Istilah yang Asli Indonesia ADA dalam setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima.........dst....

Disclaimer : Eko Susilo-Anggota IAMI Madya dan Anggota IAI.

Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam nama dan dalam bentuk apapun ini, dapat berupa secara internasional, nasional atau adat dan sudah ada sejak dulu di zaman tertentu. 

Era kerajaan atau era saat ini yang masih ada dan terjaga. Sudah seharusnya dilakukan -rekonstruksi mengenai yang ada dan lahir Indonesia masuk dalam ketentuan material di Undang-undang di bidang perpajakan agar tahu bahwa mekanisme mengalirnya penghasilan atau sumber pendapatan itu ada dan pernah ada di Indonesia sejak dahulu kala. Artinya mekanisme itu sudah ada.

Bahwa metode itu jauh berkembang sudah ada sejak dahulu yang perlu ada di atur dalam UU atau ketentuan secara literasi yang perlu dijaga dan di upayakan tetap ada.

Yang dalam penjelasannya dijelaskan mengenai hal :

I. KONTRAK BAGI HASIL PERTANIAN (Nama Asli Adat)

No	Nama Asli	Daerah / Suku	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
1	Maro	Jawa	Bagi hasil sawah	Padi	Bagian panen
2	Mertelu	Jawa	Bagi hasil sawah	Padi	Bagian panen
3	Mrapat	Jawa	Bagi hasil sawah	Padi	Bagian panen
4	Paroan	Jawa	Bagi hasil sawah	Padi	Bagian panen
5	Bawon	Sunda / Jawa Barat	Bagi hasil tenaga panen	Padi	Gabah
6	Tesang	Bugis (Sulawesi Selatan)	Bagi hasil sawah	Padi	Bagian panen
7	Mappalili	Bugis	Kerja tanam bersama dengan pembagian hasil	Padi	Panen
8	Ma'pare (bagi hasil kopi)	Toraja	Bagi hasil kebun	Kopi	Hasil kopi
9	Penyadap bagi (karet)	Sumatera	Bagi hasil kebun	Lateks karet	Lateks
10	Bagi hasil pala	Maluku	Bagi hasil kebun	Pala	Buah pala

---

II. BAGI HASIL PERIKANAN (Nama Adat Asli)

No	Nama Asli	Daerah	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
11	Ponggawa – Sawi	Bugis / Makassar	Bagi hasil perikanan	Ikan	Bagian tangkapan
12	Panglima Laot	Aceh	Pengaturan dan pembagian hasil laut	Ikan	Bagian hasil
13	Mina bagi	Jawa pesisir	Bagi hasil nelayan	Ikan	Bagian tangkapan
14	Sasi laut	Maluku	Pengaturan panen laut	Teripang / ikan	Pendapatan panen
15	Lilifuk	Rote (NTT)	Kolam laut adat dengan pembagian hasil	Ikan	Bagian tangkapan

---

III. BAGI HASIL TERNAK (Nama Lokal)

No	Nama Asli	Daerah	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
16	Paron sapi	Jawa	Bagi hasil ternak	Sapi	Anak sapi
17	Ngadas sapi	Madura	Bagi hasil ternak	Sapi	Anak sapi
18	Maro ternak	Jawa	Bagi hasil ternak	Kambing	Anak kambing
19	Bagi hasil kerbau	Batak	Bagi hasil ternak	Kerbau	Anak kerbau

---

IV. KONTRAK PENJUALAN PANEN (Nama Adat Asli)

No	Nama Asli	Daerah	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
20	Tebasan	Jawa	Penjualan panen sebelum panen	Padi	Harga jual
21	Ijon	Jawa	Penjualan panen di muka	Hasil pertanian	Uang muka
22	Toke kebun	Sumatera	Pembelian hasil kebun	Karet / kopi	Pendapatan
23	Ponggawa perdagangan	Bugis	Perdagangan hasil laut	Ikan	Pendapatan

---

V. SISTEM HAK EKONOMI KOMUNAL ADAT (Nama Asli)

No	Nama Asli	Daerah / Suku	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
24	Tanah ulayat	Minangkabau	Hak komunal	Tanah	Hasil kebun
25	Ganggam Bauntuak	Minangkabau	Hak garap ulayat	Sawah	Panen
26	Tembawang	Dayak	Kebun adat	Buah / kayu	Hasil kebun
27	Hutan adat	Dayak	Pengelolaan hutan	Kayu / damar	Pendapatan
28	Hak ulayat klan	Papua	Hak tanah klan	Tanah	Hasil kebun
29	Dusun pala	Maluku	Kebun pala adat	Pala	Buah pala
30	Dusun sagu	Papua	Kebun sagu adat	Sagu	Tepung sagu

---

VI. KONTRAK JASA PRODUKSI (Nama Lokal)

No	Nama Asli	Daerah	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
31	Upah garap	Jawa	Jasa pengolahan sawah	Sawah	Upah
32	Borongan panen	Jawa	Jasa panen	Padi	Upah
33	Sadap karet	Sumatera	Jasa produksi	Karet	Upah
34	Giling padi	Jawa	Jasa penggilingan	Padi	Fee
35	Olah sagu	Papua	Jasa produksi	Sagu	Upah
36	Pengasapan ikan	Papua	Jasa pengolahan	Ikan	Fee

---

VII. SISTEM EKONOMI HUTAN ADAT

No	Nama Asli	Daerah	Jenis Kontrak	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
37	Damar mata kucing	Lampung	Pengelolaan hutan damar	Damar	Pendapatan
38	Rotan adat	Dayak	Pengambilan rotan	Rotan	Pendapatan
39	Gaharu adat	Papua	Pengumpulan gaharu	Kayu gaharu	Pendapatan
40	Madu hutan sialang	Riau	Pengambilan madu	Madu	Pendapatan

---

Ringkasan Sistem Ekonomi Adat (Nama Asli)

Jenis Sistem	Jumlah
Bagi hasil pertanian	10
Bagi hasil perikanan	5
Bagi hasil ternak	4
Penjualan panen	4
Hak ekonomi komunal	7
Jasa produksi	6
Ekonomi hutan	4

 

 

“Padanan dalam Ekonomi Modern” sehingga setiap praktik adat dapat langsung dibandingkan dengan konsep kontrak ekonomi modern. Ini penting untuk analisis akademik maupun perpajakan karena menunjukkan substansi ekonomi di balik istilah adat.

---

I. KONTRAK BAGI HASIL PERTANIAN

No	Nama Asli Adat	Daerah / Suku	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek Ekonomi	Tambahan Kemampuan Ekonomis
1	Maro	Jawa	Bagi hasil sawah	Sharecropping / Profit sharing	Padi	Bagian panen
2	Mertelu	Jawa	Bagi hasil sawah	Sharecropping contract	Padi	Bagian panen
3	Mrapat	Jawa	Bagi hasil sawah	Sharecropping contract	Padi	Bagian panen
4	Paroan	Jawa	Bagi hasil sawah	Agricultural profit sharing	Padi	Bagian panen
5	Bawon	Sunda	Bagi hasil tenaga panen	Harvest wage in kind / profit share	Padi	Gabah
6	Tesang	Bugis	Bagi hasil sawah	Sharecropping	Padi	Bagian panen
7	Mappalili	Bugis	Kerja tanam bersama	Agricultural cooperative production	Padi	Panen
8	Ma'pare	Toraja	Bagi hasil kebun kopi	Plantation profit sharing	Kopi	Hasil kopi
9	Penyadap bagi	Sumatera	Bagi hasil kebun karet	Plantation share contract	Lateks	Lateks
10	Bagi hasil pala	Maluku	Bagi hasil kebun pala	Plantation profit sharing	Pala	Buah pala

---

II. BAGI HASIL PERIKANAN

No	Nama Asli Adat	Daerah	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek Ekonomi	Tambahan Ekonomis
11	Ponggawa – Sawi	Bugis / Makassar	Bagi hasil perikanan	Principal–agent fishing contract	Ikan	Bagian tangkapan
12	Panglima Laot	Aceh	Pengaturan hasil laut	Community fishery management	Ikan	Bagian hasil
13	Mina bagi	Jawa pesisir	Bagi hasil nelayan	Fishing profit sharing	Ikan	Bagian tangkapan
14	Sasi laut	Maluku	Pengaturan panen laut	Resource management system	Teripang / ikan	Pendapatan panen
15	Lilifuk	Rote NTT	Kolam laut adat	Communal aquaculture	Ikan	Bagian tangkapan

---

III. BAGI HASIL TERNAK

No	Nama Adat	Daerah	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek	Tambahan Ekonomi
16	Paron sapi	Jawa	Bagi hasil ternak	Livestock profit sharing	Sapi	Anak sapi
17	Ngadas sapi	Madura	Bagi hasil ternak	Livestock investment partnership	Sapi	Anak sapi
18	Maro ternak	Jawa	Bagi hasil ternak	Livestock share contract	Kambing	Anak kambing
19	Bagi hasil kerbau	Batak	Bagi hasil ternak	Livestock partnership	Kerbau	Anak kerbau

---

IV. KONTRAK PENJUALAN PANEN

No	Nama Adat	Daerah	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek	Tambahan Ekonomi
20	Tebasan	Jawa	Penjualan panen sebelum panen	Forward sale contract	Padi	Harga jual
21	Ijon	Jawa	Penjualan panen di muka	Advance purchase / crop financing	Hasil pertanian	Uang muka
22	Toke kebun	Sumatera	Pembelian hasil kebun	Commodity trader / middleman system	Karet / kopi	Pendapatan
23	Ponggawa perdagangan	Bugis	Perdagangan hasil laut	Supply chain principal system	Ikan	Pendapatan

---

V. SISTEM HAK EKONOMI KOMUNAL ADAT

No	Nama Adat	Daerah / Suku	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek	Tambahan Ekonomi
24	Tanah ulayat	Minangkabau	Hak komunal	Communal land tenure	Tanah	Hasil kebun
25	Ganggam Bauntuak	Minangkabau	Hak garap ulayat	Use-right allocation system	Sawah	Panen
26	Tembawang	Dayak	Kebun adat	Agroforestry communal estate	Buah / kayu	Hasil kebun
27	Hutan adat	Dayak	Pengelolaan hutan	Community forest management	Kayu / damar	Pendapatan
28	Hak ulayat klan	Papua	Hak tanah klan	Clan-based land ownership	Tanah	Hasil kebun
29	Dusun pala	Maluku	Kebun pala adat	Traditional plantation estate	Pala	Buah pala
30	Dusun sagu	Papua	Kebun sagu adat	Traditional agro-forest system	Sagu	Tepung sagu

---

VI. KONTRAK JASA PRODUKSI

No	Nama Adat	Daerah	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek	Tambahan Ekonomi
31	Upah garap	Jawa	Jasa pengolahan sawah	Agricultural wage labour	Sawah	Upah
32	Borongan panen	Jawa	Jasa panen	Contract harvesting service	Padi	Upah
33	Sadap karet	Sumatera	Jasa produksi	Plantation labour contract	Karet	Upah
34	Giling padi	Jawa	Jasa penggilingan	Agro-processing service	Padi	Fee
35	Olah sagu	Papua	Jasa produksi	Food processing labour	Sagu	Upah
36	Pengasapan ikan	Papua	Jasa pengolahan	Fish processing service	Ikan	Fee

---

VII. SISTEM EKONOMI HUTAN ADAT

No	Nama Adat	Daerah	Jenis Kontrak Adat	Padanan Ekonomi Modern	Objek	Tambahan Ekonomi
37	Damar mata kucing	Lampung	Pengelolaan damar	Forest commodity production	Damar	Pendapatan
38	Rotan adat	Dayak	Pengambilan rotan	Forest commodity harvesting	Rotan	Pendapatan
39	Gaharu adat	Papua	Pengumpulan gaharu	Non-timber forest product trade	Kayu gaharu	Pendapatan
40	Madu hutan sialang	Riau	Pengambilan madu	Forest honey harvesting enterprise	Madu	Pendapatan

---

Ringkasan Klasifikasi Ekonomi (Adat vs Modern)

Sistem Adat	Padanan Ekonomi Modern
Bagi hasil sawah (maro, mertelu)	Sharecropping contract
Bagi hasil nelayan	Fishing profit sharing
Bagi hasil ternak	Livestock partnership
Ijon / tebasan	Forward contract / advance purchase
Toke kebun	Commodity trader system
Hak ulayat	Communal land tenure
Tembawang	Agroforestry estate
Upah garap	Agricultural wage labour
Borongan panen	Contract farming service
Sasi laut	Resource management regime

 

Kesimpulan penting secara ekonomi
Sebagian besar praktik ekonomi adat Indonesia sebenarnya sudah mencerminkan model kontrak ekonomi modern, seperti:

• Sharecropping

• Principal–agent

• Forward contract

• Commodity trading

• Community resource management

• Labour contract

Artinya sistem ekonomi desa di Indonesia secara historis sudah memiliki struktur ekonomi yang kompleks jauh sebelum ekonomi modern diformalkan.

atau : 

Wilayah	Istilah Adat	Deskripsi Ekonomi (Keterangan)	Implikasi Pajak (Substansi)
Aceh	Mawah	Kerja sama bagi hasil (ternak atau sawah). Pemilik modal memberi bibit/ternak, pengelola memberi tenaga.	PPh Pasal 4(1): Bagi hasil merupakan tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan).
Madura	Nampangi	Kontrak buruh tani di mana buruh diizinkan menanam tanaman sela di lahan utama sebagai imbalan kerja.	PPh Pasal 21 Barter jasa kerja dengan hak pemanfaatan lahan (kenikmatan).
Lombok (NTB)	Sela / Sampi Gaduh	Sistem bagi hasil ternak sapi. Keuntungan dari selisih harga jual atau anak sapi dibagi dua.	PPh Pasal 4(1): Keuntungan atas penjualan aset/ternak.
Toraja (Sulsel)	Pa'gunturan	Sistem pemeliharaan kerbau (khususnya kerbau belang bernilai tinggi) dengan bagi hasil saat kerbau dijual/disembelih.	PPh Pasal 4(1): Karena nilai kerbau Toraja bisa mencapai ratusan juta, nilai ekonomisnya sangat signifikan.
Kalimantan (Timur)	GRTT Adat	Ganti Rugi Tanam Tumbuh; pembayaran dari perusahaan atas pelepasan hak atas pohon/tanaman di hutan adat.	PPh Pasal 4(2) atau 4(1): Tergantung apakah dianggap pengalihan hak tanah atau sekadar ganti rugi hasil bumi.

 

No	Wilayah	Istilah Adat	Substansi Ekonomi	Objek Pajak Terkait
1	Bali	Subak	Iuran pengelolaan & jasa irigasi	Natura/Kenikmatan (PMK 66/2023)
2	Jawa	Maro / Paroan	Sharecropping (Bagi hasil panen)	PPh Pasal 4(1) - Penghasilan Umum
3	Jawa	Kedokan	Barter jasa (tenaga kerja vs hasil)	PPh Pasal 21
4	Sumatera	Pagang Gadai	Bunga atas modal (lewat hasil tanah)	PPh Pasal 4(1) - Imbalan Bunga
5	Sumatera	Hak Ulayat	Sewa lahan komunal / Royalti alam	PPh Pasal 4(2) - Sewa Tanah
6	Kalimantan	Tanah Adat	Kompensasi / Fee pengelolaan	PPh Pasal 4(1) - Imbalan Jasa
7	Sulawesi	Teseng	Profit sharing peternakan	PPh Pasal 4(1) - Keuntungan Usaha
8	Maluku	Sasi	Penjualan hasil panen komunal	PPh Badan (jika lewat Lembaga Adat)
9	Flores/NTT	Lingko	Upeti / Fee manajemen lahan	PPh Pasal 4(2) - Sewa
10	Papua	Hak Ulayat	Pelepasan hak / Uang sirih pinang	PPh Pasal 4(2) - Pengalihan Tanah
11	Aceh	Mawah	Kerja sama bagi hasil syariah	PPh Pasal 4(1) - Bagi Hasil
12	Madura	Nampangi	Kompensasi lahan untuk buruh	PPh Pasal 21 - Kenikmatan (Benefit in-kind)
13	Toraja	Pa'gunturan	Investasi aset biologis	PPh Pasal 4(1) - Capital Gain

Literatur : 

Hadikusuma, H. (2003). Pengantar hukum adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Soekanto, S. (1981). Hukum adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
Soepomo. (1983). Bab-bab tentang hukum adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
Wignjodipuro, S. (1982). Pengantar dan asas-asas hukum adat. Jakarta: Gunung Agung.
Harsono, B. (2005). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Sumardjono, M. S. W. (2008). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya. Jakarta: Kompas.
Wiradi, G. (2000). Reforma agraria: Perjalanan yang belum berakhir. Yogyakarta: INSIST Press.
Mubyarto. (1989). Pengantar ekonomi pertanian. Jakarta: LP3ES.
Mubyarto. (1994). Sistem dan moral ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Sajogyo. (1982). Sosiologi pedesaan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
White, B., Wiradi, G., & Husken, F. (1989). Agrarian transformations: Local processes and the state in Southeast Asia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nikijuluw, V. P. H. (2002). Rezim pengelolaan sumber daya perikanan. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
Satria, A. (2009). Ekologi politik nelayan. Yogyakarta: LKiS.
Adhuri, D. (2013). Selling the sea, fishing for power: A study of conflict over marine tenure in Kei Islands. Jakarta: LIPI Press.
Suharjito, D., et al. (2000). Hutan rakyat di Jawa: Peranannya dalam ekonomi pedesaan. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
Kartodihardjo, H. (2006). Ekonomi politik pengelolaan hutan. Bogor: CIFOR Indonesia.
Awang, S. A. (2003). Politik kehutanan masyarakat. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Koentjaraningrat. (1984). Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.
Koentjaraningrat. (1993). Manusia dan kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Geertz, H. (1983). Keluarga Jawa. Jakarta: Grafiti Pers.
Soemitro, R. (1992). Hukum pajak Indonesia. Bandung: Eresco.
Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Pajak Penghasilan.

 

Maklon agriculture ..dsb..: ......imbalan jasa yang wajar sesuai harga pasar atau harga pasar wajar.:

Maklon agriculture pada dasarnya adalah model kerja sama produksi di sektor pertanian, di mana satu pihak memiliki produk/brand atau kebutuhan hasil pertanian, sementara pihak lain hanya melakukan proses budidaya atau pengolahan berdasarkan pesanan tersebut. Jadinya di faktur seharusnya di tulis : penyerahan barang atas jasa " pelihara ayam" dan bukan DOC, pakan atau obat terpisah. Tapi "1 paket". Dalam model ini, substansi transaksi adalah jasa pemeliharaan, bukan penjualan DOC, pakan, atau obat secara terpisah. Oleh karena itu, secara substansi ekonomi penyerahan yang terjadi adalah jasa pemeliharaan ayam dalam satu paket, bukan penjualan input produksi.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pasal 10 ayat (5) – usulan

Dalam hal kegiatan usaha tertentu dilakukan berdasarkan perjanjian kemitraan atau maklon dengan sarana produksi yang sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pihak pemberi kerja, maka penghasilan pihak yang melakukan kegiatan usaha tertentu tersebut ditentukan berdasarkan imbalan jasa yang wajar sesuai harga pasar atau harga pasar wajar.

Konteks lain : 

Dalam konteks yang berlaku untuk sawah : 

1. Muzara’ah

2. Mukhabarah

3. Jika Benih dari Pemodal (Pihak Ketiga)

Musaqat / Muzara’ah dengan modal pihak ketiga

Syirkah Muzara’ah (kerja sama pertanian multi pihak)

Pihak	Kontribusi
Pemilik lahan	Lahan
Petani	Tenaga
Pemodal	Benih / modal produksi
Hasil	Dibagi sesuai porsi

Contoh pembagian

Dalam praktik lokal Jawa

Pemilik lahan menyediakan: lahan dan benih

Penggarap menyediakan: tenaga

Hasil: dibagi sesuai kesepakatan

Pemilik lahan menyediakan: lahan

Penggarap menyediakan: benih dan tenaga

Hasil: dibagi sesuai kesepakatan

Dalam fikih klasik, kondisi ini biasanya masuk dalam kombinasi akad, yaitu:

Muzara’ah + Qiradh/Mudharabah modal benih

Tetapi dalam praktik fiqh pertanian sering disebut:

Namun secara istilah yang paling mendekati adalah:

Strukturnya bisa menjadi:

Misalnya:

Pemilik lahan : 30%

Penggarap : 40%

Pemodal benih : 30%

Sering disebut secara sederhana:

Maro modal

Paroan dengan modal

Telu pihak

Tidak selalu memiliki istilah fikih tunggal karena sudah menjadi customary contract (urf).

Sistem Jawa	Teori ekonomi

Upah tani

: wage contract

Maro :

profit sharing

Tebasan

: forward sale

Stiglitz, J. E. (1974).

Incentives and Risk Sharing in Sharecropping.

Review of Economic Studies, 41(2), 219–255.

Pemasukan, Pendapatan dan Peredaran Usaha

Pemasukan :  Arus kas.  Semua uang masuk
Peredaran usaha :  Aktivitas usaha.  Total transaksi penjualan
Pendapatan :  Hak ekonomis
Penghasilan yang menjadi hak

Laporan Laba Rugi menggunakan apa?.
Pendapatan-...Jasa
Peredaran Usaha....Dagang, Industri dll.

Pendapatan  : hasil penjualan barang/jasa
Beban pokok penjualan :  biaya langsung menghasilkan barang
Laba Bruto  :  pendapatan – HPP
Beban usaha :  biaya operasional
Laba usaha :  laba dari kegiatan utama
Pendapatan/beban lain :  di luar usaha utama
Laba sebelum pajak :  sebelum pajak penghasilan
Pajak :  beban pajak
Laba bersih/ Netto :  hasil akhir

Pemasukan ≠ Pendapatan

(contoh: pinjaman bank = pemasukan, tapi bukan pendapatan)

Peredaran usaha ≠ Pendapatan bersih

(peredaran usaha = bruto, belum dikurangi retur/diskon).

✔️ Tidak ada:  PSAK, IFRS, UU Pajak yang memakai istilah “pemasukan”

✔️ Istilah resmi: Pendapatan (Revenue),  Penghasilan (Income)

✔️ “Pemasukan” hanya: istilah informal, atau konteks kas

Kenapa kalau di search nama Eko Susilo tidak banyak muncul?.

Kenapa kalau di search nama Eko Susilo tidak banyak muncul?.

Itu karena saya setting demikian. Karena di Eropa ada aplikasi Blue yang bisa mengunvi logical boolean bagi saya....😃💧😅😆😃😧

me-rekonstruksi omzet dan penghasilan usaha

Jika margin diketahui, omzet bisa langsung diperkirakan:
Pembelian setahun = 1 M
Margin = 10%
Omzet: 1 M × 110% = 1,1 M
Metode ini cukup akurat jika stok awal dan akhir relatif kecil.  Lalu gunakan NPPN untuk menggunakan benchmark laba netonya. 
Untuk analisis perpajakan, modal usaha, pembelian barang dagangan, dan margin dapat digunakan untuk mere konstruksi omzet dan penghasilan usaha.
Metode ini sering dipakai ketika:
1. wajib pajak memiliki usaha dagang
2. Terdapat perputaran modal
3. tetapi pencatatan omzet tidak lengkap.
Metode ini dapat disebut Metode Perputaran Modal dan Margin Dagang.
1. Prinsip Dasar Analisis
Dalam usaha dagang, hubungan ekonominya sederhana:
Penjualan = Pembelian Barang Dagang + Margin
atau 
Penjualan = Pembelian x  (1 + Margin)
Kemudian:
Laba = Penjualan - Pembelian
 
2. Analisis dari Modal Usaha
Jika diketahui modal kerja untuk membeli barang dagang, maka omzet dapat direkonstruksi berdasarkan berapa kali modal berputar dalam setahun.
Rumus:
Omzet = Modal x  Perputaran
Modal usaha = Rp200 juta
Perputaran barang = 12 kali setahun
Omzet:
200 juta × 12 = Rp2,4 miliar
 
3. Analisis dari Pembelian Barang Dagangan
Jika diketahui pembelian barang selama setahun, maka omzet dapat dihitung dengan margin.
Rumus:
Penjualan = Pembelian + Margin
atau
Penjualan = Pembelian x  (1 + Margin)
 
Contoh:
Pembelian barang = Rp1 miliar
Margin dagang = 10%
 
Penjualan:
1 M × 110% = Rp1,1 miliar
 
Laba kotor: 100 juta
 
4. Analisis dari Persediaan
Jika tersedia data:
a. persediaan awal
b. pembelian
c. persediaan akhir
 
maka Harga Pokok Penjualan (HPP) dapat dihitung.
Rumus: HPP = Persediaan Awal + Pembelian - Persediaan Akhir
Penjualan = HPP x (1 + Margin)
 
5. Menguji Kewajaran dengan Perputaran Barang
Perputaran persediaan juga memberi gambaran omzet.
Rumus:
Perputaran = HPP ÷ Persediaan Rata-rata
Jika perputaran tinggi → omzet biasanya besar.
 
6. Analisis Terintegrasi
Misalnya diketahui:  Modal dagang = Rp300 juta, Perputaran = 10 kali setahun, Margin = 10%
Omzet = 300 juta × 10 = 3 miliar
Laba kotor = 10% × 3 miliar = 300 juta
Estimasi penghasilan bersih
Jika biaya operasional 40% dari laba kotor:
300 juta × 60% = 180 juta
Penghasilan bersih usaha ≈ 180 juta
 
7. Kapan Metode Ini Tepat Digunakan
Metode ini tepat ketika:
1. Usaha Dagang : toko, perdagangan online, makelar barang, distributor
 
2. Data yang tersedia : pembelian barang, stok barang, modal usaha
 
3. Omzet tidak dilaporkan atau diragukan : Metode ini membantu mere konstruksi omzet secara ekonomi.
 
8. Integrasi dengan Metode Sebelumnya 

1. Analisis usaha dagang ini bisa digabungkan dengan metode lain.
2. Analisis Tujuan
3. Modal dan margin rekonstruksi omzet usaha
4. Cash flow uji konsumsi
5. Net worth uji kenaikan kekayaan
6. Savings uji tabungan

Jika hasil semua metode konsisten → estimasi penghasilan semakin kuat.
Analisis pajak orang pribadi yang memiliki usaha dagang, kombinasi paling kuat biasanya:
 
1. Metode Perputaran Modal
2. Margin Dagang
3. Net Worth
4. Cash Flow
 
Karena usaha dagang hampir selalu meninggalkan jejak pembelian.

Ketika dipindah tidak di test, kenapa saat ingin kembali pada passionnya harus dengan test?. Itu BIG questionnya.

Ketika dipindah tidak di test, kenapa saat ingin kembali pada passionnya harus dengan test?. Itu BIG questionnya.

Tidak tahu apa alasannya, lebih tepatnya itu.

me-rekonstruksi omzet dan penghasilan usaha

FORMULA SUPER CEPAT (SHORTCUT)

 

Jika margin diketahui, omzet bisa langsung diperkirakan:

 

Pembelian setahun = 1 M

Margin = 10%

Omzet: 1 M × 110% = 1,1 M

 

Metode ini cukup akurat jika stok awal dan akhir relatif kecil.  Lalu gunakan NPPN untuk menggunakan benchmark laba netonya. 

Untuk analisis perpajakan, modal usaha, pembelian barang dagangan, dan margin dapat digunakan untuk mere konstruksi omzet dan penghasilan usaha.

 

Metode ini sering dipakai ketika:

1. wajib pajak memiliki usaha dagang

2. Terdapat perputaran modal

3. tetapi pencatatan omzet tidak lengkap.

Metode ini dapat disebut Metode Perputaran Modal dan Margin Dagang.

1. Prinsip Dasar Analisis

Dalam usaha dagang, hubungan ekonominya sederhana:

Penjualan = Pembelian Barang Dagang + Margin

atau

Penjualan = Pembelian x  (1 + Margin)

Kemudian:

Laba = Penjualan - Pembelian

 

2. Analisis dari Modal Usaha

Jika diketahui modal kerja untuk membeli barang dagang, maka omzet dapat direkonstruksi berdasarkan berapa kali modal berputar dalam setahun.

Rumus:

Omzet = Modal x  Perputaran

Modal usaha = Rp200 juta

Perputaran barang = 12 kali setahun

Omzet:

200 juta × 12 = Rp2,4 miliar

 

3. Analisis dari Pembelian Barang Dagangan

Jika diketahui pembelian barang selama setahun, maka omzet dapat dihitung dengan margin.

Rumus:

Penjualan = Pembelian + Margin

atau

Penjualan = Pembelian x  (1 + Margin)

 

Contoh:

Pembelian barang = Rp1 miliar

Margin dagang = 10%

 

Penjualan:

1 M × 110% = Rp1,1 miliar

 

Laba kotor: 100 juta

 

4. Analisis dari Persediaan

Jika tersedia data:

a. persediaan awal

b. pembelian

c. persediaan akhir

 

maka Harga Pokok Penjualan (HPP) dapat dihitung.

 

Rumus: HPP = Persediaan Awal + Pembelian - Persediaan Akhir

 

Penjualan = HPP x (1 + Margin)

 

5. Menguji Kewajaran dengan Perputaran Barang

Perputaran persediaan juga memberi gambaran omzet.

 

Rumus:

Perputaran = HPP ÷ Persediaan Rata-rata

Jika perputaran tinggi → omzet biasanya besar.

 

6. Analisis Terintegrasi

 

Misalnya diketahui:  Modal dagang = Rp300 juta, Perputaran = 10 kali setahun, Margin = 10%

 

Omzet = 300 juta × 10 = 3 miliar

 

Laba kotor = 10% × 3 miliar = 300 juta

 

Estimasi penghasilan bersih

Jika biaya operasional 40% dari laba kotor:

300 juta × 60% = 180 juta

Penghasilan bersih usaha ≈ 180 juta

 

7. Kapan Metode Ini Tepat Digunakan

Metode ini tepat ketika:

1. Usaha Dagang

toko

perdagangan online

makelar barang

distributor

 

2. Data yang tersedia

pembelian barang

stok barang

modal usaha

 

3. Omzet tidak dilaporkan atau diragukan

Metode ini membantu mere konstruksi omzet secara ekonomi.

 

8. Integrasi dengan Metode Sebelumnya

Analisis usaha dagang ini bisa digabungkan dengan metode lain.

Analisis Tujuan

Modal dan margin rekonstruksi omzet usaha

Cash flow uji konsumsi

Net worth uji kenaikan kekayaan

Savings uji tabungan

Jika hasil semua metode konsisten → estimasi penghasilan semakin kuat.

Analisis pajak orang pribadi yang memiliki usaha dagang, kombinasi paling kuat biasanya:

 

1. Metode Perputaran Modal

2. Margin Dagang

3. Net Worth

4. Cash Flow

 

Karena usaha dagang hampir selalu meninggalkan jejak pembelian.

Dari Aplikasi Agregatlah Muncul Istilah SP2DK

Dari Aplikasi Agregatlah Muncul Istilah SP2DK, yang pada waktu itu kedudukannya setara dengan Surat Himbauan.

Ada juga istilah permintaan penjelasan atau himbauan penjelasan.

Beberapa Pendekatan untuk menghitung penghasilan neto---OUTSIDE

Beberapa Pendekatan untuk menghitung penghasilan neto---OUTSIDE
1. Analisis Alokasi Pendapatan dan Harta cross Metode Net Worth (Kenaikan Harta)
2. Rekonstruksi Penghasilan Berdasarkan Tabungan---Komposisi Warren
3. Estimasi Alokasi Penghasilan : 40:30:20:10
4. Pendekatan Hadiah Lomba (Windfall Income Approach)
5.Metode Cash Flow (Pengeluaran Rumah Tangga)
Berikut Model 5 Lapisan Analisis Penghasilan Orang Pribadi untuk Penggalian Potensi Pajak, sekaligus kapan metode tersebut tepat digunakan dalam konteks perpajakan (pengawasan, analisis risiko, atau rekonstruksi penghasilan). Kerangka ini cocok dipakai ketika:
SPT tidak dilaporkan
SPT dilaporkan tetapi tidak wajar
terjadi lonjakan harta
profil konsumsi tidak sebanding dengan penghasilan
MODEL 5 LAPISAN ANALISIS PENGHASILAN ORANG PRIBADI UNTUK PERPAJAKAN

1. Metode Net Worth (Kenaikan Harta)
Kapan digunakan
Metode ini digunakan ketika terdapat perubahan atau lonjakan harta yang signifikan.
Indikasi yang memicu analisis
Pembelian rumah
Pembelian kendaraan
kenaikan saldo investasi
kenaikan tabungan besar
laporan kekayaan meningkat drastis
Rumus dasar
Penghasilan =
(Kenaikan Harta Bersih) + Konsumsi – Sumber Non Pajak
Contoh 
Seseorang:
harta awal: 2 M
harta akhir: 4 M
kenaikan harta = 2 M
konsumsi rumah tangga = 400 juta
maka estimasi penghasilan:
2 M + 400 jt = 2,4 M
Kapan paling tepat
✔ ada data aset lengkap
✔ terjadi lonjakan kekayaan
Kelebihan
paling kuat secara forensik
sering digunakan di pemeriksaan pajak

2. Metode Cash Flow (Pengeluaran Rumah Tangga)
Kapan digunakan
Digunakan ketika data pengeluaran tersedia, tetapi data penghasilan tidak jelas.
Indikasi
gaya hidup tinggi
pengeluaran besar
pembayaran kartu kredit besar
biaya sekolah mahal
cicilan properti
Rumus
Penghasilan =
Total Pengeluaran + Tabungan + Investasi
Contoh
Komponen Nilai
Konsumsi 300 juta
Cicilan 120 juta
Tabungan 80 juta
Penghasilan:
300 + 120 + 80 = 500 juta
Kapan paling tepat
✔ gaya hidup tinggi
✔ konsumsi terlihat jelas
Kelebihan
mudah digunakan
realistis menggambarkan kemampuan ekonomi
3. Rekonstruksi Berdasarkan Tabungan
(Savings Method – Komposisi Warren)
Kapan digunakan
Digunakan ketika tabungan atau investasi diketahui, tetapi penghasilan tidak diketahui.
Prinsip
Tabungan rata-rata rumah tangga ≈ 20% penghasilan
Rumus
Penghasilan = Tabungan ÷ 20%
Contoh
Tabungan = 200 juta
Penghasilan:
200 ÷ 20% = 1 miliar
Kapan paling tepat
✔ saldo tabungan meningkat
✔ investasi meningkat
Kelebihan
cepat
cocok untuk profiling awal

4. Estimasi Alokasi Penghasilan
(Rasio 40 : 30 : 20 : 10)
Komposisi
Komponen Rasio
Kebutuhan utama 40%
Lifestyle 30%
Tabungan 20%
Sosial / proteksi 10%
Kapan digunakan
Digunakan ketika data pengeluaran parsial diketahui.
Misalnya diketahui:
biaya hidup
gaya hidup
sekolah anak
Contoh
Kebutuhan utama = 320 juta
Penghasilan:
320 ÷ 40% = 800 juta
Kapan paling tepat
✔ data pengeluaran sebagian tersedia
✔ untuk uji kewajaran SPT
5. Pendekatan Windfall Income
(Hadiah / Penghasilan Tidak Teratur)
Kapan digunakan
Digunakan ketika ada lonjakan harta yang tidak konsisten dengan penghasilan rutin.
Contoh sumber
hadiah lomba
bonus besar
undian
hibah
Indikasi
saldo bank naik drastis
pembelian aset tiba-tiba
tidak ada perubahan pekerjaan
Fungsi dalam analisis pajak
Metode ini bukan untuk menghitung penghasilan, tetapi untuk menjelaskan sumber kenaikan harta.
Risiko pajak
Jika tidak dapat dijelaskan, maka bisa dianggap:
penghasilan yang belum dilaporkan

URUTAN METODE YANG PALING KUAT DALAM ANALISIS PAJAK
Tahap Metode Fungsi
1 Net Worth rekonstruksi utama
2 Cash Flow konfirmasi kemampuan ekonomi
3 Savings validasi tabungan
4 Rasio Warren uji kewajaran gaya hidup
5 Windfall menjelaskan lonjakan aset.

STRATEGI PRAKTIS ANALISIS PERPAJAKAN
Jika SPT tidak dilaporkan
Gunakan:
1️⃣ Net Worth
2️⃣ Cash Flow

Jika SPT dilaporkan tetapi rendah
Gunakan:
1️⃣ Cash Flow
2️⃣ Rasio Warren

Jika ada kenaikan aset besar
Gunakan:
1️⃣ Net Worth
2️⃣ Windfall

Jika data terbatas
Gunakan:
1️⃣ Savings Method
2️⃣ Rasio Warren

MODEL ANALISIS TERPADU
Urutan analisis yang ideal:
1. Profil Harta
2  Net Worth
3. Cash Flow
4. Tabungan
5. Lifestyle Ratio
6. Windfall Adjustment

Jika seluruh metode menunjukkan hasil yang relatif sama, maka estimasi penghasilan dianggap konsisten secara ekonomi.
metode yang paling sering menghasilkan temuan adalah:

Net Worth + Cash Flow
karena:
> gaya hidup hampir selalu meninggalkan jejak ekonomi.

MODEL ANALISIS YANG LEBIH KUAT LAGI yang sering dipakai dalam tax intelligence, yaitu:
“Piramida Analisis Kekayaan Wajib Pajak (Taxpayer Wealth Pyramid)”

Pesan untuk tidak menyia-nyiakan, menelantarkan, atau mendzalimi orang lain adalah ajaran fundamental

 

1. Larangan Menyakiti Mukmin (QS. Al-Ahzab: 58): Allah menegaskan bahwa orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.
2. Kewajiban Berbuat Baik dan Keadilan (QS. An-Nisa: 36): Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh. Ini mencakup larangan menelantarkan mereka.
3. Menghargai Sesama Manusia (QS. Al-Hujurat: 11-13): Larangan untuk saling mengolok-olok, menghina, dan memanggil dengan gelar buruk. Allah menciptakan manusia berbeda-beda untuk saling mengenal dan menghormati, bukan untuk disia-siakan.
4. Larangan Menelantarkan Anak Yatim dan Kaum Lemah: Dalam banyak konteks, Islam sangat keras melarang tindakan aniaya dan menelantarkan anak yatim atau golongan lemah.
5. Keadilan Sosial (QS. Al-Mumtahanah: 8): Allah memerintahkan untuk berlaku adil kepada siapa saja selama mereka tidak memerangi atau mengusir karena agama. 

Akun inventaris dan bangunan perlu dipisah dalam akuntansi : Inventaris yang Melekat pada Aktiva Tetap

Akun inventaris dan bangunan perlu dipisah dalam akuntansi karena keduanya memiliki karakteristik ekonomi, masa manfaat, dan perlakuan akuntansi yang berbeda. 

Pemisahan ini penting untuk keandalan laporan keuangan, penghitungan penyusutan, serta kepentingan pengawasan aset.

Akun inventaris dan bangunan dipisah karena:

Karakter aset berbeda (bergerak vs tidak bergerak).

Masa manfaat dan penyusutan berbeda.

Pengendalian aset berbeda.

Standar pelaporan keuangan mengharuskan klasifikasi aset tetap.--PSAK 16

Perlakuan perpajakan berbeda.

Apa yang dapat digabung?. Jika aset memiliki sifat dan masa manfata yang sama. identik,.

5 Laptop dengan spesifikasi sama dan harga sama dan pembelian yang sama.

1. Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Ciri-ciri:

a. Digunakan untuk operasional

b. Masa manfaat > 1 tahun

c. Nilainya relatif besar

d. Mengalami penyusutan (depresiasi)

Contoh:

Tanah,  Gedung kantor, Mesin produksi,  Kendaraan operasional

Contoh kasus:

Perusahaan membeli mobil operasional Rp250.000.000, maka mobil tersebut dicatat sebagai aktiva tetap kendaraan.

2. Inventaris

Inventaris adalah barang perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam operasional perusahaan, biasanya nilainya lebih kecil dibanding aktiva tetap.

Ciri-ciri:

a. Digunakan untuk menunjang pekerjaan

b. Umumnya berupa peralatan kantor

c. Bisa dicatat sebagai aset atau langsung sebagai biaya tergantung kebijakan perusahaan

Contoh:

Meja kantor, Kursi, Komputer, Printer, Lemari arsip

Contoh:

Perusahaan membeli kursi kantor Rp800.000 → dicatat sebagai inventaris kantor.

3. Inventaris yang Melekat pada Aktiva Tetap

Aktiva Tetap Inventaris yang Melekat

Gedung kantor Instalasi listrik

Gedung AC built-in

Mesin produksi Panel kontrol mesin, lampu indikator

Kendaraan Audio bawaan kendaraan

Ini adalah peralatan atau perlengkapan yang menjadi bagian dari suatu aktiva tetap sehingga tidak dapat dipisahkan secara fungsional.  Inventaris tersebut menjadi satu kesatuan dengan aktiva tetap.

Ciri-ciri:

a. Tidak bisa dipisahkan dari aktiva utama

b. Menjadi bagian dari nilai aktiva tetap

c. Penyusutannya mengikuti aktiva tetap tersebut

Contoh:

Contoh: Gedung kantor Rp2.000.000.000

Instalasi listrik Rp50.000.000

Catatan : Instalasi listrik tidak dicatat terpisah, tetapi menjadi bagian dari aktiva tetap gedung.

Mission Is Completed : membetulkan sendiri dengan status kurang bayar

Mission Is Completed : membetulkan sendiri dengan status kurang bayar.

Wajib Pajak memahami ketentuannya. Self Assesment.

https://youtu.be/pyGgfEM4R4w?si=gNUkacPonb1FoLcE

Konsepsi di tahun 2016 :

https://echodry.blogspot.com/2016/11/membetulkan-spt.html

RBC- risk based compliance : Kenaikan Harta

Analisis  Mandiri, gambar oleh dengan AI (supaya keren orangnya...😂😁😀): 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.  Rasio rata-rata : 40:30:20:10 adaptasi dari :

Rasio 50 : 30 : 20 adalah metode pengelolaan keuangan yang lebih dikenal secara internasional. Metode ini dipopulerkan oleh:
Elizabeth Warren
Amelia Warren Tyagi
Konsep ini dijelaskan dalam buku mereka:

📖 All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan (2005).

Konsep ini sejalan dengan teori ekonomi pajak:
Haig–Simons income concept
Income = Consumption + Delta Wealth
Artinya:
pendapatan = konsumsi + kenaikan kekayaan
Jika konsumsi dan kekayaan meningkat sementara penghasilan yang dilaporkan kecil, maka terdapat indikasi underreported income (penghasilan yang belum dilaporkan).

Dalam konteks kemampuan membayar pajak, tingkat pendapatan dan pola pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat menjadi indikator untuk menilai kondisi ekonomi wajib pajak. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencerminkan kemampuan ekonomi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, analisis terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga sering digunakan untuk melihat konsistensi antara pendapatan yang dilaporkan dengan gaya hidup atau peningkatan kekayaan wajib pajak (Soemitro, 1990).

Jika menggunakan data BPS : sesuai data.

  (Tabel adalah ilustrasi dan bukan data sebenarnya)

Analisis Singkat Konsistensi Keuangan
1. Isu utama yang dianalisis
Dilihat apakah kenaikan kekayaan sejalan dengan surplus kas yang terbentuk dari penghasilan setelah pengeluaran.
Jika kenaikan kekayaan jauh lebih besar daripada kemampuan kas, biasanya dianggap tidak wajar.
2. Perhitungan indikator utama
Kenaikan kekayaan bersih
Kekayaan bersih 2021: Rp1.365.824.736
Kekayaan bersih 2025: Rp2.715.656.949
Kenaikan total: Rp1.349.832.213.
Surplus kas kumulatif
Tahun            Surplus Kas (Rp)
2021               19.728.546
2022             387.502.573
2023             335.058.877
2024             354.188.527
2025             305.913.545
Total surplus kas: Rp1.402.392.068
3. Rasio konsistensi kekayaan
Rumus:
Interpretasi umum:
Rasio Makna
± 1 Sangat konsisten
> 1,5 Mulai tidak wajar
> 2 Risiko sangat tinggi
Hasil: 0,96 → sangat konsisten.
4. Penilaian indikator tambahan
Indikator Kondisi Tingkat Risiko
a. Kenaikan kekayaan vs penghasilan Sejalan Rendah
b. Utang Menurun stabil Rendah
c. Lonjakan kekayaan tahunan Ada di 2025 Sedang
d. Saving rate Tinggi Sedang
e. Arus kas vs kekayaan Sejalan Rendah
f. Skor keseluruhan: sekitar 3 dari 10
g. Kategori: risiko rendah
5. Estimasi probabilitas klarifikasi
Secara pola umum:
Kategori Risiko Probabilitas
a. Tinggi 60–80%
b. Menengah 30–50%
c. Rendah 5–20%

Kenaikan Kekayaan ÷ Surplus Kas = (Rp1.349.832.213 : Rp1.402.392.068) = 0,96

Berdasarkan data di atas: sekitar 10–25%
Artinya secara angka tidak terlihat ketidakwajaran besar.
6. Titik yang masih bisa menimbulkan pertanyaan
A. Lonjakan kekayaan 2024 → 2025
Kenaikan kekayaan sekitar Rp484 juta,
sementara surplus kas sekitar Rp305 juta.
Selisih ± Rp180 juta.
Perlu penjelasan sumber seperti:
a.Dividen
B.Penjualan aset
C.Hibah
D.Warisan
E. Keuntungan investasi.
B. Saving rate tinggi
Jika penghasilan sekitar Rp700–800 juta dengan pengeluaran Rp350–500 juta,  maka kemampuan menabung memang besar. Namun angka tersebut harus tetap konsisten dengan data penghasilan yang dilaporkan.
7. Kesimpulan
Kenaikan kekayaan hampir sama dengan surplus kas kumulatif. Secara ekonomi masih sangat masuk akal. Profil keseluruhan termasuk risiko rendah–menengah. Perkiraan kemungkinan muncul klarifikasi sekitar 10–25%.
8. Dokumen yang sebaiknya disimpan
Untuk menjaga konsistensi data keuangan, sebaiknya tersedia:
a. mutasi rekening bank
b. bukti pembelian aset
c. bukti penjualan aset
d. dokumen investasi
e. dokumen pelunasan utang.
Dengan dokumentasi lengkap, penjelasan biasanya dapat dilakukan dengan mudah.

Ingat 1770, ingat CORETAX

Ingat SPT 1770, ingat CORETAX , prinsip bruto, norma, neto dan NPPN nya. serta bukti pemotongannya.

Understated -Overstated : "harta tak bertuan" atau "harta terbengkalai"

 Gagasan

Dulu : Disumbangkan ke negara, sekarang di -diminta and tidak diminta , APBN = sebagai "harta tak bertuan" atau "harta terbengkalai" yang, setelah jangka waktu tertentu (misalnya lebih dari 5 tahun, atau tahun ke-6...cfm UU (jika ada) ), dapat dialihkan ke kas negara, meskipun pemiliknya seringkali masih dapat mengklaimnya dengan bersyarat tanpa mutlak.

Better : 1 tahun berjalan

Outside of L / R : Agency Theory

 

Azab bagi orang licik, curang, atau penipu

Azab bagi orang licik, curang, atau penipu dalam Islam adalah ancaman siksa neraka, khususnya lembah neraka Wail (QS. Al-Muthaffifin ayat 1 s.d 6), diharamkan masuk surga (HR. Ahmad), dan penyesalan akibat amal shalihnya diberikan kepada korban. Di dunia, mereka hidup tidak tenang dan hartanya tidak berkah.

• QS. Al-Baqarah: 188: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..."