Doktrin No Cross Interference (Pajak)

Doktrin No Cross Interference (Pajak)

Doktrin No Cross Interference adalah prinsip bahwa rezim pajak yang berbeda tidak boleh saling mencampuri dasar pengenaan, logika, dan mekanisme masing-masing.

Contoh :

PPh (Pajak Penghasilan) → berbasis net income (laba/rugi)

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) → berbasis konsumsi/peredaran (value added)

 1: Omzet PPN vs Penghasilan PPh

• Ditemukan peredaran usaha (PPN) lebih besar dari yang dilaporkan
• ❌ Tidak boleh langsung dianggap sebagai penghasilan kena pajak PPh
• ✔️ Harus dianalisis:
  • Apakah ada transaksi non-income?
  • Apakah ada timing difference?
  • Apakah termasuk objek PPN tapi bukan objek PPh?

2: Kredit Pajak Masukan Tidak Valid

• PM tidak dapat dikreditkan (PPN)
• ❌ Tidak otomatis menjadi biaya fiskal (PPh)
• ✔️ Harus diuji lagi menurut aturan biaya di PPh

3: Pembelian = Omzet (Forced Matching)

• Data hanya pembelian → omzet
• ❌ Melanggar doktrin ini
• ✔️ Harus pakai pendekatan ekonomi:
  • margin industri
  • perputaran barang
  • analisis biaya hidup / kemampuan bayar