Eko Susilo, S.T, M.A.P.
Berusaha untuk tahu tentang ilmu adalah baik.
Anggota IAI, (Anggota IRMAPA/GRC (Indonesia Risk Management Professional Association-Governance, Risk, Compliance), Anggota IAMI (Institut Akuntan Manajemen Indonesia, Anggota ISI (Ikatan Surveyor Indonesia) : tulisannya : apa aja dalam Catatanku ini
Seluruh data kasus, skema, dan simulasi yang digunakan mrpkn dummy cfm data publik dan bersifat dummy Damodar N.Gujarati dan disusun untuk tujuan penelitian.
Fitrah Al-Munazzalah, fitrah luar yg masuk dlm diri manusia. Fitrah ini berupa petunjuk al-Qur’an dan as-sunnah yg digunakan sebagai kendali dan pembimbing bagi fitrah.
Fitrah Al- Gharizah, yaitu fitrah inheren dalam diri manusia yg memberi daya akal yang berguna untuk mengembangkan potensi dasar manusia.
Fitrah Suci, yaitu pada hakikatnya manusia itu suci dari fitrahnya, tetapi sebenarnya hati mereka telah tertutup dengan dosa- dosa yang mereka perbuat.
Fitrah Intelektual, (aqliyah), potensi ini terdiri dari panca indera dan akal pikiran (pendengaran, penglihatan, dan hati).
Tapi jangan salahkan syaitan atas perbuatanmu, tapi fitrah yang tidak "salah" dilangkahkan serta niat yang keliru yang menjadi berubah dari suci menjadi perbuatan dosa.
Apakah korupsi dengan landasan sifat serakahnya, lalu atas korupsi akan tetap menyalahkan syaitan?.
Bukankah itu sifat manusia yang "serakah" karena hawa napsunya dan bukan karena fitrah sucinya dan tidak mampu menggunakan nalarnya serta budi pekertinya?.
kalau di UU diamanatkan dengan PP, lalu PP-nya tidak segera terbit, maka tidak diperlukan adanya peraturan di bawah PP, kecuali yang tidak mengatur mengenai norma dalam UU.
Seperti pelaksanaan teknisnya dan bukan soal norma yang harus diatur dengan PP sebagaimana diamanatkan dalam UU.
Produk itu ada : barang atau jasa bagi Pemerintahan.
Jadi kalau saya lebih tertarik ke demikian karena endingnya adalah demikian, kualitas produknya, bukan ke cenderung proses layanannya. End Servicenya.
Kalau layanan dilayani oleh petugas yang baik, ramah, empati dsb pun, jika end servicesnya tidak berkualitas, apakah tetap "puas", tentu tidak khan?.
Itu persepsi saya ya.
Pemahaman "yang penting khan", hasilnya?.
Hasil yang mana?.
Khan saya sudah bilang, hasilnya "tidak sesuai".
Ah...itu khan mencari kesalahan?.
Kesalahan apa?. Saya mencari kesesuaian dalam meneliti dari suatu masalah, masalah publik.
Kalau soal uji pengaruh, apakah saya juga tidak bilang, itu mencari kesalahan?. Karena pengaruh dibuat sampel ke masing-masing responden yang isi pertanyaaanya juga "cenderung mencari kekeliruan, mencari kesesuaian antara realita dengan konsep, antara ide dengan realitas?.
Apakah itu bukan kesalahan juga?.
Bahkan dalam survei yang sifatnya uji pengaruh itu kalau dipahami, bukan asal contreng dalam mengisi lembar kuesioner baik online atau manualpun, sama.. ya sama tujuannya, hanya pendekatannya yang berbeda, kuanti atau kuali.
Jadi, mbok menghargai sajalah, itu penelitian dan penelitian itu oleh saya, sendiri lagi dengan sampel responden terpilih.
Beda tentunya kalau soal proyek yang ada agenda settingnya, agenda kebijakan.
Saya lebih ke "produk end user yang saya teliti dengan basis hulunya dulu bukan ke hilirnya" ternyata kecenderungan saya meneliti, bukan ke arah bagaimana layanan karena keramahan, kepuasan pelanggan karena sikap (social).
Sederhana saja, saya deskriptifkan.
Itu sajaa.....so simple gitulah....
Enggak saya bertele-tele dengan SmartPLS dari Prof. Imam Ghozali dan Creswell sebagai pedoman.
Saya ambil deskriftifnya Prof. Imam Ghozali dan Creswell...jadi itulah "kebenaran ilmiahnya" bukan kebenaran sejati,...uji soal kualitatif deskriftifnya saya dan bukan soal kuantitatifnya.
Jadi mbok yao, saya sudah 19 tahun berkecimpung soal administratif dan soal "cap atau stempel" yang menurut saya ada soal "konsep ketidakcermatan atau ketidaktelitian" yang membuat sesuatu menjadi :
1. Meragukan
2. Ketidaksesuaian
3. Potensi materi digugat
4. Produk yang penting
Just simple khan?.
Ya....
Dalam prakteknya, bisa tidak "nyaman" kalau bicara soal produk, dan saya base regelling dan bukan besichkingnya.
Background ilmu S-1 saya?.
Saya S-1 background Sarjana Teknik, yang dalam kurikulum 2000 saya, ada pelajaran Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Agraria 1 s.d III , ada Amdal dan Penilaian Properti dll. Kalau saya dosen, mungkin bisa linier, saya PNS, bisa campuran dan campuran itu lebih baik menurut saya, S-1 Teknik, S-2 nya Hukum atau Ilmu Sosial dll
Dan saya ikut di beberapa seminar di bidang Akuntansi di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), FMI (forum manajemen Indonesia), Irmapa, GRC dan juga beberapa kali ikutan acara, Bapak Novri Susan , S.Sos, M.A, Phd dan Prof. Sugiyono secara webinar mengenai bagaimana kualitatif itu...demi menguatkan penelitian saya.
Duh.....
Attitude, duh....sebagai murid saya terapkan dan saya pegang pesan orang tua saya.
Bukan masalah besar atau masalah kecil, dalam administrasi publik, yang jadi masalah adalah persoalan yang jadi masalah, karena mengatur soal publik. Jadi masalahnya terletak pada fundamental administrasinya, isinya dan tata caranya, sekali lagi bukan ukuran berapa size moneynya, tapi efeknya, nilai historinya dan base publiknya.
Tentu beda kalau itu soal besichking.
Kalau bisa diubah atau dibetulkan, kenapa tidak?.
Sekali lagi, kuncinya ada pada peralihan, emergency exit law nya .. ya.
