Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Lalu dimanakah letak harga keadaan yang sebenarnya???lalu jika ada nilai yang tidak sebenarnya bagaimana dengan dokumen yang sudah ada?apakah perlu dibenarkan atas ketidakbenaran tersebut????

Lain hal nya jika ada penambahan frasa kata sehinga menjadi...harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau seharusnya tercantum dalam Faktur Pajak dan atau nilai uang yang  berdasarkan harga yang sebenarnya dan terdapat penegasan mengenai dokumen dokumen yang sudah dibuat seperti akte jual beli,faktur pajak,nota penjualan dan lainnya tersebut tetap sah secara otentik tapi menjadi tidak benar secara proses hukumnya.Jika tidak maka akan ada dokumen yang tidak sesuai antara penjual dengan pembeli dalam kondisi apapun. ada pendapat?.

Deret Fibbonaci itu...

deret fibbonaci itu...

Koordinatif Berkelanjutan,Kokohnya Pendapatan Negara

Memperhatikan keterbukaan informasi untuk kepemilikan kendaraan dari berbagi jenis saat ini tersedia aplikasi yang dapat diakses melalui laman website atau melalui media alat telekomunikasi berupa handphone berbasis gsm atau cdma,baru dapat diakses untuk pemilik kendaraan di Jakarta,Jawa Barat,Jawa Timur dan Jawa Tengah.Contoh alamat website tersebut adalah www.sms1717.net .Seandainya hal ini juga berlaku untuk seluruh Indonesia...dan pemilik kendaraan dapat melakukan pembayaran pajak dimana saja yang bersangkutan bertempat tinggal....alangkah manisnya data itu diakses dan diperoleh.Hal ini akan menambah pendapatan negara dan adanya koordinasi berkelanjutan antar pemerintah propinsi tingkat I di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komposisi penerimaan dapat dilakukan sistem bagi hasil misalnya 80:20.Persentase 80% untuk asal kendaraan dan 20% untuk kendaraan tersebut berada.Tulisan ini merupakan tulisan terbuka untuk Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang terhormat.Tidak ada maksud melampaui kewenangan stakeholder terkait.semoga apa yang namanya Data Yang Kuat atau Data Yang Lemah apapun dalam koordinasi antar pemerintah dapat berjalan berkelanjutan.Dalam rumusan data,istilah tersebut tidak lumrah digunakan atau jarang dimasukkan sebagai kriteria data.Namun saya gunakan istilah tersebut untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.Terima kasih.

LKT/0     = LAKI-LAKI KAWIN/MENIKAH TANGGUNGAN 0

PKT/0    = PEREMPUAN KAWIN/MENIKAH TANGGUNGAN 0

LTKT/0 = LAKI-LAKI TIDAK KAWIN/BELUM MENIKAH TANGGUNGAN 0

PTKT/0 = PEREMPUAN TIDAK KAWIN/BELUM MENIKAH TANGGUNGAN 0

CONTOH:

Laki-laki dan Perempuan MENIKAH Dengan Tanggungan 1 Anak

LKT/1     = LAKI-LAKI KAWIN/MENIKAH TANGGUNGAN 1,

                  setiap laki-laki menikah dipastikan menanggung istrinya kecuali ada ketentuan lain yang

                  mengatur

PKT/0    = PEREMPUAN KAWIN /MENIKAH TANGGUNGAN 0

                  Istrinya bekerja dari 1 pemberi kerja.

Kalau istrinya tidak bekerja dari satu pemberi kerja bagaimana?.

Jadi pedagang misalnya . Ya tetap PKT/0

Artinya yang dilihat adalah seseorang tersebut adalah seorang perempuan kemudian statusnya menikah/kawin dan ditanggung oleh suaminya.Punya tanggungan ataukah tidak.

Kalau untuk hal yang lainnya bagaimana?.

Ya tetap sama, Jadi yang dilihat adalah “Identitas”nya bagaimana?. Apakah seseorang tersebut adalah sebagai suami atau sebagai istri atau sebagainya dirinya sendiri jika belum menikah kemudian apakah seseorang tersebut sudah kawin atau belum (menikah atau belum-sesuai KTP/SIM/PASPOR/ atau IDENTITAS  lainnya) kemudian yang menanggung siapa?.Apakah hal tersebut penting atau tidak...hal itu tergantung dari sisi mana memandang suatu hal.Intinya saat ini dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak ada suatu hal yang menurut siapa penting atau tidak.Tapi jika tidak dianggap penting...jika ada perubahan nantinya...hubungi saya Eko Susilo dan silahkan jalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Jangan sampai melanggar peraturan yang saat ini ada.Terima kasih.

Seorang Ketua KPK

Seandainya Menjadi Seorang Ketua KPK

KLIK DISINI

Andai aku jadi ketua KPK, emmh.... ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, sederhana dan tidak banyak hal yang harus dilaksanakan kerana terbatasnya kesempatan menjadi "seorang ketua KPK"

Pertama : Aku akan menjalankan fungsi itu sesuai dengan tugas dan pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun aku akan menjadi seseorang yang senantiasa menegakkan bahwa segala hal itu akan menjadi suatu hal yang harus diperjuangkan dan ditegakkan.

Kedua: Seandainya aku menjadi seorang ketua KPK,
aku akan tetap menjadi ketua KPK yang memang menjadi harapanku dan harapan sesuai dengan apa yang diharapkan.


Ketiga: Seandainya aku menjadi ketua KPK,...
Aku akan tetap menjadi seorang ketua KPK yang memang seorang KPK.

Keempat: Seandainya aku menjadi seorang ketua KPK...aku akan tetap menjadi seorang ketua KPK yang berani...

Kelima: Seandainya aku menjadi seorang ketua KPK...aku akan menjadi ketua KPK yang akan berkata.....bayarlah pajak, karena semua tambahan kemampuan ekonomis terutang PAJAK kecuali UU mengatur tidak terutang...dan laporkan SPT anda sesuai dengan "kemampuan tambahan ekonomis anda" dengan perhitungan yang benar.

Keenam: Seandainya aku menjadi seorang ketua KPK, aku akan berkata dan bertindak, ayo laporkan LHKPN dengan benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Terima kasih telah diberikan kesempatan "Menjadi Seorang Ketua KPK"

ini tulisan diikutkan lomba "Andai aku jadi ketua KPK".

KLU BARU

KLU BARU sesuai dengan Ketentuan Yang Diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:233/PJ./2012 tanggal 10 Juli 2012 dan atau peraturan perubahannya.

PKP PE-PENGUSAHAN KENA PAJAK ECERAN

Pedagang eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya rnelak-ukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

1. melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari 1 (satu) tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
2. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
3. pada umumnya penyerahan Barahg Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Termasuk dalam pengertian pedagang eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

1. melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari 1 (satu) tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
2. dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran. tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
3. pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai.

    

Sumber: PMK-84/PMK.03/2012 tanggal 7 Juni 2012