cut the number of digits

cut the number of digits

Old number      : xxxx.xxxxxx.xxxxxx

New number     :xxxxx.xx.xx (cut digits from old numbers with digit limits)-user

Insert  table

5.3%...ditumbuhkan

variabel-variabel yang linier

salah satu cerita masa lalu

.....

kami dipanggil berempat, kami datang berdua.

Beliau tidak mau kalau hanya berdua.. 

lalu kami kelimpungan memanggil temab kami berdua dengan sms dan telpon...

lalu terkumpullah kami berempat 

dan menghadaplah kami berempat...

namun cerita yang berkembang lain, karena ada sosok lain yang membiaskan...

dan ternyata itulah....

 ...separagraf cerita...

What is your mission?.

What is your mission?.
Mission will determines result.

KBLI 2017

KBLI 2017

Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut dalam ceteris paribus

Dari Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut dalam ceteris paribus

dapat dijelaskan sebagaiberikut:

1. Pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan dan belanja negara. Meningkatnya aktivitas ekonomi akan memengaruhi penerimaan perpajakan, diantaranya Pajak Penghasilan (badan usaha maupun orang pribadi), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai, serta pajak perdagangan Internasional. Perubahan di sisi pendapatan negara selanjutnya akan memengaruhi belanja negara, antara lain anggaran transfer ke daerah seperti dana bagi hasil pajak.
2. Laju inflasi juga akan berdampak pada postur APBN secara keseluruhan. Dengan kondisi ceteris paribus , kenaikan tingkat inflasi akan berpengaruh pada penerimaan negara dari PPh nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya. Tingkat inflasi juga akan memengaruhi konsumsi masyarakat, sehingga juga akan berdampak pada demand dari masyarakat atas pelayanan pemerintah. Untuk itu, Pemerintah akan berupaya mengendalikan tingkat inflasi dalam rentang sasaran inflasi 2019 yang telah ditetapkan, termasuk dengan dukungan program-program perbaikan dan peningkatan infrastruktur sehingga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional serta menjamin kelancaran distribusi antarwilayah.
3. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak terhadap belanja negara, khususnya terhadap pembayaran bunga utang. Dari sisi domestik, faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan adalah kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik dibandingkan negara lain di kawasan, laju inflasi yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil.
4. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berpengaruh pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran. Secara spesifik, asumsi nilai tukar tersebut akan memengaruhi pos-pos penerimaan dalam APBN yang nilainya mengacu pada dolar Amerika Serikat, seperti PPh migas, penerimaan pajak perdagangan internasional, dan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan eksplorasi migas.  Di sisi belanja, perubahan nilai tukar akan berdampak pada belanja subsidi energi,  belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri, serta pembayaran bunga dan pokok  utang luar negeri. Sementara di sisi pembiayaan, pergerakan nilai tukar akan berdampak  pada pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan  pinjaman, serta pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
5. Perubahan ICP dari sisi penerimaan APBN akan berdampak pada komponen penerimaan negara yang terkait dengan minyak dan gas bumi, seperti penerimaan PPh migas, penerimaan dari SDA migas, dan juga secara tidak langsung memengaruhi penerimaan dari SDA nonmigas. Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan dana bagi hasil (DBH) ke daerah.
6. Lifting migas secara spesifik akan memengaruhi beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta berpengaruh juga ke belanja yaitu transfer ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas.

signed....on the book

Bapak Untung Sukarji, Bapak Nufransa Wira Sakti, Bapak Prof.John Hutagaol, Bapak Widi Widodo,  Bapak Irwansyah Lubis, Bapak Prof Mardiasmo (next), Bapak Liberti Pandiangan (next), Bapak Prof Gunadi (next), Bapak Agus Suharsono, Bapak Darussalam...(gagal signed di UNS)...

dan masih banyak lagi...(yang kesebut book udah di hold).
.....
asik dah...

signed on the book.

user guide taxpayer died

Bagaimana pedoman ini didistribusikan?.
panduan ini dalam konseptualnya dibagikan di satuan desa atau perangkat desa (RT/RW) untuk diberikan kepada keluarga pembayar pajak yang meninggal dunia.
atau distribusi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan laporan kematian salah satu anggota keluarga.

read again about Nominal Tax

Nominal Taxes adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap orang dewasa di suatu negara tanpa memandang latar belakang  pekerjaan dan tarif penghasilan dan sebagainya.

Pukul rata dengan besaran nilai tertentu dan hal ini disisipkan dalam Undang-undang dalam Pasal Tertentu dengan syarat tertentu.

Dulu...satu gelas beras setiap orang merupakan upeti.

Mekanismenya dibuat mudah dengan cara membuat 1 akun pembayaran dengan kriteria waktu dalam tertentu dalam 1 tahun pajak, misal di bulan Agustus dari tanggal 1 Agustus s.d 30 Agustus.

Bagaimana dengan sanksinya jika tidak membayar?.

Ini voluntary tax, jadi untuk setiap diri, masing-masing.

Apakah Nominal Tax adil?.

Tidak memandang pejabat atau warga negara, jenis pekerjaan, latar belakang sosial atau politik, fiskus atau wajib pajak.

Intinya adalah individunya. Setiap Orang dengan syarat tertentu.

Pajak Ceria

MIX itu MI-X = Mission Imposible -eXtraordinary

MIX itu MI-X = 

Mission Imposible -eXtraordinary

Antara Self Assesment dengan Office Assesment itu merupakan suatu kesatuan.

Berkontribusi masing-masing namun tetap dalam satu kesatuan 

Pajak adalah...

Mengenai yayasan

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. 

Dengan cara mendirikan badan usaha, misalnya lembaga pendidikan maka badan usaha yang didirikan tersebut memiliki NPWP. 

kalau ikut serta dalam suatu usaha, maka keikutsertaan dalam suatu badan usaha tersebut dibuktikan dan dicatat mengenai penyertaan modal dalam usaha yang diikuti. 

Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

pembetulan

Pasal 8

(1)Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

(1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2a)  Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang  mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.Seandainya SPT yang dibetulkan itu ada tambahan frasa kalimat "yang dilakukan melewati batas tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo" sehingga menjadi :
"Pembayar Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar, yang dilakukan melewati batas tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

atau

 "Pembayar Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar, yang dilakukan melewati batas tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Penjalasan :

Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa Pembayar Pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri (self assesment) atau berdasarkan surat himbauan (skala prioritas).
 

Alasan :

Pembayar pajak diberikan kesempatan atas kemauan sendiri sampai dengan batas waktu belum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan.

Kenapa demikian?.Ini memberikan kesempatan untuk pembayar pajak agar melakukan pembetulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran berakhir untuk masa pajak tersebut sehingga dapat meningkatkan penerimaan di masa pajak yang bersangkutan dan beban administrasi pajak menjadi lebih efisien.

Kenapa efisien?. karena tidak menyebabkan adanya sanksi administrasi yang diterbitkan dan penerimaan pajak dapat diterima di saat masa pajak belum berakhir.

  "Pembayar Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar, yang dilakukan melewati batas tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

atau

"Pembayar Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar, yang dilakukan melewati batas tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Penjelasan :

Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa Pembayar Pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri (self assesment) atau berdasarkan surat himbauan (skala prioritas).

Alasan :

Pembayar pajak diberikan kesempatan atas kemauan sendiri sampai dengan batas waktu belum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan.

Kenapa demikian?.Ini memberikan kesempatan untuk pembayar pajak agar melakukan pembetulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran berakhir untuk masa pajak tersebut sehingga dapat meningkatkan penerimaan di masa pajak yang bersangkutan dan beban administrasi pajak menjadi lebih efisien.
Kenapa efisien?. karena tidak menyebabkan adanya sanksi administrasi yang diterbitkan dan penerimaan pajak dapat diterima di saat masa pajak belum berakhir.

explore solo...explore Indonesia

explore solo...
explore Indonesia...
jangan lupa beli batik.

explore bali...explore Indonesia

explore bali...explore Indonesia
something good Indonesia...

menulis Undang-undang

Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditulis dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG


Undang-undang mengenai Pajak Penghasilan ditulis dengan cara :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai ditulis dengan cara " UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

atau

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

Salaman Pajak

2,5%

2,5%

Indonesia : Something Good

Indonesia : Something Good

MIX itu MI-X = Mission Imposible -eXtraordinary

MIX itu MI-X = 

Mission Imposible -eXtraordinary

Antara Self Assesment dengan Office Assesment itu merupakan suatu kesatuan.

Berkontribusi masing-masing namun tetap dalam satu kesatuan 

Antara DPP dan Peredaran usaha bruto

yang saya tahu itu menentukan peredaran usaha terlebih dahulu lalu menentukan pengertian DPP.
emergency exitnya adalah :
menambah pasal 6 ayat (2) terkait dengan DPP.

terima kasih untuk widyaiswara dan rekan-rekan akuntan yang memberikan wawasan mengenai hal tersebut...
dalam memperingati hari kemerdekaan RI ke 73 ini...itu adalah berkah yang saya maknai.

merdeka....!!!

MIX itu campuran

MIX itu campuran

Self dan Office, jadi antara self assesment dan office assrsement  suatu bentuk campuran antara keduanya.
Pendapat saya tidak terbatas pada dominan peran namun ke proses bisnis secara fakta dan kenyataan yang sebenarnya.
Apakah dalam memilih suatu sistem itu harus pada 1 sistem saja?.
Saya kira tidak, kenapa demikian?.
karena faktanya dan kenyataannya sistem yang dipilih merupakan gabungan atau campuran diantara kedua sistem tersebut.

MIX itu MI-X
jadi Mission Imposible - eXtraordinary
karena menurut saya menyatukan sistem tersebut menjadi suatu satu kesatuan.

Tepuk Pajak Dululah...

Non-credible FP and BP

Non-credible FP and BP can still be counted but required emergency exit for imposition of administrative sanctions in the form of fines with a 2% x DPP calculation, including the general provisions in the article on administrative sanctions. It is to balance the tax credit calculation for SPT filling

Tepuk Pajak untuk besok...14 Juli 2018

Saya persembahkan Tepuk Pajak untuk Peringatan Hari Pajak, besok 14 Juli 2018

makna, isi, esensi dengan kata "substansi"

Jadi kalau saya bicara makna, isi, esensi dengan kata "substansi" itu benar...
Karena materi itu terkait dengan "noun" bukan "verb".

Kontribusi Warga Negara atas Pajak

Setiap Warga Negara memiliki kontribusi terhadap Pajak sesuai masa waktunya

Pembetulan

Pasal 8

(1)Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

(1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2a)  Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang  mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Seandainya SPT yang dibetulkan itu ada tambahan frasa kalimat "yang dilakukan melewati batas tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo" sehingga menjadi :

"Pembayar Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar, yang dilakukan melewati batas tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

atau

"Pembayar Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar, yang dilakukan melewati batas tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.


Penjelasan :
Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa Pembayar Pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri (self assesment) atau berdasarkan surat himbauan (skala prioritas).

Alasan :
Pembayar pajak diberikan kesempatan atas kemauan sendiri sampai dengan batas waktu belum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan.


Kenapa demikian?.
Ini memberikan kesempatan untuk pembayar pajak agar melakukan pembetulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran berakhir untuk masa pajak tersebut sehingga dapat meningkatkan penerimaan di masa pajak yang bersangkutan dan beban administrasi pajak menjadi lebih efisien.
Kenapa efisien?. karena tidak menyebabkan adanya sanksi administrasi yang diterbitkan dan penerimaan pajak dapat diterima di saat masa pajak belum berakhir.

Field Ya dan Tidak

Ya (memenuhi ketentuan) ------>Field in Form----> Form
Tidak (tidak memenuhi ketentuan---akumulasi---Field in Form---->Form

HUT Bhayangkara

Selamat HUT Bhayangkara
Di tahun 2018

Suatu ide adanya :Badan Registrasi Kendaraan Nasional (BRKN)

Suatu ide adanya :
Badan Registrasi Kendaraan Nasional (BRKN)

Ini Unsuitability as a local revenue source

Sebagian itu antara 2%-98%

Sebagian itu antara 2%-98%

I'm Dispointed...khusus

Tuesday, November 28, 2017

I'm Dispointed...'khusus'.....

Ketika sama sama memahami apa yang dimaksud dalam UUD 1945...terakhir saya hanya mengakui sampai amandemen keempat....tentunya harus dan seharusnya udah paham. Menurut yang saya ketahui (jadi ingat dulu...1998) adanya pasal yang bahwa MPR itu yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan atas UUD 1945 adalah jika dan hanya pada saat kondisi 'khusus'..... Nah pada saat kondisi khusus itulah UUD 1945 amandemen keempat dapat dilakukan perubahan. Kalau tidak ada kondisi ini, maka hal tersebut "tidak dapat" dilakukan perubahan. Kenapa demikian?. Ya karena kalau ada hal-hal yang tidak diatur oleh UUD 1945 dan UUD 1945 perubahannya, maka dapat dibuat UU sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UUD 1945 perubahannya dengan tidak melakukan perubahan pada pasal-pasal pada UUD 1945 amandemen keempat tersebut.

#ERAKEKINIAN

#erakekinian

Slip Gaji

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 Pasal 17 ayat (2) bahwa,pengusaha wajib memberikan slip gaji berupa rincian upah yang diterima karyawan.

Selamat Hari Pancasila

Say...!!!

Say ... !!!

Yes ... rise it is wake up

wake up from adversity

yes ... rise it is the spirit

spirit to fill the development

yes ... rise it is hope

hope for the future

yes ... rise it is power

power to build

yes ... rise it is alive

live for life

Jimpitan

Jimpitan menurut Kamus Bausastra Jawa (2006), adalah Wilonganing barang lembut nganggo pucuking driji".

Jimpitan...
(uang atau barang)
Dalam makna Nilai-nilai Pancasila
1 Genggam tangan njimpit beras dalam 5 jari.

Kamus Bausastra Jawa (2006) sinonim dengan ’’wilonganing barang lembut nganggo pucuking driji’’ (mengambil barang lembut/kecil dengan ujung jemari).
Makna yang terkandung di dalam tradisi jimpitan adalah makna gotong-royong, harmonis, setia kawan, sukarela ditentukan dan makna filosofis dalam kebersamaan.
Saya sendiri dengan memaknainya terkait dengan jari jemari tangan saat mengambilnya adalah sesuatu yang memiliki makna bahwa sedikit demi sedikit sesuatu lama lama akan menjadi bukit.
Dengan jimpitan dengan berbagai aspeknya, jimpitan yang selama ini dilakukan oleh sebagian kecil di Desa-desa dapat memberikan suatu tujuan yang baik.

Nagara Dana Raksa

Unsuitability and Suitability as a local revenue source

Unsuitability and Suitability as a local revenue source

Sudut Pandang Saya Mengenai Nominal Tax : Tax For Each Person

 

Nominal Taxes adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap orang dewasa di suatu negara tanpa memandang latar belakang  pekerjaan dan tarif penghasilan dan sebagainya.

Pukul rata dengan besaran nilai tertentu dan hal ini disisipkan dalam Undang-undang dalam Pasal Tertentu dengan syarat tertentu.

Dulu...satu gelas beras setiap orang merupakan upeti.

Mekanismenya dibuat mudah dengan cara membuat 1 akun pembayaran dengan kriteria waktu dalam tertentu dalam 1 tahun pajak, misal di bulan Agustus dari tanggal 1 Agustus s.d 30 Agustus.

Bagaimana dengan sanksinya jika tidak membayar?.

Ini voluntary tax, jadi untuk setiap diri, masing-masing.

Apakah Nominal Tax adil?.

Tidak memandang pejabat atau warga negara, jenis pekerjaan, latar belakang sosial atau politik, fiskus atau wajib pajak.

Intinya adalah individunya. Setiap Orang dengan syarat tertentu.

Memiliki kapasitas

Memiliki kapasitas.

Yang memiliki kapasitas, jadi antara memahami dan mengerti belum tentu memiliki kapasitas.

Selamat Hari Puisi

Katakan....!!!

Ya...bangkit itu adalah bangun

bangun dari keterpurukan
ya...bangkit itu adalah semangat

semangat untuk mengisi pembangunan
ya...bangkit itu adalah harapan

harapan untuk masa depan
ya...bangkit itu adalah kekuatan

kekuatan untuk membangun
ya...bangkit itu adalah hidup

hidup untuk kehidupan

puisi saya ciptakan : 08 Oktober 2008

ditulis ulang: 4 Mei 2016 

KTP, KIPP, SIM

KTP isinya NIK
KIPP isinya NPWP
KM isinya NIM / NPM
SIM isinya Nomor SIM

KTP = kartu identitas
KIPP = kartu identitas
KM = kartu mahasiswa
SIM = kartu identitas

Lakukan Pembetulan SPT

Keliru melaporkan SPT Tahunan dan SPT Masa...?.
Silahkan lakukan pembetukan SPT.
Lakukan pembetulan SPT Masa sebelum batas waktu pembayaran pajak berakhir sesuai dengan ketentuan.

sk dan keputusan : rewrited : 4-4-2018

sk dan keputusan

Mengapa saya tetap menggunakan istilah surat keputusan atau sk dan bukan keputusan?.
Pada saat menulis..
meminta bukti..dokumen dsb..kita akan tetap bertanya..mana sk nya?.lalu pertanyaan lanjutannya adalah hasil putusannya apa?.trus keputusannya apa?.
Tentunya itu melalui proses yang panjang dan rumit karena penafsiran frasa ini telah mengalami proses yang sudah menjadi bahasan.

Ada pertanyaan yang cukup manis dari seorang Prof. Begini pertanyaannya..masak Saudara akan menulis berdasarkan surat keputusan Presiden atau SK Presiden..
Kenapa bukan berdasarkan Keppres nomor....dst.

Lalu dalam sms tersebut saya menjawab :

Prof, kalau saya memegang hasilnya yaitu berupa selembar kertas yang isinya hasil keputusan..
maka saya akan bilang sesuai Surat Keputusan ini maka saya akan....dst.
Jadi kenapa saya tetap akan menggunakan sk itu alasannya.Jadi kalau saya menggunakan SKEPPRES pun kenapa tidak?.
Lalu bentuknya sendiri dalam selembar kertas tersebut apa?.saya jawab...Keputusan...Prof.


Contoh:

Misalnya ada uraian mengenai rasio kesehatan perusahaan.

maka saya akan menulis begini :

Bapak J.B.Sumarlin telah memutuskan mengenai rasio kesehatan perusahaan yang keputusannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:826/KMK.03/1992.

maka saya akan memahaminya:

Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 826/KMK.013/1992  disebutkan bahwa rasio kesehatan BUMN adalah...% maka PT ABC yang memililiki rasio kesehatan sebesar ...% tidak sesuai...dst.


Demikianlah kiranya.

Alokasi Pajak

Selamat pagi #temankeu!

Uang pajakmu digunakan untuk membangun negeri. Cari tahu kemana alokasi pajakmu di www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu

Apabila kamu menemukan penyalahgunaan anggaran, jangan ragu untuk melaporkannya melalui http://LAPOR.go.id atau SMS ke 1708.

APBN adalah #UangKita uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Bagikan post ini, bersama kita mengawasi pelaksanaan #UangKita. 🇮🇩

Sumber :
https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu

Akun

Akun Harta yang ikut amnesty pajak akan di catat sampai perusahaan tersebut  bubar atau sampai negara ini ada sepanjang perusahaam tersebut tetap berdiri. Harta tersebut dijual atau dinyatakan hilang dan rusak (karena tidak boleh disusutkan untuk kepentingan perpajakan).
Jadi akun atas harta yang diikutkan dalam pengampunan pajak akan tetap ada sampai harta tersebut ada.

Tulisan dari Hukumonline saya kutip semua tentang : Govt Regulation on Property Ownership for Foreigners in the Spotlight

Tuesday, March 01, 2016

Govt Regulation on Property Ownership for Foreigners in the Spotlight

Indonesian Version

Marcell Sihombing, Nando Narendra

Seminar Organized by INI and IPPAT. Photo by: NNP

It is almost inevitable that Indonesian notaries and land-deed officials ( Pejabat Pembuat Akta Tanah - PPAT) will find themselves dealing with foreign citizens during the course of their careers, especially in the wake of the effective enforcement of Government Regulation No. 103 of 2015 on the Ownership of Residential Property by Foreign Citizens Domiciled in Indonesia (2015 Regulation).

“In fact though, dealing with foreign-citizen clients has always been an issue in our [notaries and PPATs] lines of business, since long before the issuance of the 2015 Regulation,” commented Alwesius, a notary and PPAT from Tangerang, during a national seminar which was held in South Tangerang on Friday, 26 February 2016. The seminar itself was jointly organized by the Regional Executive Board of the Indonesian Notaries Association (INI) and the Association of Land-Deed Officials (IPPAT). Both associations are responsible for the Tangerang Regency area.

Mr. Alwesius also set out three important issues which, he explained, notaries and PPATs must be aware of in relation to the implementation of the 2015 Regulation. The first matter relates to ownership titles for foreigners. In general, foreign citizens are only allowed to own land under the right-to-use ( hak pakai ) title-and-lease designation.

However, Mr. Alwesius also referred to Article 21 (3) of Law No. 5 of 1960 on Basic Provisions of Agrarian Principles (Basic Agrarian Law), which outlines situation where foreign citizens to own land not classified under the right-to-use title. These situations encompass: legitimate inheritance, mixed marriages resulting in joint marital property, and foreign citizens who have become Indonesian citizens (e.g. via a process of naturalization).

Through a process of legitimate inheritance, for example, a foreign citizen may obtain land under the right-to-exploit (hak guna usaha ) title, and the right-to-build (hak guna bangungan ) title, as well as the right-to-use title. Nevertheless, because foreign citizens are only allowed to own land under a right-to-use title, any land obtained under a right-to-exploit or right-to-build title must be transferred or sold to another party within one year. Indeed, according to Articles 21 (3), 30 (2) and 36 (2) of the Basic Agrarian Law, failure to transfer such plots of land within the one-year time limit will result in the revocation of their titles and the land in question becoming state property.

“We should be clear that property ownership by foreign citizens comes with certain requirements and restrictions, such as the mandatory transfer of land titles within one year. Indeed, even if a land title remains in the possession of a foreign citizen, the legal status of such land is that it is designated state-owned property, therefore it cannot be transferred/sold to another party or serve as a guarantee for obtaining loans,” asserted Mr. Alwesius.

The second issue that notaries and PPATs should be cautious of involves clients who appear before them requesting the formulation of sales-and-purchase deeds (Akta Jual Beli - AJB) or requesting fiduciary transfers of ownership in the form of Authorization for the Assignment of a Mortgage (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan - SKMHT) or requesting Mortgage Deeds ( Akta Pemberian Hak Tanggungan - APHT). Article 26 (2) of the Basic Agrarian Law expressly prohibits any transfer of ownership by parties who are not the legitimate holders of property-ownership titles (e.g. freehold, right-to-exploit, or right-to-build titles), be it either directly or indirectly.

“Whenever a foreign element is involved, we [notaries and PPATs] must be aware that these parties are only allowed to own right-to-use titles. If a foreign citizen wants to secure an official deed from a PPAT as regards the sales of an inherited property, then it is better to convert the title of the property to right-to-use in advance. An AJB can then be drawn up before a notary, and this is to be followed by changing the title’s ownership to the name of its buyer. After that, the buyer is allowed to keep the right-to-use title or convert it into a freehold title. This method costs more, however the results will be satisfactory and safe. One just needs to choose whether one wants to play it safe or take a risky chance,” asserted Mr. Alwesius.

In the light of these issues, all notaries and PPATs are being urged to be thorough and to not accept any clients who violate the Basic Agrarian Law’s provisions, as set out above. This will ensure that they are not held responsible should a legal issue ever arise in the future regarding the issuance of AJBs, SKMHTs, or APHTs.

One final issue relates to nominee-arrangement agreements ( perjanjian pinjam nama). In essence, notaries and PPATs should only incorporate the intentions of the various parties to a given agreement into an authentic notary’s deed that conforms to the prevailing laws. However, Mr. Alwesius asserted that foreign citizens often exploit nominee-arrangement agreements in a bid to outsmart the law that prohibits foreign citizens from possessing land under freehold titles. Under a nominee-arrangement agreement, land is registered under an Indonesian citizen’s name, although in actuality the land is utilized and controlled by a foreign citizen.

“As a notary, we must absolutely avoid offering the means to secretly breach or work around any of Indonesia’s applicable laws and regulations,” asserted Mr. Alwesius. “Nominee-arrangement agreements used by foreign citizens in this way clearly violates the prevailing laws, and should this come to light, then we [notaries] will also be held accountable.”

Syafran Sofyan, Chairman of the IPPAT, who was also present at the event, also ventured an opinion on the matter and stated that notaries and PPATs must ensure legal certainty in every authentic deed that they issue. Thus, all notaries and PPATs are obliged to keep updating their knowledge as regards any new regulations issued by the government.

“[A notary and/or PPAT’s] main duty is to produce authentic notarial deeds that ensure legal certainty. In order to achieve this goal, of course we [notaries and PPATs] must be aware of all of the relevant regulations,” concluded Mr.Sofyan.

Sederhananya

Harga pokok : Rp.100.000
Dijual : Rp.120.000
Selisih : Rp.20.000
Berapakah penghasilannya = Rp.20.000
Berapakah tambahan kemampuan ekonomisnya?.= tentunya akan dijawab Rp.20.000.
Berapakah DPP nya, tentunya akan di jawab Rp.20.000.
Apakah ada yang menjawab Rp.120.000?.