Overbroad Consent

Overbroad Consent itu rumit...

Menyerahkan itu beda menyampaikan, menunjukkan atau memberikan .....dst....

Atau 

bersedia .......sepanjang relevan dengan......

Di KUHP ada primary, secondary dan tersiery

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain.

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain.

Stagnan tidak mengubah itu kadang lebih baik

Stagnan tidak mengubah itu kadang lebih baik, jika perubahan itu tidak berdasar karena akan menimbulkan ketidaksesuian.

Pettanyaan dasar : 

1. Kenapa berubah?.

2. Alasannya apa berubah?.

3. Apa dasar untuk berubah?

4. Apakah relevan berubah?.

5.  Apakah berubah akan mengubah sesuatu ataukah hanya pergeseran tidak signifikan?.

6.  Apakah perubahan itu diharuskan?

7. Apakah perubahan itu hanya kamuflase?.

Istilah Pemasukan dalam Pembukuan

Pemasukan : Arus kas. Semua uang masuk
Peredaran usaha : Aktivitas usaha. Total transaksi penjualan
Pendapatan : Hak ekonomis
Penghasilan yang menjadi hak
Laporan Laba Rugi menggunakan apa?.
Pendapatan-...Jasa
Peredaran Usaha....Dagang, Industri dll.
Pendapatan : hasil penjualan barang/jasa
Beban pokok penjualan : biaya langsung menghasilkan barang
Laba Bruto : pendapatan – HPP
Beban usaha : biaya operasional
Laba usaha : laba dari kegiatan utama
Pendapatan/beban lain : di luar usaha utama
Laba sebelum pajak : sebelum pajak penghasilan
Pajak : beban pajak
Laba bersih/ Netto : hasil akhir
Pemasukan ≠ Pendapatan
(contoh: pinjaman bank = pemasukan, tapi bukan pendapatan)

Peredaran usaha ≠ Pendapatan bersih
(peredaran usaha = bruto, belum dikurangi retur/diskon).

"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang".

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain.
✔️ Tidak ada: PSAK, IFRS, UU Pajak yang memakai istilah “pemasukan”
✔️ Istilah resmi: Pendapatan (Revenue), Penghasilan (Income)
✔️ “Pemasukan” hanya: istilah informal, atau konteks kas

Karena tidak ada yang bisa saya sajikan maka saya mencari memorable point critical bagi saya : Mengurai Memori Kembali

Karena tidak ada yang bisa saya sajikan untuk lebih bermakna maka saya mencari memorable point critical bagi saya dengan gaya dan cara yang sederhana bagi saya soal pengalaman saya di masa sebelumnya. Orang bilang pengalaman itu guru berharga.

Beberapa tema yang saya maknai mendalam adalah mengenai :

1. Barcode-disasi Lembar Penetapan dan Pengundangan serta halaman awal pada setiap PMK. Perangkat Lunak yang digunakan adalah Microsoft Power Automate..in the Future...best idea from after Covid and tercantum dalam kuesioner saya.
2. PPh Pasal 23 in the future--Piece of Mind.....data inkrach..2024.
3. Dinamisasi PPh Pasal 25 baik oleh Wajib Pajak atau Petugas Pajak dengan kriteria point pada Kenaikan Peredaran Usaha dan Kenaikan atau Penurunan Peredaran usaha tidak siginifikan dengan koreksi atau penyesuaian fiskal pada HPP dan Biaya dengan komparasi seper 12 dibanding yang dibayarkan dan terutang...refleksi tahun 2012
4. Ketentuan Khusus mengenai Maklon Agriculture cfm PSAK bagi Entitas Non Publik cfm PSAK -Ikatan Akuntan Indonesia...(saya anggota muda)....diskusi hangat pas covid.
5. Regulasi Tata Laksana Organisasi..in the future kompleksitas sinkronisasi antara detak jantung ekonomi dengan napas birokrasi  (kelompok disatukan dalam konteks wilayah lokasi usaha dan konteks implementasi distribusi dana...refleksi 2012)

Konteks gagasan basis pengalaman dan rasa.

Akan saya buat dalam buku dalam Trilogi era 2002-2012, 2012-2022 dan in the future.

Gerakan Nasional Membayar Pajak

 Gerakan Nasional Membayar Pajak

https://youtube.com/shorts/wm-otYO2aJI?si=xwXCv0Vat1j9U3ii

Stiker Masif yang saya buat di tahun 2012 dan 2013...

Sebuah stiker yang memberikan kesan dan saya bagi ke beberapa teman dan siapa yang saya temua waktu itu.

Apakah masih di simpan?.

Sumbangan apakah penghasilan?.

Sumbangan apakah merupakan pengjasilan?.

Bantuan atau sumbangan dari pemerintah → dikecualikan dari objek pajak.

Lalu di lapkeu bagaimana?.

Dipisah..dan dikoreksi fiskal. Oleh siapa?.

Wajib Pajak.

Jadi laporan keuangan ada berapa?. Ada 2 yaitu lapkeu komersial dan lapkeu fiskal.

Jika sudah disampaikan maka dilakukan koreksi fiskal lagi sesuai dengan ketentuan perpajakan jika belum sesuai.

Lalu :

Diatur oleh siapa?.  Menteri...seperti di Menteri Koperasi dan UMKM soal Koperasi 

Tujuannya ? : efisiensi dan fokus di akun pada pos posnya.

Fake GPS itu relatif nisbi, Gunakan GeoFencing

Penggunaan Lokasi Berbasis IP (IP Geolocation) 

Ini adalah penyebab paling sering. Saat sinyal satelit GPS lemah (misalnya di dalam ruangan/rumah), ponsel atau GPS tracker Anda akan beralih menggunakan internet (Wi-Fi/Data Seluler) untuk menentukan lokasi. 

Masalah: Lokasi ditentukan berdasarkan IP Address yang didaftarkan oleh penyedia layanan internet (ISP). Kadang, ISP mengarahkan trafik internet Anda melalui server utama mereka yang berada di kota lain ..dimana saja lokasi server provider berada.

(Paham ya....tentu paham bagi yang ngerti).

Akibat: Google Maps/aplikasi pelacak mengira Anda berada di lokasi server ISP tersebut.

Akan berpengaruh pada lokasi Gojek. Itu relatif merugikan diri sendiri dan atau memang pergeseran lokasi dampak "perang". 

E-comerce dan banking itu menggunakan aapek Geolocation termasuGeofenxongk Pajak. Nah...

Bagaimana bisa ada Fake GPS?.

Kecuali untuk orang jahat dengan kejahatannya?.

Jadi uji fraud menggunakan Fake GPS itu harus hati-hati.

sinkronisasi antara detak jantung ekonomi dengan napas birokrasi.

sinkronisasi antara detak jantung ekonomi dengan napas birokrasi.

Lokadi ada di wilayah ekonomi tumbuh dan buksn dasar birokrasinya tapi birikrasi mengikuti jantung ekonomi.. (Kabupaten).

Kenapa kalau di search nama Eko Susilo tidak banyak muncul

Kenapa kalau di search nama Eko Susilo tidak banyak muncul?.

Itu karena saya setting demikian. Karena di Eropa ada aplikasi Blue yang bisa mengunvi logical boolean bagi saya....😃💧😅😆😃😧

Pengalaman Kerja

2002 : Masuk sebagai CPNS  Kemenkeu --Pelaksana

2003 : Magang (OJT) / Penempatan Sementara di KP .DJP Dit Peraturan Perpajakan-Pelaksana

2004 : KP.PBB Singaraja- Pelaksana Pendataan dan Penilaian..3 Kabupaten Wilayah Kerja

2005 : KP.PBB Singaraja-Koordinator Pelaksana TUPP....3 Kabupaten Wilayah Kerja

2006 : KP.PBB Singaraja - Koordinator Pelaksana TUPP....3 Kabupaten Wilayah Kerja

2007 : KP.PBB Singaraja - Koordinator Pelaksana TUPP...3 Kabupaten Wilayah Kerja

2008 : KP. PBB Singaraja -Koordinator Pelaksana TUPP...3 Kabupaten Wilayah Kerja

2009 : KPP Pratama Denpasar Barat - Account Representative..2 Desa di Kecamatan

2010 : KPP Pratama Denpasar Barat - Account Representative...2 Desa di Kecamatan

2011 : KPP Pratama Denpasar Barat - Account Representative...2 Desa di Kecamatan

2012 : KPP Madya Denpasar - Account Representative...8 Kabupaten Wilayah Kerja

2013 : KPP Pratama Denpasar Timur - Account Representative..3 Desa di 1 Kecamatan

2014 : KPP Pratama Denpasar Timur - Account Representative...3 Desa di 1 Kecamatan

2015 : Kanwil DJP Bali - Penelaah Keberatan..1 Propinsi Bali

2016 : Kanwil DJP Bali - Penelaah Keberatan..1 Propinsi Bali

2017-1 : Kanwil DJP  Bali - Penelaah Keberatan..1 Propinsi Bali

2017-2 : Kanwil DJP Jawa Tengah II - Penelaah Keberatan..1 Propinsi Bali

2018 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan...1 Propinsi Bali

2019 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan...1 Propinsi Bali

2020 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan...1 Propinsi Bali

2021 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan...1 Propinsi Bali

2022 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan...1 Propinsi Bali

2023 : Kanwil DJP Jawa Tengah II- Penelaah Keberatan...1 Propinsi Bali

2024 : KPP Madya Surakarta- Account Representative....Wilayah Selatan Propinsi Jawa Tengah

2025 : KPP Pratama Boyolali- Account Representative....1 Kabupaten, 5 Desa

Cash Settlement Ratio of Tax Liabilities (CSR-TL)

Cash Settlement Ratio of Tax Liabilities (CSR-TL) adalah rasio yang dikembangkan dalam penelitian ini yang mengukur perbandingan antara pembayaran pajak berbasis kas dengan saldo utang pajak yang tercatat dalam neraca. Rasio ini digunakan untuk menilai efektivitas serta perilaku pelunasan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak, yang tidak tercermin dalam rasio likuiditas konvensional.

Tidak ditemukan dalam:

PSAK / IFRS

Literatur standar seperti Kieso, Weygandt

Rasio keuangan klasik (liquidity, solvency, activity, profitability)

Rekonstruksi ke :

Tax / Total Liabilities

Tax / Asset Growth 

Rasio-rasio dalam penelitian ini merupakan hasil rekonstruksi  yang dikembangkan dari konsep dasar laporan keuangan (aset, liabilitas, dan arus kas) serta teori kepatuhan pajak. Rasio ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam IFRS/PSAK maupun ketentuan perpajakan, namun disusun untuk mengisi kekosongan dalam pengukuran perilaku pembayaran pajak (tax payment behavior) yang belum terakomodasi dalam rasio keuangan konvensional.

Uji pada kontribusi dan kewajiban (neraca).

Implementasi uji pada angsuran PPh Pasal 25 (kenaikan).

Data : publish media (idx)

Dummy...nama

Disclaimer : 

Eko Susilo-Anggota IAMI Madya dan Anggota IAI Muda.

onrechtmatige daad / unlawful conduct) dalam konteks administrasi

Ketidaksetujuan terhadap aturan atau krbijakan tidak boleh diwujudkan dengan tindakan di luar hukum atau kebijakan itu sendiri.

Jalur yang benar:

A. gagasan / kritik

B. perbaikan norma

C. Uji materi

Karena kalau tidak: ➡️ bisa masuk kategori melawan hukum (onrechtmatige daad / unlawful conduct) dalam konteks administrasi.

Mengerti ya...oke.

“tetap berlaku sebagai ketentuan transisi sepanjang diperlukan untuk masa peralihan dan paling lama sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana diatur di Pasal....”

 “...tetap berlaku sebagai ketentuan transisi sepanjang diperlukan untuk masa peralihan dan paling lama sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana diatur di Pasal....”

Kalau saya kok begini ya ada exit  emergencynya...dalam masa transisi dan bukan dualisme namun "bridge' untuk menuju dan bukan "stop" tapi ambigu.

Bonafide Rules

Pendekatan konvensional umumnya menggunakan frasa:

“sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru”

Frasa ini problematik karena:

Bersifat open-ended

Menimbulkan multi tafsir

Berpotensi menciptakan dualisme norma secara de facto 

“Eko Susilo Test on Transitional Norm Validity”

Norma berakhir karena:

1. waktu (temporal)
2. tindakan nyata (decision-based)

1) Matriks uji otomatisnya : TAWLE

Unsur uji	Alat ukur	Kriteria lulus
T (Textual cut-off)	Apakah ada rumusan yang secara tegas menyatakan berakhirnya norma lama?	Lulus jika ada frasa eksplisit seperti “berakhir secara otomatis”, “paling lama sampai”, atau rumusan setara yang mengunci masa transisi.
A (Action independence)	Apakah berhentinya norma lama tidak bergantung pada SK/keputusan tambahan?	Lulus jika berakhir by design, bukan by further action.
W (Time certainty)	Apakah ada batas waktu pasti?	Lulus jika ada jangka waktu yang tegas dan terukur.
L (Norm linkage)	Apakah norma transisi dikaitkan langsung dengan batas waktu?	Lulus jika Pasal transisi secara eksplisit merujuk ke pasal tenggat.
E (Elimination effect)	Apakah setelah masa transisi berakhir, tidak ada residual effect yang menggantung?	Lulus jika efek sisa norma lama dihapus tegas.

Dengan prinsip utama:

“Norma yang dicabut hanya dapat hidup kembali secara sah apabila dkeberlakuannya bersifat terbatas, terukur, tunduk, dan berakhir otomatis.”

Model dual trigger termination memastikan bahwa norma lama tidak hanya berhenti karena lewatnya waktu, tetapi juga karena telah tergantikan secara nyata oleh tindakan administratif yang mencerminkan implementasi norma baru.

Penjelasan Pasal 95A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berakhir pada saat yang lebih dahulu” adalah bahwa ketentuan peralihan tidak berlaku lagi apabila jangka waktu telah berakhir atau telah ditetapkan dan/atau diumumkan Peraturan Menteri........ atau Keputusan Menteri ....... yang mengatur jabatan, susunan organisasi, dan tata kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Frasa “ditetapkan dan/atau diumumkan” dimaksudkan untuk mencakup baik penetapan secara normatif maupun implementasi administratif melalui pengumuman atau tindakan administratif lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Berakhirnya masa transisi tidak cukup ditentukan oleh berlalunya waktu, tetapi harus ditandai dengan adanya peralihan nyata dalam norma dan praktik administratif yang dibuktikan melalui penetapan dan/atau pengumuman kebijakan baru.

Pieces of Mind : kaitannya dengan PPh Pasal 23 konsep Eko Susilo

Salah satu bahan presentasi yang akan saya sajikan. Ini merupakan konsep yang disebut dengan Tax Substence, sebagaimana hal dalam pengaturan dalam regulasi.

Secara kajian teoritis merupakan doktrin hukum umum (Common Law Doctrine).

Secara konseptual dan pratik mengenai hal terkait dengan apa yang saya kupas terkait dengan usulan saya terkait dengan :

1. ....seharusnya merupakan obyek pemotongan Pajak Penghasilan dalampendapat pendapat berbeda merupakan termasuk ...disediakan untuk dibayar, maka saya mengurai dari sisi hal sebagai berikut ini :

Disclaimer : 

Eko Susilo-Anggota IAMI Madya dan Anggota IAI Muda.

Persediaan : produk agliculture

 

9.2. Bab ini juga berlaku untuk persediaan yang merupakan produk agriculture, yaitu hewan atau tanaman hidup, yang telah dipanen untuk kemudian dijual, atau untuk digunakan dalam proses produksi dan kemudian dijual.

9.3. Entitas mengakui persediaan ketika diperolah, sebesar biaya perolehannya

9.4. Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan.

dst.....

Lama Dianggap Baru : jangan akal-akaan

 Harus bersyarat :

1. Continuity of Business

2. Continuity of Control

3. Continuity of Assets & Economics 

Jadi ujinya tidak asal.

Ada diskontinuitas nyata...harus.!!!

Istilah yang Asli Indonesia ADA dalam setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima.........dst....

Disclaimer : Eko Susilo-Anggota IAMI Madya dan Anggota IAI.

Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam nama dan dalam bentuk apapun ini, dapat berupa secara internasional, nasional atau adat dan sudah ada sejak dulu di zaman tertentu. 

Era kerajaan atau era saat ini yang masih ada dan terjaga. Sudah seharusnya dilakukan -rekonstruksi mengenai yang ada dan lahir Indonesia masuk dalam ketentuan material di Undang-undang di bidang perpajakan agar tahu bahwa mekanisme mengalirnya penghasilan atau sumber pendapatan itu ada dan pernah ada di Indonesia sejak dahulu kala. Artinya mekanisme itu sudah ada.

Bahwa metode itu jauh berkembang sudah ada sejak dahulu yang perlu ada di atur dalam UU atau ketentuan secara literasi yang perlu dijaga dan di upayakan tetap ada.

Yang dalam penjelasannya dijelaskan mengenai hal :

I. KONTRAK BAGI HASIL PERTANIAN (Nama Asli Adat)

No	Nama Asli	Daerah / Suku	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
1	Maro	Jawa	Bagi hasil sawah	Padi	Bagian panen
2	Mertelu	Jawa	Bagi hasil sawah	Padi	Bagian panen
3	Mrapat	Jawa	Bagi hasil sawah	Padi	Bagian panen
4	Paroan	Jawa	Bagi hasil sawah	Padi	Bagian panen
5	Bawon	Sunda / Jawa Barat	Bagi hasil tenaga panen	Padi	Gabah
6	Tesang	Bugis (Sulawesi Selatan)	Bagi hasil sawah	Padi	Bagian panen
7	Mappalili	Bugis	Kerja tanam bersama dengan pembagian hasil	Padi	Panen
8	Ma'pare (bagi hasil kopi)	Toraja	Bagi hasil kebun	Kopi	Hasil kopi
9	Penyadap bagi (karet)	Sumatera	Bagi hasil kebun	Lateks karet	Lateks
10	Bagi hasil pala	Maluku	Bagi hasil kebun	Pala	Buah pala

---

II. BAGI HASIL PERIKANAN (Nama Adat Asli)

No	Nama Asli	Daerah	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
11	Ponggawa – Sawi	Bugis / Makassar	Bagi hasil perikanan	Ikan	Bagian tangkapan
12	Panglima Laot	Aceh	Pengaturan dan pembagian hasil laut	Ikan	Bagian hasil
13	Mina bagi	Jawa pesisir	Bagi hasil nelayan	Ikan	Bagian tangkapan
14	Sasi laut	Maluku	Pengaturan panen laut	Teripang / ikan	Pendapatan panen
15	Lilifuk	Rote (NTT)	Kolam laut adat dengan pembagian hasil	Ikan	Bagian tangkapan

---

III. BAGI HASIL TERNAK (Nama Lokal)

No	Nama Asli	Daerah	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
16	Paron sapi	Jawa	Bagi hasil ternak	Sapi	Anak sapi
17	Ngadas sapi	Madura	Bagi hasil ternak	Sapi	Anak sapi
18	Maro ternak	Jawa	Bagi hasil ternak	Kambing	Anak kambing
19	Bagi hasil kerbau	Batak	Bagi hasil ternak	Kerbau	Anak kerbau

---

IV. KONTRAK PENJUALAN PANEN (Nama Adat Asli)

No	Nama Asli	Daerah	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
20	Tebasan	Jawa	Penjualan panen sebelum panen	Padi	Harga jual
21	Ijon	Jawa	Penjualan panen di muka	Hasil pertanian	Uang muka
22	Toke kebun	Sumatera	Pembelian hasil kebun	Karet / kopi	Pendapatan
23	Ponggawa perdagangan	Bugis	Perdagangan hasil laut	Ikan	Pendapatan

---

V. SISTEM HAK EKONOMI KOMUNAL ADAT (Nama Asli)

No	Nama Asli	Daerah / Suku	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
24	Tanah ulayat	Minangkabau	Hak komunal	Tanah	Hasil kebun
25	Ganggam Bauntuak	Minangkabau	Hak garap ulayat	Sawah	Panen
26	Tembawang	Dayak	Kebun adat	Buah / kayu	Hasil kebun
27	Hutan adat	Dayak	Pengelolaan hutan	Kayu / damar	Pendapatan
28	Hak ulayat klan	Papua	Hak tanah klan	Tanah	Hasil kebun
29	Dusun pala	Maluku	Kebun pala adat	Pala	Buah pala
30	Dusun sagu	Papua	Kebun sagu adat	Sagu	Tepung sagu

---

VI. KONTRAK JASA PRODUKSI (Nama Lokal)

No	Nama Asli	Daerah	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
31	Upah garap	Jawa	Jasa pengolahan sawah	Sawah	Upah
32	Borongan panen	Jawa	Jasa panen	Padi	Upah
33	Sadap karet	Sumatera	Jasa produksi	Karet	Upah
34	Giling padi	Jawa	Jasa penggilingan	Padi	Fee
35	Olah sagu	Papua	Jasa produksi	Sagu	Upah
36	Pengasapan ikan	Papua	Jasa pengolahan	Ikan	Fee

---

VII. SISTEM EKONOMI HUTAN ADAT

No	Nama Asli	Daerah	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
37	Damar mata kucing	Lampung	Pengelolaan hutan damar	Damar	Pendapatan
38	Rotan adat	Dayak	Pengambilan rotan	Rotan	Pendapatan
39	Gaharu adat	Papua	Pengumpulan gaharu	Kayu gaharu	Pendapatan
40	Madu hutan sialang	Riau	Pengambilan madu	Madu	Pendapatan

---

Ringkasan Sistem Ekonomi Adat (Nama Asli)

Jenis Sistem	Jumlah
Bagi hasil pertanian	10
Bagi hasil perikanan	5
Bagi hasil ternak	4
Penjualan panen	4
Hak ekonomi komunal	7
Jasa produksi	6
Ekonomi hutan	4

 

 

“Padanan dalam Ekonomi Modern” sehingga setiap praktik adat dapat langsung dibandingkan dengan konsep kontrak ekonomi modern. Ini penting untuk analisis akademik maupun perpajakan karena menunjukkan substansi ekonomi di balik istilah adat.

---

I. KONTRAK BAGI HASIL PERTANIAN

No	Nama Asli Adat	Daerah / Suku	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
1	Maro	Jawa	Bagi hasil sawah	Sharecropping / Profit sharing	Padi	Bagian panen
2	Mertelu	Jawa	Bagi hasil sawah	Sharecropping contract	Padi	Bagian panen
3	Mrapat	Jawa	Bagi hasil sawah	Sharecropping contract	Padi	Bagian panen
4	Paroan	Jawa	Bagi hasil sawah	Agricultural profit sharing	Padi	Bagian panen
5	Bawon	Sunda	Bagi hasil tenaga panen	Harvest wage in kind / profit share	Padi	Gabah
6	Tesang	Bugis	Bagi hasil sawah	Sharecropping	Padi	Bagian panen
7	Mappalili	Bugis	Kerja tanam bersama	Agricultural cooperative production	Padi	Panen
8	Ma'pare	Toraja	Bagi hasil kebun kopi	Plantation profit sharing	Kopi	Hasil kopi
9	Penyadap bagi	Sumatera	Bagi hasil kebun karet	Plantation share contract	Lateks	Lateks
10	Bagi hasil pala	Maluku	Bagi hasil kebun pala	Plantation profit sharing	Pala	Buah pala

---

II. BAGI HASIL PERIKANAN

No	Nama Asli Adat	Daerah	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek Ekonomi	Tambahan Ekonomis
11	Ponggawa – Sawi	Bugis / Makassar	Bagi hasil perikanan	Principal–agent fishing contract	Ikan	Bagian tangkapan
12	Panglima Laot	Aceh	Pengaturan hasil laut	Community fishery management	Ikan	Bagian hasil
13	Mina bagi	Jawa pesisir	Bagi hasil nelayan	Fishing profit sharing	Ikan	Bagian tangkapan
14	Sasi laut	Maluku	Pengaturan panen laut	Resource management system	Teripang / ikan	Pendapatan panen
15	Lilifuk	Rote NTT	Kolam laut adat	Communal aquaculture	Ikan	Bagian tangkapan

---

III. BAGI HASIL TERNAK

No	Nama Adat	Daerah	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek	Tambahan Ekonomi
16	Paron sapi	Jawa	Bagi hasil ternak	Livestock profit sharing	Sapi	Anak sapi
17	Ngadas sapi	Madura	Bagi hasil ternak	Livestock investment partnership	Sapi	Anak sapi
18	Maro ternak	Jawa	Bagi hasil ternak	Livestock share contract	Kambing	Anak kambing
19	Bagi hasil kerbau	Batak	Bagi hasil ternak	Livestock partnership	Kerbau	Anak kerbau

---

IV. KONTRAK PENJUALAN PANEN

No	Nama Adat	Daerah	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek	Tambahan Ekonomi
20	Tebasan	Jawa	Penjualan panen sebelum panen	Forward sale contract	Padi	Harga jual
21	Ijon	Jawa	Penjualan panen di muka	Advance purchase / crop financing	Hasil pertanian	Uang muka
22	Toke kebun	Sumatera	Pembelian hasil kebun	Commodity trader / middleman system	Karet / kopi	Pendapatan
23	Ponggawa perdagangan	Bugis	Perdagangan hasil laut	Supply chain principal system	Ikan	Pendapatan

---

V. SISTEM HAK EKONOMI KOMUNAL ADAT

No	Nama Adat	Daerah / Suku	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek	Tambahan Ekonomi
24	Tanah ulayat	Minangkabau	Hak komunal	Communal land tenure	Tanah	Hasil kebun
25	Ganggam Bauntuak	Minangkabau	Hak garap ulayat	Use-right allocation system	Sawah	Panen
26	Tembawang	Dayak	Kebun adat	Agroforestry communal estate	Buah / kayu	Hasil kebun
27	Hutan adat	Dayak	Pengelolaan hutan	Community forest management	Kayu / damar	Pendapatan
28	Hak ulayat klan	Papua	Hak tanah klan	Clan-based land ownership	Tanah	Hasil kebun
29	Dusun pala	Maluku	Kebun pala adat	Traditional plantation estate	Pala	Buah pala
30	Dusun sagu	Papua	Kebun sagu adat	Traditional agro-forest system	Sagu	Tepung sagu

---

VI. KONTRAK JASA PRODUKSI

No	Nama Adat	Daerah	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek	Tambahan Ekonomi
31	Upah garap	Jawa	Jasa pengolahan sawah	Agricultural wage labour	Sawah	Upah
32	Borongan panen	Jawa	Jasa panen	Contract harvesting service	Padi	Upah
33	Sadap karet	Sumatera	Jasa produksi	Plantation labour contract	Karet	Upah
34	Giling padi	Jawa	Jasa penggilingan	Agro-processing service	Padi	Fee
35	Olah sagu	Papua	Jasa produksi	Food processing labour	Sagu	Upah
36	Pengasapan ikan	Papua	Jasa pengolahan	Fish processing service	Ikan	Fee

---

VII. SISTEM EKONOMI HUTAN ADAT

No	Nama Adat	Daerah	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek	Tambahan Ekonomi
37	Damar mata kucing	Lampung	Pengelolaan damar	Forest commodity production	Damar	Pendapatan
38	Rotan adat	Dayak	Pengambilan rotan	Forest commodity harvesting	Rotan	Pendapatan
39	Gaharu adat	Papua	Pengumpulan gaharu	Non-timber forest product trade	Kayu gaharu	Pendapatan
40	Madu hutan sialang	Riau	Pengambilan madu	Forest honey harvesting enterprise	Madu	Pendapatan

---

Ringkasan Klasifikasi Ekonomi (Adat vs Modern)

Sistem Adat	Padanan Ekonomi Modern
Bagi hasil sawah (maro, mertelu)	Sharecropping contract
Bagi hasil nelayan	Fishing profit sharing
Bagi hasil ternak	Livestock partnership
Ijon / tebasan	Forward contract / advance purchase
Toke kebun	Commodity trader system
Hak ulayat	Communal land tenure
Tembawang	Agroforestry estate
Upah garap	Agricultural wage labour
Borongan panen	Contract farming service
Sasi laut	Resource management regime

 

Kesimpulan penting secara ekonomi
Sebagian besar praktik ekonomi adat Indonesia sebenarnya sudah mencerminkan model kontrak ekonomi modern, seperti:

• Sharecropping

• Principal–agent

• Forward contract

• Commodity trading

• Community resource management

• Labour contract

Artinya sistem ekonomi desa di Indonesia secara historis sudah memiliki struktur ekonomi yang kompleks jauh sebelum ekonomi modern diformalkan.

atau : 

Wilayah	Istilah Adat	Deskripsi Ekonomi (Keterangan)	Implikasi Pajak (Substansi)
Aceh	Mawah	Kerja sama bagi hasil (ternak atau sawah). Pemilik modal memberi bibit/ternak, pengelola memberi tenaga.	PPh Pasal 4(1): Bagi hasil merupakan tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan).
Madura	Nampangi	Kontrak buruh tani di mana buruh diizinkan menanam tanaman sela di lahan utama sebagai imbalan kerja.	PPh Pasal 21 Barter jasa kerja dengan hak pemanfaatan lahan (kenikmatan).
Lombok (NTB)	Sela / Sampi Gaduh	Sistem bagi hasil ternak sapi. Keuntungan dari selisih harga jual atau anak sapi dibagi dua.	PPh Pasal 4(1): Keuntungan atas penjualan aset/ternak.
Toraja (Sulsel)	Pa'gunturan	Sistem pemeliharaan kerbau (khususnya kerbau belang bernilai tinggi) dengan bagi hasil saat kerbau dijual/disembelih.	PPh Pasal 4(1): Karena nilai kerbau Toraja bisa mencapai ratusan juta, nilai ekonomisnya sangat signifikan.
Kalimantan (Timur)	GRTT Adat	Ganti Rugi Tanam Tumbuh; pembayaran dari perusahaan atas pelepasan hak atas pohon/tanaman di hutan adat.	PPh Pasal 4(2) atau 4(1): Tergantung apakah dianggap pengalihan hak tanah atau sekadar ganti rugi hasil bumi.

 

No	Wilayah	Istilah Adat	Substansi Ekonomi	Objek Pajak Terkait
1	Bali	Subak	Iuran pengelolaan & jasa irigasi	Natura/Kenikmatan (PMK 66/2023)
2	Jawa	Maro / Paroan	Sharecropping (Bagi hasil panen)	PPh Pasal 4(1) - Penghasilan Umum
3	Jawa	Kedokan	Barter jasa (tenaga kerja vs hasil)	PPh Pasal 21
4	Sumatera	Pagang Gadai	Bunga atas modal (lewat hasil tanah)	PPh Pasal 4(1) - Imbalan Bunga
5	Sumatera	Hak Ulayat	Sewa lahan komunal / Royalti alam	PPh Pasal 4(2) - Sewa Tanah
6	Kalimantan	Tanah Adat	Kompensasi / Fee pengelolaan	PPh Pasal 4(1) - Imbalan Jasa
7	Sulawesi	Teseng	Profit sharing peternakan	PPh Pasal 4(1) - Keuntungan Usaha
8	Maluku	Sasi	Penjualan hasil panen komunal	PPh Badan (jika lewat Lembaga Adat)
9	Flores/NTT	Lingko	Upeti / Fee manajemen lahan	PPh Pasal 4(2) - Sewa
10	Papua	Hak Ulayat	Pelepasan hak / Uang sirih pinang	PPh Pasal 4(2) - Pengalihan Tanah
11	Aceh	Mawah	Kerja sama bagi hasil syariah	PPh Pasal 4(1) - Bagi Hasil
12	Madura	Nampangi	Kompensasi lahan untuk buruh	PPh Pasal 21 - Kenikmatan (Benefit in-kind)
13	Toraja	Pa'gunturan	Investasi aset biologis	PPh Pasal 4(1) - Capital Gain

Literatur : 

Hadikusuma, H. (2003). Pengantar hukum adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Soekanto, S. (1981). Hukum adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
Soepomo. (1983). Bab-bab tentang hukum adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
Wignjodipuro, S. (1982). Pengantar dan asas-asas hukum adat. Jakarta: Gunung Agung.
Harsono, B. (2005). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Sumardjono, M. S. W. (2008). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya. Jakarta: Kompas.
Wiradi, G. (2000). Reforma agraria: Perjalanan yang belum berakhir. Yogyakarta: INSIST Press.
Mubyarto. (1989). Pengantar ekonomi pertanian. Jakarta: LP3ES.
Mubyarto. (1994). Sistem dan moral ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Sajogyo. (1982). Sosiologi pedesaan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
White, B., Wiradi, G., & Husken, F. (1989). Agrarian transformations: Local processes and the state in Southeast Asia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nikijuluw, V. P. H. (2002). Rezim pengelolaan sumber daya perikanan. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
Satria, A. (2009). Ekologi politik nelayan. Yogyakarta: LKiS.
Adhuri, D. (2013). Selling the sea, fishing for power: A study of conflict over marine tenure in Kei Islands. Jakarta: LIPI Press.
Suharjito, D., et al. (2000). Hutan rakyat di Jawa: Peranannya dalam ekonomi pedesaan. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
Kartodihardjo, H. (2006). Ekonomi politik pengelolaan hutan. Bogor: CIFOR Indonesia.
Awang, S. A. (2003). Politik kehutanan masyarakat. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Koentjaraningrat. (1984). Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.
Koentjaraningrat. (1993). Manusia dan kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Geertz, H. (1983). Keluarga Jawa. Jakarta: Grafiti Pers.
Soemitro, R. (1992). Hukum pajak Indonesia. Bandung: Eresco.
Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Pajak Penghasilan.