Kaos

 

Dibebaskan

Sesuatu yang dibebaskan itu lazim disyaratkan, jika tidak akan menimbulkan "gap" dibandingkan yang tidak dikenai. Artinya jika dalam PP secara eksplisit semoga nantinya diberlakukan tanpa syarat.

Ngomong-ngomong kenapa daun (janur misalnya), jamur dan lainnya tidak diatur ya?.

Apakah janur itu daun?. YA.

Tentu tidak, meski kadang ada yang menganggap "dianggap" dalam kriteria "sayur".

Yuk makan sayur janur.

Commodity, services

 

(Big Pertanyan sang Questner).

Ketika engkau mencari masalah denganku dengan berbagai cara,  apakah aku pernah bermasalah denganmu secara khusus?.

Tapi ketika engkau membantuku, belum tentu aku pernah membantumu, begitupun sebaliknya.

(Big Pertanyan sang Questner).

5 Perbedaan Kekuasaan dan Wewenang

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black S  Law Dictionary diartikan sebagai Legal power; a right to command or to act; the  right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.4

(Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). "Bevoegdheid” dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “bevoegdheid”. Istilah “bevoegdheid” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan  "wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik.

Sumber : https://haloedukasi.com/perbedaan-kekuasaan-dan-wewenang

Berikut merupakan pemaparan mengenai perbedaan kekuasaan serta kewenangan.

No	Kekuasaan	Wewenang
1.	Kekuasaan merupakan suatu wewenang yang dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain guna melakukan suatu hal yang dikehendaki oleh sang pemegan kekuasaan.	Wewenang merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau hak yang dapat digunakan untu memerintah orang lain, sesuai dengan porsinya.
2.	Kekuasaan merupakan sebuah upaya yang berkaitan dengan pengaruh untuk merubah tingkah laku dan perbuatan seorang individu.	Wewenang berkaitan dengan suatu upaya melakukan kewajiban dan tugas demi kepentingan dan keberlasungan instansi yang dinaunginya.
3.	Kekuasaan berhubungan dengan kemampuan seorang individu untuk dapat memerintah seseorang sesuai dengan porsinya.	Wewenang berhubungan dengan hak kita sebagai pemimpin untuk mengatur dan memerintah seorang individu untuk melakukan tugasnya.
4.	Pelaksanaan dari kekuasaan dibatasi oleh wewenang. Sehingga semua kekuasaan yang dijalankan tidak boleh melebihi kapasitas dari kewenangannya.	Pelaksanaan dari wewenang disesuaikan dengan kedudukan sang pemilih kekuasaan.
5.	Kekuasaan dapat bersumber dari legitimate power, coersive power, expert power, reward power, reference power dan juga legitimasi sosial.	Kewenangan dapat bersumber dari tradisi, ketuhanan, kualitas kinerja seseorang, peraturan perundang undangan dan juga kekayaan yang dimilikinya.

fbWhatsappTwitterLinkedIn

Perlakuan terhadap dokumen

Perlakuan atas dokumen yang sudah diteliti/diperiksa :

1. Di stempel (di balik kertas atau di bendel dengan kertas)

2. Di barcode sejak awal diterimanya berkas.

Semestinya.

Sketnote is Sketch Notes

Sketnote is Sketch Notes adalah metode. Metode merekam pikiran dengan gambar, teks, angka dengan terstruktur. 

Materi ini merupakan materi khusus yang akan diberikan pada hari mengajar. Sederhana dengan mudah. Intinya soal mencatat poin-poin penting ditambah dengan interaktif bertanya dan berdiskusi.

Yang mengenakan, yang memungut, yang membebaskan

Yang mengenakan, yang memungut, yang membebaskan.

Yang mengenakan : Negara melalui UU

Yang memungut : Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah.

Yang membebaskan : ....?.

Apa definisi yang membebaskan?.

Pembebas?.

Substansi itu tertuang dalam kalimat, jika tidak itu merupakan konteks, konteks itu bukan rujukan atau pedoman tapi sebuah ruang adanya hal.

Kontribusi Wajib

Karena merupakan kontribusi wajib kepada negara, maka yang belum mbayar disuruh mbayar, yang sudah mbayar agar tetap tertib dan patuh, yang sedikit lelah (uang menipis) ada relaksasi, begitu seterusnya sampai kewajibannya berakhir. Yang tidak patuh disentil dan disanksi dan yang perlu diupgrade ya diupgrade.

Teman dan Rekan

teman/te·man/ n 1 kawan; sahabat: hanya -- dekat yang akan kuundang; 2 orang yang bersama-sama bekerja (berbuat, berjalan); lawan (bercakap-cakap): -- seperjalanan; ia -- ku bekerja; 3 yang menjadi pelengkap (pasangan) atau yang dipakai (dimakan dan sebagainya) bersama-sama: ada jenis lumut yang biasa dimakan untuk -- nasi; pisang rebus enak untuk -- minum kopi; 4 cak saya (di beberapa daerah dipakai dalam bahasa sehari-hari): tiada -- menaruh syak akan dia;usahlah -- dimandi pagi, pb tidak usah kamu lebih-lebihkan (kaupuji-puji); -- hidup orang yang dijadikan pasangan hidup (istri atau suami); -- nasi lauk-pauk atau sayur; -- sejawat kawan sepekerjaan; rekan1/re·kan/ n 1 teman (sekerja); 2 kawan sepersekutuan; samasama anggota perseroan;

Dipungut, dikenai, dibebaskan

semua di kenai kecuali disebutkan dalam UU menjadi tidak namun kemudian dengan kebijakannya pemerintah membebaskan beberapa yang dikenainya. everything is object to unless it is stated in the law becomes no but then with its policy the government releases some who are subject to it

money-commodity-value (m.c.v)

Tidak selalu uang menjadi komoditas lalu menjadi uang lagi.

Bisa saja uang menjadi komoditas lalu menjadi Value. (money-commodity-value not money-commodity-money).

MCV....(eko susilo), hasil renungan 3 detik.

How Many Tax Payer Died?.

How Many Tax Payer Died?, ini merupakan prioritas untuk "berakhirnya" tax pada entiti individu, tapi untuk kelangsungan tax pada entiti usaha ada pada ketentuan KUH Perdata, di dalamnya ada utang pajak. How to create the "new entity" in information system?. NIK menjadi solusinya

Penuh Warna... Energik

 Penuh Warna....Energik.....

Sosial oh sosial

Sosial ..oh sosial.

Sosial itu tetap sosial, kalau ada komersialisasi, itu barangnya, bukan sosialnya.

Dan jika menurut UU diatur tidak dan tidak ada mandatory nya, maka yang bisa mengubah adalah PERPPU dan atau UU nya diubah lagi.

Jadi tidak bisa, kalau di UU dikatakan tidak lalu di PP atau Permen diatur iya dan begitupun sebaliknya.

Khan ada batasannya nanti?.

Ya enggak bisa begitu...selesai.titik.

Tok.