Sumbangan apakah merupakan pengjasilan?.
Bantuan atau sumbangan dari pemerintah → dikecualikan dari objek pajak.
Lalu di lapkeu bagaimana?.
Dipisah..dan dikoreksi fiskal. Oleh siapa?.
Wajib Pajak.
Jadi laporan keuangan ada berapa?. Ada 2 yaitu lapkeu komersial dan lapkeu fiskal.
Lalu :
Diatur oleh siapa?.
Menteri...seperti di Menteri Koperasi.
Itu tugas siapa?.
Penggunaan Lokasi Berbasis IP (IP Geolocation)
Ini adalah penyebab paling sering. Saat sinyal satelit GPS lemah (misalnya di dalam ruangan/rumah), ponsel atau GPS tracker Anda akan beralih menggunakan internet (Wi-Fi/Data Seluler) untuk menentukan lokasi.
Masalah: Lokasi ditentukan berdasarkan IP Address yang didaftarkan oleh penyedia layanan internet (ISP). Kadang, ISP mengarahkan trafik internet Anda melalui server utama mereka yang berada di kota lain ..dimana saja lokasi server provider berada.
(Paham ya....tentu paham bagi yang ngerti).
Akibat: Google Maps/aplikasi pelacak mengira Anda berada di lokasi server ISP tersebut.
Akan berpengaruh pada lokasi Gojek. Itu relatif merugikan diri sendiri dan atau memang pergeseran lokasi dampak "perang".
E-comerce dan banking itu menggunakan aapek Geolocation termasuk Pajak. Nah...
Bagaimana bisa ada Fake GPS?.
Kecuali untuk orang jahat dengan kejahatannya?.
Jadi uji fraud menggunakan Fake GPS itu harus hati-hati.
sinkronisasi antara detak jantung ekonomi dengan napas birokrasi.
Lokadi ada di wilayah ekonomi tumbuh dan buksn dasar birokrasinya tapi birikrasi mengikuti jantung ekonomi.. (Kabupaten).
Kenapa kalau di search nama Eko Susilo tidak banyak muncul?.
Itu karena saya setting demikian. Karena di Eropa ada aplikasi Blue yang bisa mengunvi logical boolean bagi saya....😃💧😅😆😃😧
2002 : Masuk sebagai CPNS Kemenkeu --Pelaksana
2003 : Magang (OJT) / Penempatan Sementara di KP .DJP Dit Peraturan Perpajakan-Pelaksana
2004 : KP.PBB Singaraja- Pelaksana
2005 : KP.PBB Singaraja-Koordinator Pelaksana TUPP
2006 : KP.PBB Singaraja - Koordinator Pelaksana TUPP
2007 : KP.PBB Singaraja - Koordinator Pelaksana TUPP
2008 : KP. PBB Singaraja -Koordinator Pelaksana TUPP
2009 : KPP Pratama Denpasar Barat - Account Representative
2010 : KPP Pratama Denpasar Barat - Account Representative
2011 : KPP Pratama Denpasar Barat - Account Representative
2012 : KPP Madya Denpasar - Account Representative
2013 : KPP Pratama Denpasar Timur - Account Representative
2014 : KPP Pratama Denpasar Timur - Account Representative
2015 : Kanwil DJP Bali - Penelaah Keberatan
2016 : Kanwil DJP Bali - Penelaah Keberatan
2017-1 : Kanwil DJP Bali - Penelaah Keberatan
2017-2 : Kanwil DJP Jawa Tengah II - Penelaah Keberatan
2018 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan
2019 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan
2020 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan
2021 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan
2022 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan
2023 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan
2024 : KPP Madya Surakarta- Account Representative
2025 : KPP Pratama Boyolali- Account Representative
Cash Settlement Ratio of Tax Liabilities (CSR-TL) adalah rasio yang dikembangkan dalam penelitian ini yang mengukur perbandingan antara pembayaran pajak berbasis kas dengan saldo utang pajak yang tercatat dalam neraca. Rasio ini digunakan untuk menilai efektivitas serta perilaku pelunasan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak, yang tidak tercermin dalam rasio likuiditas konvensional.
Tidak ditemukan dalam:
PSAK / IFRS
Literatur standar seperti Kieso, Weygandt
Rasio keuangan klasik (liquidity, solvency, activity, profitability)
Rekonstruksi ke :
Tax / Total Liabilities
Tax / Asset Growth
Rasio-rasio dalam penelitian ini merupakan hasil rekonstruksi yang dikembangkan dari konsep dasar laporan keuangan (aset, liabilitas, dan arus kas) serta teori kepatuhan pajak. Rasio ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam IFRS/PSAK maupun ketentuan perpajakan, namun disusun untuk mengisi kekosongan dalam pengukuran perilaku pembayaran pajak (tax payment behavior) yang belum terakomodasi dalam rasio keuangan konvensional.
Uji pada kontribusi dan kewajiban (neraca).
Implementasi uji pada angsuran PPh Pasal 25 (kenaikan).
Data : publish media (idx)
Dummy...nama
Disclaimer :
Eko Susilo-Anggota IAMI Madya dan Anggota IAI Muda.
Ketidaksetujuan terhadap aturan atau krbijakan tidak boleh diwujudkan dengan tindakan di luar hukum atau kebijakan itu sendiri.
Jalur yang benar:
A. gagasan / kritik
B. perbaikan norma
C. Uji materi
Karena kalau tidak: ➡️ bisa masuk kategori melawan hukum (onrechtmatige daad / unlawful conduct) dalam konteks administrasi.
Mengerti ya...oke.
