Angsuran PPh Pasal 25: uang saku lampiran tersendiri

Ini sebelum ada PMK 66 Tahun 2023 ya...sejak 27 Juni 2023 ya....oke deh....

Jadi yang dulu bagaimana?.

Ya tentu beda dengan ketentuan dalam PMK 66 dimaksud.

Lalu???

Kewajiban perpajakn setelah ada ketentuan baru, tidak menghilangkan ketentuan yang diatur sebelumnya karena tidak berlaku surut.

Yang dulu dilupakan begitu saja?.

Tentu tidak.

 

PP 80 TAHUN 2010 :  Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

Pasal 6 

(1)  Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNl, Anggota POLRI, dan Pensiunannya, menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final di luar penghasilan tetap dan teratur yang menjadi beban APBN atau APBD, penghasilan lain tersebut digunggungkan dengan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan.

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

Diimulai dengan Operasi di akhiri dengan Operasi

Diimulai dengan Operasi di akhiri dengan Operasi.

Not capable on the track. Skenario person. Bad on the track.

Serat Jiwa:ketentuan peralihan

Tools Behind The Man not Man Behind The Tools

 

Asyikk ini lagu : Pesta Dansa

 

Side Activity sederhana : Independen Analisa Fenomena

Saya suka melakukan analisa sederhana dengan data publik (bersumber dari website publik baik dari Pemerintah yang dapat diakses oleh siapa saja (satudata, databoks, katadata dll, BPS, Kemenkeu dll), dengan status data open dan publik serta dapat dikategorikan used Creative Commons).

Sumber data ini penting sebagai uji valiiditas dan relevansi fenomena.

Jadi analisa sederhana yang dilakukan cukup untuk melakukan kajian khusus yang diperlukan untuk bahan melakukan penelitian singkat dan sederhana saya.

Dilakukan atas inisiatif independen  dan dilakukan secara mandiri untuk proses tersebut dan dapat juga dijadikan untuk keperluan kedinasan.

Paradigma yang dibangun adalah sarana menuangkan pikiran, gagasan dan pendapat.

Langkah selanjutnya adalah dapat dituangkan dalam media sosial dengan metode "tanya jawab" oleh penanya lalu dibuat video.

Pondasinya adalah :

1. Pendapat 

2. Data

3. Gagasan

4. Share aktivitas

Spesifikasi :

1. Implementasi keteknikan dalam ekonomi (pajak,misalnya)

2. Hukum

3. Akuntansi

4. Administrasi publik secara khusus

Dan tidak ada kaitannya dengan sifat konsultasi atau jasa konsultan.

Udah 3 konsep atau gagasan dengan implementasi failed

Udah 3 konsep atau gagasan dengan implementasi failed. Repot.

Sudut pandang dan Pengetahuan

Apa yang menyebabkan perbedaan soal gagaaan atau pendapat?.

1. Apa yang diketahui

2. Apa yang dibaca

3. Pengetahuan yang ada

4. Sudut pandang

Kalau tujuan dapat sama.

Konsepsi : Rasio Pajak dan TKD (dll) dengan Visualisasi Peta

Konsepsi : Rasio Pajak dan TKD (dll) dengan Visualisasi Peta 

Sebuah visualisasi dalam konsep dengan Web Map / GIS untuk sajian data interaktif sederhana soal DBH, DANA DESA DAN LAINNYA berbasis data spatial.

Visualisasi data adalah suatu rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Visualisasi merupakan proses pembuatan desain simbol dan pemilihan data yang akan ditampilkan ke dalam sebuah peta.

Dengan peta yang disajikan dapat dijadikan suatu bentuk informasi yang aktif disajikan dengan menyediakan informasi. 

Kali ini adalah sebuah informasi yang disajikan dalam bentuk peta titik dengan informasi dengan klik pada informasi data atribut terkait dengan informasi :

1. Data DBH..on schedule available based Kabupaten

2. Data Pajak..on schedule available based Kabupaten

3. Rasio DBH dengan Pajak..formula

4. Jumlah penduduk..on schedule based BPS

5. Kritik Poin....critical based regulation

prinsip yang digunakan adlaah prinsip informasi kesatuan data. Data diolah bersumber dari website data peta serta data atribut yang sudah dilakukan audit atas data yang sudah ada.

Bagaimana dengan data yang sedang berjalan?. Data yang sedang berjalan digunakan sebagai suatu satuan data ongoing process.

kenapa menggunakan informasi sebagai sebuah visualisasi?. dengan visualisasi peta akan memeudahkan memberikan gambaran dengan kenampakan warna dan area peta yang dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan tertentu.

sumber :

1. https://www.researchgate.net/profile/Edwin-Maulana/publication/338936151_Implementasi_Aturan_Penyajian_Peta_Desa/links/5e33dc33458515072d710dd6/Implementasi-Aturan-Penyajian-Peta-Desa.pdf
2. REVIEW OF THE NATIONAL SPATIAL STRATEGY- https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/FSCP_Draft%20NSS%20Review%20%2820151130%29.pdf
3. Nagi, R.S. 2004. Cartographic visualization for mobile applications. Belanda: ITC.

Ideas : Ketetapan Pajak dapat dikurangi dengan syarat

Ideas : Ketetapan Pajak dapat dikurangi dengan syarat

1. Rasio DER diatas 5 dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan di Indonesia Besarnya DER ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Ketentuan ini berlaku mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2016 untuk wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham.
2. Tenor Pinjaman diatas 5 tahun sampai dengan 10 tahun dengan alasan termasuk kriteria jangka menengah.
3. Angka Inflasi di tahun pinjaman dan tahun ketetapan terdapat Selisih antara target inflasi dengan Inflasi Aktual diatas 0,5%-1% dan Indeks Harga Konsumen diatas 10%.

Tahun	Target Inflasi	Inflasi Aktual (%,yoy)
2001	4% - 6%	12.55
2002	9% - 10%	10.03
2003	9+1%	05.06
2004	5,5+1%	6,4
2005	6+1%	17,11
2006	8+1%	6,6
2007	6+1%	6,59
2008	5+1%	11,06
2009	4,5+1%	2,78
2010	5+1%	6,96
2011	5+1%	3,79
2012	4,5+1%	4,3
2013	4.5+1%	8,38
2014	4.5+1%	8,36
2015	4+1%	3,35
2016	4±1%	​3,02
​2017	​4±1%	​3,61	Target	Selisih
2018	3,5±1%​	3,13%	3,50%	0,37%
​2019	​3,5±1%​	2,72%	3,50%	0,78%
​2020	​​3±1%​	1,68%	3,00%	1,32%
​2021	​​3±1%​	1,87%	3,00%	1,13%
2022	​​3±1%​	4,21%	3,00%	-1,21%
2023*	​​3±1%​	2,83%	3,00%	0,17%

 

* : sampai dengan Agustus 2023

Sumber data : Website Bank Indonesia

Pengecualian Ekstrim : VAT dan Tindakan Penyidikan

 

Inti dari suatu hal terkait dengan "akun" digital adalah?

Inti dari suatu hal  terkait dengan "akun" digital adalah?.

1. melakukan sendiri dengan data sendiri

2. hidup dalam dunia digital dengan data sendiri

3. menyuruh orang lain dengan akun sendiri

Intinya "sendiri" dan "kesendirian" dan "orang lain" dengan "kuasa" nya

:)

Mau sendiri semua hal?.

Rezeki ada dalam jangkauan

Ketika rejeki tidak diraih dalam 1 lapisan ,akan ada lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4 dst. Ketika rejeki tidak diperoleh pada jarak terdekat, masih ada jarak agak menjauh namun tidak perlu jauh-jauh.

(Anonim)..cerita pedagang mengenai "cara hidupnya" yang bercerita ke saya.

Setelah ada Kesulitan selalu Ada Kemudahan

 Setelah ada Kesulitan selalu Ada Kemudahan

Evaluasi Konduite oleh Presiden SOEHARTO di tahun 1971#taxman#pajak@indonesia@uang

 

Evaluasi Konduite oleh Presiden SOEHARTO di tahun 1971#taxman#pajak@indonesia@uang

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1970 tentang Pendaftaran Kekajaan Pribadi Pedjabat Negara/Pegawai Negeri/ABRI

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1971 tentang Laporan Para Pejabat Pegawai Negeri Angkatan Bersenjata Repuklik Indonesia Mengenai Membayar Pajak-Pajak Pribadi

KEPPRES No. 71 Tahun 1985 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara Dan Daerah

KEPPRES No. 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara Dan Daerah.

Ada apa di tahun 1971 terkait dengan negara dan Pemerintahan?. 

Bukan soal berapa banyak yang dibayarkan, tapi ini soal "kepatuhan: dan "kepahaman".,....(kalau ini analisaku lho..)

Q.Q

 Q.Q

“qq” merupakan singkatan dari “Qualitate Qua”. Frasa berbahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “dalam kapasitasnya/kedudukannya sebagai wakil (yang sah) dari (https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-cq-dan-qq-lt5189a637732df/)