So here goes .... opinion 2 about inovation

Innovation in government is different from innovation in business, government innovation is regulated by regulations2, if the regulation is less than perfect then it is refined, if no rules have been made and not by crossing provisions without a clear legal basis. Innovations that look for loopholes can be accepted, if not, in my opinion, a change that is not fundamental. Certainly different from IT, HR or Funds.

If the substance of the arrangement is so, the middle way is to revoke the arrangement or change it with perfection.

Note it .....

The substance of the material is in the formal provisions ... because this is the fact.

Jadi begini ya....opinion 2

Inovasi dalam pemerintahan berbeda dengan inovasi dalam bisnis, inovasi pemerintah diatur dengan regulasi2, jika pengaturannya kurang sempurna  maka disempurnakan, jika belum ada dibuat aturannya dan bukan dengan cara crossing ketentuan tanpa dasar hukum yang jelas. Inovasi yang mencari celah ketentuan dapat diterima, jika tidak itu menurut saya suatu perubahan yang tidak mendasar. Tentu beda dengan IT, SDM atau Dana.
Kalau substansi pengaturannya demikian, jalan tengahnya adalah dengan mencabut pengaturannya atau mengubah dengan penyempurnaan.
Catat ya.....
Substansi Materi ada dalam Ketentuan Formal.. karena ini adalah Pemerintahan.

Substansi dan Formal perspektif ketentuan

substansi tanpa ketentuan formal merupakan norma tidak tertulis, sedangkan ketentuan formal sudah pasti ada substansinya.
Negara mengatur ketentuan substansi dengan formalnya. Publik menuruti dan mengindahkan sesuatu pada hal tertulis dalam ketentuan formal.

>>>

Penentuan subyek

dalam menentukan suatu subyek, prinsip yang dijadikan pedoman adalah mengenai fungsi dan proses transaksinya, bukan terletak pada sumber dananya.

jadi yang namanya penentuan siapa yang dimaksud dengan siapa penghimpun, apa yang dihimpun dan bagaimana bisa dihimpun akan menentukan arahnya.

Kebijakan dan Kebijaksanaan

Kebijakan mengandung makna :

1. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan organisasi)’; 
2. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencari sasaran. 

Kebijaksanaan dalam bahasa Inggris wisdom. Kata kebijaksanaan mengandung makna :

(1) kepandaian meng­guna­kan akal budi (pengalaman dan pengetahuan)’ dan 

(2) kecakapan (seseorang) bertindak apabila atau ketika menghadapi kesulitan.

Kebijakan Publik :

Serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimplikasi :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan,
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, 
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,   
4. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, 
5. Kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

 

substansi adalah...

https://id.wiktionary.org/wiki/substansi :
1. watak yang sebenarnya dari sesuatu; isi; pokok; inti
2. unsur; zat:

makna 
1 arti: 
2 maksud pembicara atau penulis; pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan

1 Januari 2020....Ayo Pajaknya Dibayar

Bro ...Pajake Di bayar Bro....
Ayo Japemethe...pajake dibayar
Ayo Pajaknya Dibayar=Ayo Pajake Dibayar=Hayu Urang Mayar Pajak=
Daena Nadfae Aldarayib=讓我們交稅
Ràng Wǒmen Jiāo Shuì=让我们交税 Ràng Wǒmen Jiāo Shuì=세금을 내자 Segeum-Eul Naeja= Ayo Pajaknya Be Bayah=Ayo Pajaknya Gajien=Ayo Pajaknya Dibayagh=Ayo Pajaknya Di Bayo=Ayo Pajaknya Di Bayara=Ayo Pajaknya Di Baia=Ayo Pajaknya Di Bae=Ayo Pajaknya Dicayakeun.
Ayo Rek Pajake dibayar...

Oke.....!!!

Ayo Pajaknya Dibayar

Ayo Pajaknya Dibayar=Ayo Pajake Dibayar= 

Hayu Urang Mayar Pajak=

Ayo Rek Pajake Dibayar=

Bro ...Pajake Di Bayar Bro=

Ayo Japemethe...Pajake Dibayar=

Daena Nadfae Aldarayib=讓我們交稅=

Ràng Wǒmen Jiāo Shuì=让我们交税 Ràng Wǒmen Jiāo Shuì=세금을 내자 Segeum-Eul Naeja= Ayo Pajaknya Be Bayah=Ayo Pajaknya Gajien=Ayo Pajaknya Dibayagh=Ayo Pajaknya Di Bayo=Ayo Pajaknya Di Bayara=Ayo Pajaknya Di Baia=Ayo Pajaknya Di Bae=Ayo Pajaknya Dicayakeun

Oke.....!!!

sah, diakui dan legal

sah : dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku (kbbi)
mengakui : menyatakan sah (benar, berlaku, dan sebagainya)
legal : sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum

diakui sampai dengan 31 Desember 2010, maka pengakuannya dibatasi sampai dengan 31 Desember 2010.

definitif : segera

definitif:segera

Pasal 70B : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 70B
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Yang mana yang disebut bertentangan?.

1. Undang-undang lainnya?.

2. Pasal-pasalnya?.

3. Atau ayat-ayat nya?.

Apakah itu berkaitan dengan  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?. ataukah lainnya?.

tentu berbeda jika bunyinya seperti ini :

• Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan dari Undang-undang yang bertentangan dan berkaitan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berfikir dan bertanya

Saya kalau mengajari sesuatu pola mendidiknya selalu saya awali dengan pertanyaan dan saya ajak diskusi.
saya berusaha tidak memberikan yang sifatnya praktek biasa. Tapi lebih ke bagaimana membentuk pola berfikir dengan bertanya dan selalu bertanya sehingga ada jawabannya.
Jadi jangan remehkan pertanyaan bagi  yang berfikir dan berakal.

Indonesia

Indonesia

Ayo Pajake Dibayar

Ayo Pajaknya Dibayar=Ayo Pajake Dibayar=Hayu Urang Mayar Pajak=

Daena Nadfae Aldarayib=讓我們交稅

Ràng Wǒmen Jiāo Shuì=让我们交税 Ràng Wǒmen Jiāo Shuì=세금을 내자 Segeum-Eul Naeja= Ayo Pajaknya Be Bayah=Ayo Pajaknya Gajien=Ayo Pajaknya Dibayagh=Ayo Pajaknya Di Bayo=Ayo Pajaknya Di Bayara=Ayo Pajaknya Di Baia=Ayo Pajaknya Di Bae=Ayo Pajaknya Dicayakeun

Ayo Rek Pajake dibayar
Bro ...Pajake Di bayar Bro....
Ayo Japemethe...pajake dibayar

Oke.....!!!

Next....delegasi, mandat dan atribusi

bagaimana menelusuri adanya wewenang terkait delegasi, mandat dan atribusi?.

Pertama saya akan menyampaikan dengan mudah adanya mandat dalam suatu Undang-undang.
Bagaimana ya?.
Begini, dalam suatu Undang-undang jika ada pengaturan ayat yang diatur secara tegas akan diatur oleh peraturan menteri keuangan, maka pengaturan tersebut disebut adanya mandat ke pejabat yang berwenang.
Bagaimana jika tidak?
Jika ada pengaturan yang dibuat oleh pejabat berwenang maka pengaturan itu disebut dengan mandat yang dibuat kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.

next...

seirama

seirama

aku enggak pernah akan lupa bahwa perjuangan apapun tidak akan berhenti...
banyak hal dalam memori setiap insan dengan jalannya masing-masing bergerak seirama...
senapas dengan gerak langkahnya...

diantara kisah-kisah nyata...
sekeping cerita dalam haru biru...

apakah impian itu makin bergelora dalam hiruk pikuk yang terkadang terasa sunyi?.

....catatan 18 desember 2018...

 

Masyarakat Bayar Pajak, Indonesia Maju..!!!..oleh Dirjen Pajak

Masyarakat Bayar Pajak, Indonesia Maju..!!!..oleh Dirjen Pajak