bersama dengan pembagian hasil	Padi	Panen
8	Ma'pare (bagi hasil kopi)	Toraja	Bagi hasil kebun	Kopi	Hasil kopi
9	Penyadap bagi (karet)	Sumatera	Bagi hasil kebun	Lateks karet	Lateks
10	Bagi hasil pala	Maluku	Bagi hasil kebun	Pala	Buah pala

---

II. BAGI HASIL PERIKANAN (Nama Adat Asli)

No	Nama Asli	Daerah	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
11	Ponggawa – Sawi	Bugis / Makassar	Bagi hasil perikanan	Ikan	Bagian tangkapan
12	Panglima Laot	Aceh	Pengaturan dan pembagian hasil laut	Ikan	Bagian hasil
13	Mina bagi	Jawa pesisir	Bagi hasil nelayan	Ikan	Bagian tangkapan
14	Sasi laut	Maluku	Pengaturan panen laut	Teripang / ikan	Pendapatan panen
15	Lilifuk	Rote (NTT)	Kolam laut adat dengan pembagian hasil	Ikan	Bagian tangkapan

---

III. BAGI HASIL TERNAK (Nama Lokal)

No	Nama Asli	Daerah	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
16	Paron sapi	Jawa	Bagi hasil ternak	Sapi	Anak sapi
17	Ngadas sapi	Madura	Bagi hasil ternak	Sapi	Anak sapi
18	Maro ternak	Jawa	Bagi hasil ternak	Kambing	Anak kambing
19	Bagi hasil kerbau	Batak	Bagi hasil ternak	Kerbau	Anak kerbau

---

IV. KONTRAK PENJUALAN PANEN (Nama Adat Asli)

No	Nama Asli	Daerah	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
20	Tebasan	Jawa	Penjualan panen sebelum panen	Padi	Harga jual
21	Ijon	Jawa	Penjualan panen di muka	Hasil pertanian	Uang muka
22	Toke kebun	Sumatera	Pembelian hasil kebun	Karet / kopi	Pendapatan
23	Ponggawa perdagangan	Bugis	Perdagangan hasil laut	Ikan	Pendapatan

---

V. SISTEM HAK EKONOMI KOMUNAL ADAT (Nama Asli)

No	Nama Asli	Daerah / Suku	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
24	Tanah ulayat	Minangkabau	Hak komunal	Tanah	Hasil kebun
25	Ganggam Bauntuak	Minangkabau	Hak garap ulayat	Sawah	Panen
26	Tembawang	Dayak	Kebun adat	Buah / kayu	Hasil kebun
27	Hutan adat	Dayak	Pengelolaan hutan	Kayu / damar	Pendapatan
28	Hak ulayat klan	Papua	Hak tanah klan	Tanah	Hasil kebun
29	Dusun pala	Maluku	Kebun pala adat	Pala	Buah pala
30	Dusun sagu	Papua	Kebun sagu adat	Sagu	Tepung sagu

---

VI. KONTRAK JASA PRODUKSI (Nama Lokal)

No	Nama Asli	Daerah	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
31	Upah garap	Jawa	Jasa pengolahan sawah	Sawah	Upah
32	Borongan panen	Jawa	Jasa panen	Padi	Upah
33	Sadap karet	Sumatera	Jasa produksi	Karet	Upah
34	Giling padi	Jawa	Jasa penggilingan	Padi	Fee
35	Olah sagu	Papua	Jasa produksi	Sagu	Upah
36	Pengasapan ikan	Papua	Jasa pengolahan	Ikan	Fee

---

VII. SISTEM EKONOMI HUTAN ADAT

No	Nama Asli	Daerah	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
37	Damar mata kucing	Lampung	Pengelolaan hutan damar	Damar	Pendapatan
38	Rotan adat	Dayak	Pengambilan rotan	Rotan	Pendapatan
39	Gaharu adat	Papua	Pengumpulan gaharu	Kayu gaharu	Pendapatan
40	Madu hutan sialang	Riau	Pengambilan madu	Madu	Pendapatan

---

Ringkasan Sistem Ekonomi Adat (Nama Asli)

Jenis Sistem	Jumlah
Bagi hasil pertanian	10
Bagi hasil perikanan	5
Bagi hasil ternak	4
Penjualan panen	4
Hak ekonomi komunal	7
Jasa produksi	6
Ekonomi hutan	4

 

 

“Padanan dalam Ekonomi Modern” sehingga setiap praktik adat dapat langsung dibandingkan dengan konsep kontrak ekonomi modern. Ini penting untuk analisis akademik maupun perpajakan karena menunjukkan substansi ekonomi di balik istilah adat.

---

I. KONTRAK BAGI HASIL PERTANIAN

No	Nama Asli Adat	Daerah / Suku	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
1	Maro	Jawa	Bagi hasil sawah	Sharecropping / Profit sharing	Padi	Bagian panen
2	Mertelu	Jawa	Bagi hasil sawah	Sharecropping contract	Padi	Bagian panen
3	Mrapat	Jawa	Bagi hasil sawah	Sharecropping contract	Padi	Bagian panen
4	Paroan	Jawa	Bagi hasil sawah	Agricultural profit sharing	Padi	Bagian panen
5	Bawon	Sunda	Bagi hasil tenaga panen	Harvest wage in kind / profit share	Padi	Gabah
6	Tesang	Bugis	Bagi hasil sawah	Sharecropping	Padi	Bagian panen
7	Mappalili	Bugis	Kerja tanam bersama	Agricultural cooperative production	Padi	Panen
8	Ma'pare	Toraja	Bagi hasil kebun kopi	Plantation profit sharing	Kopi	Hasil kopi
9	Penyadap bagi	Sumatera	Bagi hasil kebun karet	Plantation share contract	Lateks	Lateks
10	Bagi hasil pala	Maluku	Bagi hasil kebun pala	Plantation profit sharing	Pala	Buah pala

---

II. BAGI HASIL PERIKANAN

No	Nama Asli Adat	Daerah	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek Ekonomi	Tambahan Ekonomis
11	Ponggawa – Sawi	Bugis / Makassar	Bagi hasil perikanan	Principal–agent fishing contract	Ikan	Bagian tangkapan
12	Panglima Laot	Aceh	Pengaturan hasil laut	Community fishery management	Ikan	Bagian hasil
13	Mina bagi	Jawa pesisir	Bagi hasil nelayan	Fishing profit sharing	Ikan	Bagian tangkapan
14	Sasi laut	Maluku	Pengaturan panen laut	Resource management system	Teripang / ikan	Pendapatan panen
15	Lilifuk	Rote NTT	Kolam laut adat	Communal aquaculture	Ikan	Bagian tangkapan

---

III. BAGI HASIL TERNAK

No	Nama Adat	Daerah	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek	Tambahan Ekonomi
16	Paron sapi	Jawa	Bagi hasil ternak	Livestock profit sharing	Sapi	Anak sapi
17	Ngadas sapi	Madura	Bagi hasil ternak	Livestock investment partnership	Sapi	Anak sapi
18	Maro ternak	Jawa	Bagi hasil ternak	Livestock share contract	Kambing	Anak kambing
19	Bagi hasil kerbau	Batak	Bagi hasil ternak	Livestock partnership	Kerbau	Anak kerbau

---

IV. KONTRAK PENJUALAN PANEN

No	Nama Adat	Daerah	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek	Tambahan Ekonomi
20	Tebasan	Jawa	Penjualan panen sebelum panen	Forward sale contract	Padi	Harga jual
21	Ijon	Jawa	Penjualan panen di muka	Advance purchase / crop financing	Hasil pertanian	Uang muka
22	Toke kebun	Sumatera	Pembelian hasil kebun	Commodity trader / middleman system	Karet / kopi	Pendapatan
23	Ponggawa perdagangan	Bugis	Perdagangan hasil laut	Supply chain principal system	Ikan	Pendapatan

---

V. SISTEM HAK EKONOMI KOMUNAL ADAT

No	Nama Adat	Daerah / Suku	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek	Tambahan Ekonomi
24	Tanah ulayat	Minangkabau	Hak komunal	Communal land tenure	Tanah	Hasil kebun
25	Ganggam Bauntuak	Minangkabau	Hak garap ulayat	Use-right allocation system	Sawah	Panen
26	Tembawang	Dayak	Kebun adat	Agroforestry communal estate	Buah / kayu	Hasil kebun
27	Hutan adat	Dayak	Pengelolaan hutan	Community forest management	Kayu / damar	Pendapatan
28	Hak ulayat klan	Papua	Hak tanah klan	Clan-based land ownership	Tanah	Hasil kebun
29	Dusun pala	Maluku	Kebun pala adat	Traditional plantation estate	Pala	Buah pala
30	Dusun sagu	Papua	Kebun sagu adat	Traditional agro-forest system	Sagu	Tepung sagu

---

VI. KONTRAK JASA PRODUKSI

No	Nama Adat	Daerah	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek	Tambahan Ekonomi
31	Upah garap	Jawa	Jasa pengolahan sawah	Agricultural wage labour	Sawah	Upah
32	Borongan panen	Jawa	Jasa panen	Contract harvesting service	Padi	Upah
33	Sadap karet	Sumatera	Jasa produksi	Plantation labour contract	Karet	Upah
34	Giling padi	Jawa	Jasa penggilingan	Agro-processing service	Padi	Fee
35	Olah sagu	Papua	Jasa produksi	Food processing labour	Sagu	Upah
36	Pengasapan ikan	Papua	Jasa pengolahan	Fish processing service	Ikan	Fee

---

VII. SISTEM EKONOMI HUTAN ADAT

No	Nama Adat	Daerah	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek	Tambahan Ekonomi
37	Damar mata kucing	Lampung	Pengelolaan damar	Forest commodity production	Damar	Pendapatan
38	Rotan adat	Dayak	Pengambilan rotan	Forest commodity harvesting	Rotan	Pendapatan
39	Gaharu adat	Papua	Pengumpulan gaharu	Non-timber forest product trade	Kayu gaharu	Pendapatan
40	Madu hutan sialang	Riau	Pengambilan madu	Forest honey harvesting enterprise	Madu	Pendapatan

---

Ringkasan Klasifikasi Ekonomi (Adat vs Modern)

Sistem Adat	Padanan Ekonomi Modern
Bagi hasil sawah (maro, mertelu)	Sharecropping contract
Bagi hasil nelayan	Fishing profit sharing
Bagi hasil ternak	Livestock partnership
Ijon / tebasan	Forward contract / advance purchase
Toke kebun	Commodity trader system
Hak ulayat	Communal land tenure
Tembawang	Agroforestry estate
Upah garap	Agricultural wage labour
Borongan panen	Contract farming service
Sasi laut	Resource management regime

 

Kesimpulan penting secara ekonomi
Sebagian besar praktik ekonomi adat Indonesia sebenarnya sudah mencerminkan model kontrak ekonomi modern, seperti:

• Sharecropping

• Principal–agent

• Forward contract

• Commodity trading

• Community resource management

• Labour contract

Artinya sistem ekonomi desa di Indonesia secara historis sudah memiliki struktur ekonomi yang kompleks jauh sebelum ekonomi modern diformalkan.

atau : 

Wilayah	Istilah Adat	Deskripsi Ekonomi (Keterangan)	Implikasi Pajak (Substansi)
Aceh	Mawah	Kerja sama bagi hasil (ternak atau sawah). Pemilik modal memberi bibit/ternak, pengelola memberi tenaga.	PPh Pasal 4(1): Bagi hasil merupakan tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan).
Madura	Nampangi	Kontrak buruh tani di mana buruh diizinkan menanam tanaman sela di lahan utama sebagai imbalan kerja.	PPh Pasal 21 Barter jasa kerja dengan hak pemanfaatan lahan (kenikmatan).
Lombok (NTB)	Sela / Sampi Gaduh	Sistem bagi hasil ternak sapi. Keuntungan dari selisih harga jual atau anak sapi dibagi dua.	PPh Pasal 4(1): Keuntungan atas penjualan aset/ternak.
Toraja (Sulsel)	Pa'gunturan	Sistem pemeliharaan kerbau (khususnya kerbau belang bernilai tinggi) dengan bagi hasil saat kerbau dijual/disembelih.	PPh Pasal 4(1): Karena nilai kerbau Toraja bisa mencapai ratusan juta, nilai ekonomisnya sangat signifikan.
Kalimantan (Timur)	GRTT Adat	Ganti Rugi Tanam Tumbuh; pembayaran dari perusahaan atas pelepasan hak atas pohon/tanaman di hutan adat.	PPh Pasal 4(2) atau 4(1): Tergantung apakah dianggap pengalihan hak tanah atau sekadar ganti rugi hasil bumi.

 

No	Wilayah	Istilah Adat	Substansi Ekonomi	Objek Pajak Terkait
1	Bali	Subak	Iuran pengelolaan & jasa irigasi	Natura/Kenikmatan (PMK 66/2023)
2	Jawa	Maro / Paroan	Sharecropping (Bagi hasil panen)	PPh Pasal 4(1) - Penghasilan Umum
3	Jawa	Kedokan	Barter jasa (tenaga kerja vs hasil)	PPh Pasal 21
4	Sumatera	Pagang Gadai	Bunga atas modal (lewat hasil tanah)	PPh Pasal 4(1) - Imbalan Bunga
5	Sumatera	Hak Ulayat	Sewa lahan komunal / Royalti alam	PPh Pasal 4(2) - Sewa Tanah
6	Kalimantan	Tanah Adat	Kompensasi / Fee pengelolaan	PPh Pasal 4(1) - Imbalan Jasa
7	Sulawesi	Teseng	Profit sharing peternakan	PPh Pasal 4(1) - Keuntungan Usaha
8	Maluku	Sasi	Penjualan hasil panen komunal	PPh Badan (jika lewat Lembaga Adat)
9	Flores/NTT	Lingko	Upeti / Fee manajemen lahan	PPh Pasal 4(2) - Sewa
10	Papua	Hak Ulayat	Pelepasan hak / Uang sirih pinang	PPh Pasal 4(2) - Pengalihan Tanah
11	Aceh	Mawah	Kerja sama bagi hasil syariah	PPh Pasal 4(1) - Bagi Hasil
12	Madura	Nampangi	Kompensasi lahan untuk buruh	PPh Pasal 21 - Kenikmatan (Benefit in-kind)
13	Toraja	Pa'gunturan	Investasi aset biologis	PPh Pasal 4(1) - Capital Gain

Literatur : 

Hadikusuma, H. (2003). Pengantar hukum adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Soekanto, S. (1981). Hukum adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
Soepomo. (1983). Bab-bab tentang hukum adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
Wignjodipuro, S. (1982). Pengantar dan asas-asas hukum adat. Jakarta: Gunung Agung.
Harsono, B. (2005). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Sumardjono, M. S. W. (2008). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya. Jakarta: Kompas.
Wiradi, G. (2000). Reforma agraria: Perjalanan yang belum berakhir. Yogyakarta: INSIST Press.
Mubyarto. (1989). Pengantar ekonomi pertanian. Jakarta: LP3ES.
Mubyarto. (1994). Sistem dan moral ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Sajogyo. (1982). Sosiologi pedesaan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
White, B., Wiradi, G., & Husken, F. (1989). Agrarian transformations: Local processes and the state in Southeast Asia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nikijuluw, V. P. H. (2002). Rezim pengelolaan sumber daya perikanan. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
Satria, A. (2009). Ekologi politik nelayan. Yogyakarta: LKiS.
Adhuri, D. (2013). Selling the sea, fishing for power: A study of conflict over marine tenure in Kei Islands. Jakarta: LIPI Press.
Suharjito, D., et al. (2000). Hutan rakyat di Jawa: Peranannya dalam ekonomi pedesaan. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
Kartodihardjo, H. (2006). Ekonomi politik pengelolaan hutan. Bogor: CIFOR Indonesia.
Awang, S. A. (2003). Politik kehutanan masyarakat. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Koentjaraningrat. (1984). Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.
Koentjaraningrat. (1993). Manusia dan kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Geertz, H. (1983). Keluarga Jawa. Jakarta: Grafiti Pers.
Soemitro, R. (1992). Hukum pajak Indonesia. Bandung: Eresco.
Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Pajak Penghasilan.