Dasar hukum yang mengatur dan Dasar hukum yang berkaitan

Dasar hukum yang mengatur dan Dasar hukum yang berkaitan.

Dasar hukum yang mengatur memiliki arti undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang serta peraturan pelaksanaannya yang isinya mengatur suatu hal sebagaimana dimaksud.

Dasar hukum yang berkaitan memiliki arti undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang serta peraturan pelaksanannya yang isinya mengenai suatu hal "berkaitan" dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang  serta peraturan pelaksanannya lainnya yang mengatur "suatu hal yang sama".

Ketentuan yang mengatur mengenai "suatu hal" disebutkan dengan cara menuliskan :

1. Ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut diatur dalam :

    Pasal 1 Undang-undang......yang berbunyi : "........."

Frasa "PT" yang harus dicantumkan dalam dokumen

Frasa kata dalam tata cara membuat akte perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 disebutkan dengan frasa sebagai berikut ini: Perseroan Terbatas ini bernama PT............(sesuai namanya)"...maka sudah semestinya dalam setiap dokumen....ditulis pula nama tersebut dengan nama sesuai yang tercantum dalam akte pendiriannya. Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 di Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

"Pemakaian Nama Perseroan harus didahului dengan frase ”Perseroan Terbatas” atau disingkat ”PT”. 
Contoh :
"PT.XYZ"

Sebanding

Corat coret

Mengejar tanda tangan penulisnya...

Mengejar tanda tangan penulisnya.. especially penulis Kemenkeu,DJP dan BPPK dan pilihan tertentu lainnya....(udah terkoleksi).siapa yang siap saya kejar ...?????.

cloud and sky

Cloud and sky . ..

Membetulkan SPT : My Opinion

Pasal 8

(1)Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

(1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2a)  Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang  mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Seandainya SPT yang dibetulkan itu ada tambahan frasa kata "yang dilakukan melewati batas tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo" sehingga menjadi :

"Pembayar Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar, yang dilakukan melewati batas tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

atau

"Pembayar Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar, yang dilakukan melewati batas tanggal berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.


Penjelasan :
Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa Pembayar Pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri (self assesment) atau atas dasar himbauan (skala prioritas).

Alasan :
Pembayar pajak diberikan kesempatan atas kemauan sendiri sampai dengan batas waktu belum dilakukan pemeriksaan dan atau penyidikan.


Kenapa demikian?.
Ini memberikan kesempatan untuk pembayar pajak melakukan pembetulan sebelum tanggal jatuh tempo berakhir untuk masa pajak tersebut sehingga dapat meningkatkan penerimaan di masa pajak yang bersangkutan dan beban administrasi pajak menjadi lebih efisien.
Kenapa efisien?. karena tidak menyebabkan adanya sanksi administrasi yang diterbitkan dan penerimaan dapat diterima di saat masa pajak belum berakhir.