Current Issue, Mindmap dan Pengambilan Keputusan

Current Issue, Mindmap dan Pengambilan Keputusan.

1. Isu Terkini

2. Pemetaan Pikiran dan Pengambilan Keputusan

Ada enggak ya Mata Kuliah yang membahas soal current issue  itu di Semester Akhir misalnya  : 

a. Current Issue atau Persoalan Terkini

Jadi itu membahas mengenai suatu hal atau masalah di era kekinian dan untuk yang akan datang, misalnya :

1. Saat ini ada covid, lalu hal-hal apa yang akan dilakukan saat ini, langkah ke depan dan sebagainya dipandang dari ekonomi nasional dan global.

2. Kalau dunia keteknikan, mungkin mengenai mata kuliah Konsep Keteknikan Untuk Peradaban kali ya....

Jadi ketika ada hambatan besar bagaimana mengelola dan ini bukan sekedar manajemen tapi soal pengambilan keputusan menghadapi situasi kekinian dan ke depan.

Zaman saya dulu enggak ada kalau adapun itu disisipkan diantara mata kuliah-mata kuliah  adanya diskusi mahasiswa yang di Senat, BEM atau HM/KM dan berproses mencari pengalaman dan pengetahuan dan kebetulan punya akses kemana-mana dengan label, aktif di organisasi mahasiswa.

Yang dihadapi di dunia kerja itu adalah soal Mindmap dan Pengambilan keputusan, kalau soal ilmu dasarnya itu adalah fitrah di masing-masing keilmuan yang memang harus dikuasai.

Kalau saya menelusuri, ada ternyata mata kuliah itu, yaitu 

1. Mata kuliah (MK) Current Issue Health Promotion di Universitas Sam Ratulangi

2. mata kuliah Current Issue in Accounting & Finance di Universitas Bina Nusantara

3.  Isu Terkini/ Current Issue di Jurusan  Seni Rupa  Universitas Sebelas Maret.

Di Tri Sakti, Undip, UGM, UI,  dll.

Jadi itu adalah menyesuaikan antara fakta yang ada di kekinian dengan teori-teori yang sudah ada. Ilmu Dasar tetap harus ada, karena itu adalah basicnya.Namun, kenyataan di lapangan, dunia sudah berubah begitu cepat situasinya.

Rumus-rumus, perhitungan aplikatifnya tetap ada dan itu basic sekali dikuasai.

Buku Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan , sepertinya perlu saya baca lagi, biar tidak nongkrong di meja saya.

Kalau Bumi Bergeser dan Lingkungan Alam serta cuaca berubah sudah barang tentu, petanya berubah titik acuannya.

MAKALAH HAL BARU: KUPON DTP DALAM TINJAUAN ADMINISTRASI

  

when I give I prove and when I receive I also prove, substance in form, in fact.

Jadi begini ya mengenai KUPON DIGITAL DTP

 Jadi begini ya mengenai KUPON DIGITAL DTP

1 untuk 2 tujuan dalam DTP : Past, Now and Future

1 lembar untuk 2 kepentingan dan tercatat untuk 2 pos dan tidak untuk 2 pos untuk tujuan semula. 

Jadi ini merupakan bentuk "past science" not for the future.  Untuk Future :  Rancangan isian KUPON dalam sistem berbasis Web dengan melakukan generate "barcode" dengan isian informasi yaitu :

Logo 

Nama Instansi

Tanggal                               : ................................

1. Nama WP                       : A

2. Nomor NPWP                : 00.000.000.0-000.000

3. Alamat                            : ..................................

4. Jenis Pajak                      : PPh Pasal ........../PPN...........

5. Jumlah                           : Rp......

Nomor Barcode :XXXXXXXXXXXXXXXX             Diterbitkan Oleh :

                                                                                         

                                                                                  Digital Signature/Non Digital/Nama Lengkap

                                                                                                            

Catatan :

1. Diperlukan suatu akun dengan data dasar email dan NPWP 
2. Tidak diperlukan tanda tangan penandatangan karena digantikan dengan Digital Signature kecuali dilakukan secara non digital.

MAKALAH HAL BARU: KUPON DTP DALAM TINJAUAN ADMINISTRASI

KUPON DTP : DALAM TINJAUAN ADMINISTRASI TERBATAS

 

Pajak DTP atau Pajak Ditanggung Pemerintah merupakan  pembayaran pajak yang ditanggung pemerintah dengan cara mengakui beban belanja subsidi dan pada saat bersamaan mengakui penerimaan perpajakan dalam jumlah yang sama (in out) (1) . Dengan demikian dikarenakan tidak adanya konsep penerimaan pajak yang merupakan sumber pemasukan ke kas negara maka proses pencatatan dicatat dari sisi pemasukan bersumber bukan dari Wajib Pajak. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut menimbulkan beberapa hal yaitu :

1. Tidak adanya penerimaan pajak yang diakui oleh Pemerintah bersumber dari Wajib Pajak
2. Pencatatan dicatat dari mekanisme pembayaran yang dalam dokumen pembayaran adalah berbentuk Surat Setoran Pajak yang dibubuhi stempel/cap

Dampak bagi Wajib Pajak adalah adanya pengurangan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Bahwa pajak yang seharusnya dibayar dan terutang tersebut merupakan penerimaan pajak bagi Pemerintah yang bersumber dari APBN yang dibebankan dalam suatu masa waktu tertentu. Dalam ketentuan yang sampai saat ini ada pengertian mengenai DTP tersebut memberikan dampak "berkurangnya" penerimaan yang "seharusnya" diterima dan tercatat dalam APBN sebagai suatu sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan. Bahwa dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan negara dalam berbagai jenis pajak yang dapat dibebankan sebagai suatu bentuk subsidi kepada masyarakat mencakup jenis Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. 

Bagaimana suatu Pajak DTP tersebut dicatat dalam sistem administrasi penerimaan pajak?. Ketentuan yang sampai saat dilakukan adalah dengan cara mencatat suatu pengeluaran dari beban APBN dan kemudian dicatat kembali dengan mekanisme pembayaran dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan dibubuhi stempel atau cap. Bahwa pencatatan bagi Pemerintah bersumber dari pengeluaran yang tercatat di Direktorat Jenderal Perbendaraan Negara sebagai suatu bentuk pencatatan pemasukan dari Pajak DTP sedangkan dari sisi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu pencatatan dalam bentuk SSP yang isinya merupakan relaisasi penerimaan Pajak yang ditanggung. Lalu bagaimana dari sisi Wajib Pajak?. Apakah dengan memberikan suatu catatan tersebut merupakan proses pencatatan yang dituangkan dalam suatu "bukti" yang mencantumkan nilai pemasukan dalam kas Wajib Pajak karena ditanggung?.

Kembali pada pengaturan, bahwa pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayarkan ke Pemerintah dengan jumlah tertentu dengan jenis pajak tertentu. Frasa jumlah adalah suatu keharusan agar dapat tercatat, tercatat dalam administrasi pemerintahan dan administrasi perpajakan Wajib Pajak.

Kupon menurut pengertiannya dalam KBBI adalah surat kecil atau karcis yang dapat ditukarkan dengan barang atau untuk membeli barang dan sebagainya. Diartikan kupon dimaksud bukan merupakan pengertian kupon untuk obligasi. Jadi kupon disini diartikan sebagai suatu surat kecil yang dapat ditukarkan dengan barang atau untuk membeli barang dan sebagainya, Dalam kupon tercantum suatu suatu jumlah pajak yang terutang yang sudah diperhitungkan oleh Wajib Pajak yang kemudian dimintakan melalui suatu aplikasi berbasis web dan mendapatkan validasi tertentu dengan teknologi barcode atau QR Code. 

Berlanjut :

(1) catatan mengenai Pajak Ditanggung Pemerintah, bersumber dari 

http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Catatan_mengenai_Pajak_Ditanggung_Pemerintah_(DTP)20130130093712.pdf

Create----》Freeze----》aktivated

1. Create----》Freeze----》aktivated, excemption

2. Create----》Aktif

3. Create----》non aktif

Blood is not Taxable : I Want it

Blood is Not Taxable : I Want It.

Ketentuan yang pernah diatur adalah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan : 684/KMK.03/2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak Dipungut atas Impor Kantong Darah, Reagensia Uji Saring Darah dan Sarana Transfusi Darah Lainnya oleh Palang Merah Indonesia.

Dalam pengaturannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu : 

"Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dipungut atas impor Kantong Darah, Reagensia Uji Saring Darah Dan Sarana Transfusi Darah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sepanjang atas impor tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan Pabean dibebaskan dari Bea Masuk". Bahwa ketentuan tersebut belum pernah dilakukan perubahan sejak tahun 2001 dan ketentuan dalam bea masuk merupakan kriteria  bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan. Bahan terapi manusia, pengelompokan darah dan bahan penjenisan jaringan adalah: Bahan terapi yang berasal dari manusia, yaitu darah manusia serta turunannya (derivative) seperti darah seluruhnya, plasma kering albumin, gamaglobulin, fibrinogen serta organ tubuh; Bahan pengelompokan darah yang berasal dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan atau sumber lain; Bahan penjenisan jaringan yang berasal dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan atau sumber lain. Tentu akan menjadi lain jika ketentuan tersebut diatur dalam BKP yang dikecualikan atau merupakan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Bagaimana dengan penyerahan di Wilayah Indonesia?.  Tetapi tentunya terdapat Barang yang secara nyata memang barang yang Tidak Dapat (Perlu) Dipajaki, dari manakah sudut pandangnya?.  Saya melihatnya dari sudut pandang, ,memang terdapat barang komoditas namun merupakan kebutuhan esensial yang melekat pada diri manusia, seperti kebutuhan akan darah baik untuk tujuan medis ataukah keperluan penelitian di laboratorium. Contoh data yang saya telusuri di media google, saya ketahui dari halaman website  https://www.exportgenius.in/import-data/indonesia/hs-code-3002.php atau ketika saya melihat daftar dalam Buku Tarif  Kepabeanan Indonesia (BTKI). Bahwa importir atas darah dilakukan oleh pengusaha. Bagaimana suatu komoditas menjadi pembeda atas kebutuhan. Kebutuhan sebagaimana diketahui merupakan suatu hal yang harus dibeli, tidak tergantikan, tanpa pertimbangan,  atau penting dan darurat. Barang Komoditas yang tidak diatur secara khusus di UU namun diatur dalam peraturan pelaksanaan namun tidak dikecualikan dan tidak juga diatur sebaiknya diatur lebih lanjut dalam suatu pasal khusus, yang kalau saya menyebutnya dengan "Brang yang tidak Dipajaki" atau "Barang Komoditas Yang Tidak termasuk dalam Barang Kena Pajak" atau "Pengecualian Komoditas Sebagai Objek Pajak". Ini tentunya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai barang-barang apa saja yang disebut dengan barang komoditas sesuai dengan kode HS-nya.

Komoditas dan Kebutuhan

 Komoditas dan Kebutuhan 

Barang esensial tertentu

barang esensial baik diolah atau tidak diolah yaitu makanan pokok yang bersumber dari alam (hayati dan hewani) tertentu ,oksigen tertentu dan air tertentu serta "Darah".

"barang esential tertentu untuk kebutuhan tubuh manusia"

Batasan Peredaran Usaha

Istilah Peredaran Bruto dalam ketentuan pajak adalah jumlah pendapatan/penerimaan kotor yang diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha sebelum dikurangi dengan potongan tunai dan retur penjualan serta biaya-biaya. Bahwa peredaran bruto tersebut merupakan acuan untuk menentukan batasan-batasan untuk kerangka kebijakan yang dilakukan. Secara ketentuan perpajakan, bahwa peredaran bruto merupakan jumlah pendapatan atau penerimaan kotor yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan dituangkan dalam SPT merupakan ukuran dari jumlah pendapatan/penerimaan kotor dari Wajib Pajak yang mencerminkan usahanya.

Dalam ketentuan perpajakan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang di bidang perpajakan, bahwa peredaran usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPnBM stdtd UU Cipta Kerja, memberikan batasan mengenai pengukuhan pengusaha kena pajak yang diperkenankan.

Tarik ...di Tarik...seger

 

Output dan Outcome

Output berkenaan dengan dua aspek:

(1) apa yang kita produksi/hasilkan, dan

(2) siapa orang yang menjadi sasaran kita.

Sedangkan outcome lebih mencakup kepada hasil yang harus tercapai dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam berbagai aspek:

(1) pembelajaran,

(2) aksi dan

(3) kondisi yang diharapkan.

Buku Hiburan : Logical Fallacy

Menarik untuk "hiburan" bagi saya....

Tapi bisa jadi pedoman saat dunia sedang bercanda dan bersendau gurau belaka tanpa arah...

Perbandingan Tarif

 

https://taxsummaries.pwc.com/peoples-republic-of-china/corporate/other-taxes

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/tax/tax-pdfs/ey-wctg-web-final-11-december-2020.pdf#page=328?download

Kebanyakan dilakukan dengan melakukan klasifikasi jenis usaha atau pengelompokan berdasarkan sub golongan usaha , aspek kemudahan menjadi alasan. Namun  jika klasifikasi lain dan alasannya adalah konsep wilayah, Myanmar mengenakan tarif PPN dengan 0% tapi mengenakan tarif pajak perdagangan 5%.

Tapi kalau klasifikasi dengan tingkat penghasilan dan terukurnya sulit dipraktekkan, apakah setiap kali belanja harus membawa "bukti berpenghasilan tinggi" dan atau member saja?. Jika siapa saja namun belanja tetap dikenai, maka premis yang menyatakan bahwa menciptakan keadilan untuk mengkonsumsi barang yang sama namun tidak dikenai PPN itu yang bagaimana ya?.

Tapi memnag beda. tidak apa-apa.

Sekedar pernyataan saja antara PPh, PPN, Daya Guna, Nilai Tambah dan Batasan Peredaran Usaha

Alm Bapak Zulfikar Thahar pernah bilang : jangan campur adukkan antara PPh dengan PPN secara konsep.

Alm  Bapak Wahyu Karya Tumakaka pernah bilang juga : PPN itu objektif, kemudian menjadi Subyektif karena adanya batasan peredaran usaha.

Saya :

Kalau antara daya guna dan nilai tambah dibedakan tentu akan menjadi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan karena nilai tambah adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Daya Guna adalah Pajak Penjualan.

Daya Guna dan Nilai Tambah dapat menjadi Pajak Pertambahan Nilai.

Kalau untuk Peredaran usaha disesuaikan dengan rumusan yang ideal terkait dengan ketentuan lain, maka itu menjadi fair, misalnya  kriteria UMK (usaha mikro dan kecil ) itu disamakan dengan pengertian di UU yang lainnya, misalnya batasan penjualannya sampai dengan Rp2.500.000 000 dalam satu tahun.

Bukan Siapa Yang Tapi Apa Yang

Bukan Siapa Yang Tapi Apa Yang, karena semi objek dan semi subyek.

Oleh : Eko Susilo

Karena isinya lebih ke arah obyek, maka meluruskan atau menyempurnakan apa yang menjadi lebih "tepat" dan "logic" karena kebutuhan manusia itu bukan oleh siapa, tapi apa yang dibutuhkan.

Bahan Pokok (pangan), Air (natural, alam), Oksigen (natural, alam)  itu semua adalah kebutuhan esensial yang perolehannya bisa secara langsung dan seluruh umat manusia memerlukannya tanpa batasan kelas atau batasan apapun dan berlangsung secara terus menerus sampai meninggal dunia.

Kalau pakaian, jelas ukurannya adalah secukupnya dan dipakai. 

Pemenuhan kebutuhan jika dirujukkan oleh siapa maka akan terjadi "blunder",

Uaaaaaangele poll.

Kebutuhan primer, sekunder atau tersier itu berguna untuk mengklasifikasi, apakah diperlukan oleh siapa, sudah tentu tidak menjadi persoalan karena itu adalah hak.

Klasifikasi barang primer, sekunder dan tersier adalah mengenai klasifikasi barang yang dikonsumsi berdasarkan tingkat kebutuhan.

Saya memandang sesuatu tidak dari suatu polemik, tapi dari sudut pemicunya atau penyebabnya. Kenapa demikian?. Karena sesuatu yang menjadi objek untuk dilakukan suatu perubahan setidaknya berawal dari akar masalah dan solusi.

Suatu hal dikenakan pajak sudah tentu diatur oleh UU. Kriteria dan batasannya diatur oleh Undang-undang dan sesuai dengan 3 hal yang saya uraikan, yaitu diubah karena adanya :

1. Kemajuan, karena adanya perkembangan zaman

2. Kekuasaan

3. Kondisi yang mengharuskan demikian.

Ada hal kenapa di UU PPN itu diatur antara pengecualian dan barang strategis tertentu.

1. Kalau dikecualikan di UU artinya memang secara nyata merupakan suatu hal yang oleh UU diatur demikian berdasarkan analisa yang dibuat oleh pembuat pada waktu itu. Jika ada pengecualian kemudian diubah maka diperlukan suatu alasan yang kuat kenapa berubah dan memiliki fundamental yang kuat.

2. Jika diatur menjadi suatu hal strategis, maka yang menjadi alasannya adalah karena terkait dengan kepentingan negara dan terkait dengan UUD 1945 serta pelaksanaan dari UUD 1945.

Menjadi menarik kenapa ada kalimat "

"Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:....dst.."

Tentu bukan hal sekedar kalimat biasa bahwa frasa untuk sementara waktu maupun selamanya...., tidak sekedar hanya tertunda. Ini khan menjadi suatu kalimat yang kuat maknanya, dalam maknanya sehingga kriteria-kriterianya yang memuat pasal mengenai hal demikian menjadi titik tolak bahwa mengenai barang kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal tersebut akan berubah sepanjang ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana tercantum dalam jenis yang diatur dalam pasal tersebut.

Pendidikan Dasar di Indonesia

Pasal 31 UUD 1945 Setelah Amandemen

Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 : 

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

for a while or forever di Pasal 16B UU PPN

....for a while or forever....(untuk sementara atau selama-lamanya) yang tercantum dalam Pasal 16B UU PPN.

Kalimat ini lawan katanya apa ya?. atau menghilangkan, menyamarkan,atau menghaluskannya, bagaimana ya?. 

kalau menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim evolusi adalah kemajuan, perkembangan, pertumbuhan, perubahan, maka diperlukan : 

1. kemajuan-progress---------->reprogress 

2. perkembangan-development------>redevelopment 

3. perubahan-change--------------->rechange 

for a while or forever........> re-change dan 

kalau menurut saya : rebuild yaitu membangun kembali.

Batasan Peredaran usaha

disesuaikan batasan peredaran usahanya atau tanpa batasan menurut saya lebih fair.

ISO 37301:2021 - diterbitkan pada 13 April 2021

Intinya adalah mengenai :

input-proses-output,..nah produk  yang dihasilkan lalu ada pertanyaan "outcome" apa?.

       feedback

Bahwa Teori ini yang pada waktu itu ditemukan oleh  Ludwig von Bertalanffy, yang kemudian dikembangkan oleh para ahli lainnya.

ISO-FDIS-37301.pdf (iteh.ai)

following publication of ISO 37301:2021, ISO 19600:2014 has been withdrawn.

ISO 37301:2021 - diterbitkan pada 13 April 2021 - menentukan persyaratan dan memberikan panduan untuk digunakan untuk membangun, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen kepatuhan yang efektif dan responsif dalam suatu organisasi. Persyaratannya generik dan dimaksudkan untuk berlaku untuk semua organisasi, terlepas dari jenis, ukuran, dan sifat aktivitas, dan apakah di sektor publik, swasta atau nirlaba.

Sumber : 

ISO-FDIS-37301.pdf (iteh.ai)

ISO - Management System Standards list

Ulil Amri

Mengikuti Ulil Amri.

sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

8 Penerima Zakat

Baik zakat fitrah maupun zakat mal atau zakat harta. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 60.

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Konsep dan Implementasi

Sepertinya, apapun konsepnya, bagus dan dipahami.

Yang masalah itu, implementasinya. Nah...bagaimana sinkronisasi konsep dan implementasi.

Sketchnoting : metode belajar dan memahami sesuatu dengan baik

Saya kalau "kuliah" atau sedang belajar dari dulu (SD, SMP, SMA) bahkan saya bekerja sampai hari inipun, bahwa mencatat itu baik.

Dalam perkembangannya dengan berbagai metode, mencatat dengan berbagai metode atau cara untuk memahami sesuatu itu dapat membantu "alur" atau "daya nalar" saya menjadi lebih baik. 

Meski hal ini mungkin dianggap kuno dan tidak baik bagi "penyuka" hapalan, tapi bagi saya, dengan yang disebut dengan sketchnoting yang definisinya adalah proses kreatif dan grafis di mana seseorang dapat merekam pemikiran mereka dengan menggunakan ilustrasi, simbol, struktur, dan teks.

Saya mencoba belajar lagi sekarang dengan lebih baik yaitu secara online free saya ke akademi sketchnote. Semoga makin baik dan baik lagi.

Konsepsi Neto

Penghasilan neto jika dibelikan harta, maka tetap saja bersumber dari penghasilan neto, maka penghasilan neto semestibya menjadi rujukan.

Perubahan persyaratan dari Youtube

Dalam keterangan resminya, YouTube akan memotong penghasilan konten kreator berdasarkan jumlah penonton dari AS. Selanjutnya, YouTube meminta para wajib pajaknya menghimpun segala informasi kewajiban pajak untuk menentukan jumlah potongan pajak dalam kanal Goolge AdSense.    

YouTube memberikan tenggat waktu pelaporan pajak hingga 31 Mei 2021. Jika youtuber Indonesia telah lapor, pemerintah AS otomatis akan memotong pajak sebesar 24% dari total penghasilan yang didapat youtuber.

“Google bertanggung jawab berdasarkan Chapter 3 of the Internal Revenue Code untuk mengumpulkan informasi pajak dari semua pembuat konten yang memonetisasi di luar AS dan memotong pajak dalam kasus tertentu ketika mereka memperoleh penghasilan dari penonton di AS,” tulus Jensen selaku pihak Youtube dalam keterangannya, Rabu (10/3).

Lebih lanjut, Youtube mencontohkan apabila youtuber berasal dari India memperoleh penghasilan dari YouTube sebesar US$ 1.000 dalam satu bulan terakhir, maka ada tiga skenario perlakuan pajak.

Pertama, jika youtuber tidak mengirimkan informasi pajak melebihi tenggat waktu yang diberikan, maka akan dikenai pajak 24% dari seluruh total pendapatannya. Potongan tersebut diambil dari pendapatan yang diterima dari penonton di luar AS. Dengan demikian, youtuber tersebut akan dikenakan pajak sebesar US$ 240 (sekitar Rp 3,4 juta).

Skenario kedua, jika youtuber mengirimkan informasi pajak dan mematuhi persyaratan pajak dan kedua syarat ini terpenuhi, maka youtuber  akan dikenakan pajak final sebesar 15% sesuai tax treaty India dan AS.

Skenario ketiga, jika youtuber tadi telah mengirimkan info pajak, tetapi tidak memenuhi persyaratan perjanjian pajak, maka pajak yang akan dipungut adalah 30%.

Sumber : kontan.co.id

IRS mengkategorikan kreator yang berhak menerima pembayaran pendapatan dan diperlakukan sebagai royalti dan tentunya akan dipotong pajak oleh Pemerintah Amerika Serikat dan YouTube berhak memonetisasi semua konten yang ada di platformnya dan menayangkan iklan pada video dari channel yang tidak tergabung dalam Program Partner Youtube.

Jadi kalau diperlakukan sebagai royalti, maka atas pendapatan yang diterima oleh Youtuber tersebut tentunya merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang pajak

Berdasarkan hukum perpajakan Amerika Serikat, Google bertanggung jawab mengumpulkan informasi pajak dari semua kreator yang tergabung dalam Program Partner YouTube (YPP) untuk menentukan berlaku tidaknya pajak potong/pungut atas penghasilan Anda. Jika berlaku, Google akan memotong/memungut pajak atas penghasilan YouTube dari penonton di Amerika Serikat. Dengan persyaratan ini, kreator di luar Amerika Serikat yang menjadi bagian dari YPP harus memberikan formulir pajak yang valid di AdSense.

Artinya, jika Anda adalah kreator di luar Amerika Serikat yang memonetisasi channel, ketika seseorang di Amerika Serikat melihat iklan di video Anda atau mengirim Super Chat, misalnya, penghasilan tersebut akan dikenai pajak Amerika Serikat. Meskipun Anda tidak memiliki penghasilan dari penggemar di Amerika Serikat, memperbarui informasi pajak akan memastikan potongan pajak Anda akurat. Jika tidak, hingga 24% dari total penghasilan YouTube Anda dari seluruh dunia mungkin akan dikenai pemotongan/pemungutan pajak.

Apa itu UMKM?.

 

Belajar di Ruang Guru

https://www.google.com/amp/s/www.ruangguru.com/blog/pengertian-manfaat-dan-cara-menghitung-pendapatan-nasional%3fhs_amp=true

Belajar Gratis di Rumah Kapan Pun! | Blog Ruangguru

Pengertian, Konsep dan Cara Menghitung Pendapatan Nasional | Ekonomi Kelas 11

Written by Aulia Annaisabiru E | Jul 16, 2020 2:48:00 AM

Squad, kira-kira dalam setahun berapa kali kamu berbelanja? Tahu tidak, jika setiap kegiatan ekonomi yang kamu lakukan sedikit banyak memengaruhi pendapatan nasional dan ada cara buat menghitungnya lho. Pendapatan nasional atau disebut juga Produk Domestik Bruto (PDB)dapat dihitung dari jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor dalam satu periode tertentu.

Pengertian pendapatan nasional dapat dilihat melalui tiga pendekatan lho, yaitu:

1. Pendekatan produksi, melalui pendekatan ini pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu.

2. Pendekatan pendapatan, nah kalo yang satu ini pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu.

3. Pendekatan pengeluaran,  pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari  jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri selama satu periode tertentu.

 

Baca Juga: Jenis-jenis Pengangguran dan Sifatnya, Kamu salah satunya?

Untuk belajar menghitung pendapatan nasional, kamu harus kenal beberapa konsep dalam pendapatan nasional Squad, antara lain:

1. GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) atau PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)

Merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun. Termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara ya. Contohnya terdapat perusahaan A dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia, nah  hasil produksinya juga harus dihitung ke dalam GDP, Squad. 

Rumus untuk menghitung GDP yaitu:

 2. GROSS NATIONAL PRODUCT (GNP) atau PRODUK NASIONAL BRUTO (PNB)

Merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seseorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Singapura, hasilnya berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. Nah, perlu diingat, GNP menekankan pada aspek kewarganegaraan (nationality) ya!

Jika ditulis dalam rumus bisa tulis seperti berikut.

atau

atau

 3. NET NATIONAL PRODUCT (NNP) ATAU PRODUK NASIONAL NETTO (PNN)

Merupakan hasil dari dari nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari netto atau nilai bersih dari suatu produksi, Squad.

Berikut adalah rumus mencari NNP:

4. NET NATIONAL INCOME (NNI) ATAU PENDAPATAN NASIONAL NETTO

Nah,  kalau NNI ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jika ditulis dalam rumus sebagai berikut:

 

• Pajak tidak langsung harus dikurangkan, karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual/produsen bersama harga pasar barang yang dijualnya, tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah.
• Subsidi harus ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya, misalnya untuk subsidi harga pupuk, BBM, atau beras.

5. PERSONAL INCOME (PI) ATAU PENDAPATAN PERSEORANGAN

PI ini juga bagian dari pendapatan nasional lho. PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan/transfer (transfer payment) ya. Pendapatan perseorangan dapat ditulis dalam rumus berikut:

6. DISPOSABLE INCOME ATAU PENDAPATAN YANG SIAP DIBELANJAKAN

Merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Eitss.. tapi harus dikurangi pajak langsung ya. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain , contohnya pajak pendapatan.

Nah, DI dapat ditulis dalam rumus berikut:

Itu tadi Squad Pengertian, Konsep dan Cara Menghitung Pendapatan Nasional. Yay! sekarang kamu sudah tahu dong bagaimana menghitung pendapatan nasional. Ternyata lumayan panjang ya tahap dan rumusnya. Tapi kamu harus tetep semangat! Terus belajar dan mengasah kemampuan kamu di ruanguji. Disana terdapat ribuan soal yang siap untuk kamu kerjakan untuk mengasah kemampuan kamu. Gabung sekarang juga ya!

Referensi

Alam S. 2014. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga

Artikel diperbarui 10 Desember 2020

View full post

Kebutuhan Manusia: Primer, Sekunder, Tersier

 

Kebutuhan Manusia: Primer, Sekunder, Tersier ini terkait dengan daya guna dan bukan nilai tambah ya. Jadi jika di geser ke nilai tambah, maka akan tidak berarti maknanya.  Jadi kriteria primer, sekunder dan tersier akan lebih tepat untuk "penjualan" dan itu akan terkait dengan "supply" dan "demand".

Yang wisdom adalah memperluas base nya, sehingga terjadi pemerataan akan kewajiban dan akan lebih wise lagi jika diturunkan untuk menciptakan pertumbuhan akan supply dan demand karena secara filosofis dikenakan pafa objeknya dan bukan pada subyeknya.

Semestinya : Mata Kuliah Metode Penelitian dalam Sains

Semestinya kalau mau maju, Mata Kuliah Metode Penelitian itu diajarkan di Semester I atau Semester II.

Jadi jika mahasiswa akan melakukan penelitian "kecil-kecilan" sudah sesuai dengan format baku secara ilmiah dan terstruktur.

Oke boss...oke boss..oke boss.

Dan kalau saya lihat2 kurikulumnya, FEB UGM memulai di Semester II dengan nama mata kuliah Metode Kuantitatif dan Pengambilan Keputusan.

Oke boss...oke boss

Oke boss.....

Tone of The Top and Walk The Talk

Menjadi lebih semangat, dinamis, apatis? Acuh tak acuh ataukah makin bagaimana gitu?.

Save Land

 Save Land