Pendapat lain mengenai PPh Final

Beberapa waktu yang lalu saya ikut mendaftar acara diskusi yang diselenggarakan oleh DDTC secara online dengan tema "Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia", karena suatu hal saya tidak dapat mengikutinya. Namun hasil dari diskusi dan dari materi diskusi diperoleh suatu tinjauan kritis diantaranya adalah :

PPh Final dan Perubahan Lanskap Pajak yang terbagi dalam : Kembali kepada maksud dan tujuan, Sistem IT, Simplifikasi sebagai tools atau tujuan.

Dalam diskusi tersebut saya menyampaikan pendapat mekalui media isian feedback pelaksanaan diskusi  dalam suatu tulisan ini:
" bahwa pengenaan PPh Final untuk saat ini yang dikenakan dari peredaran bruto diubah menjadi dari laba bruto. Kenapa demikian?"

Saya menyorotinya dari pengertian peredaran bruto dengan harga pokok penjualan, dimana laba bruto merupakan selisih antara penghasilan dengan harga pokok penjualan dan itu merupakan suatu keuntungan bruto dari suatu penjualan atas produk (barang dagangan) baik berupa barang atau jasa.

Nah, dari pengertian tersebut saya kemudian menyelaraskan dengan pengertian dari penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam penjelasan dari Undang-undang disebutkan bahwa alasan yang melandasinya adalah  kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter dengan pertimbangkan tersebut diharapkan tujuan yang ingin dicapai adalah kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi. Namun dari hal pengertian sebagaimana dimaksud dm Undang-undang bahwa menentukan penghasilan dihitung dari laba usaha (penghasilan neto).

Ilustrasi :

Pendapatan Rp1.200.000 (peredaran bruto)

Harga Pokok Penjualan adalah Rp1.000.000

Laba Bruto = Rp200.000

Biaya : Rp80.000

Laba Neto = Rp120.000 (penghasilan neto)

Maka dalam hal demikian penghasilan pada umumnya dihitung dari pengalian tarif dengan penghasilan neto., menyimpang dari hal tersebut pengenaan pajak dihitung dengan pengenaan tarif dikalikan dengan peredaran bruto.

(berlanjut)

x

x

Itikad baik

Niat adalah awal dari itikad baik.
Itikad itu di awal, di tengah namanya implementasi dan implikasi dan diakhir namanya evaluasi.
Jadi setiap perbuatan, selalu dilandasi oleh itikad baik...jadi benar adanya jika tidak bisa di pidana, perdata dan administrasi.
Siapa yang dapat menghukum suatu itikad baik?.
Itikad dalam KBBI berikut ini :
itikad (noun) 1 tekad, kemauan yang teguh; 2 keyakinan, kepercayaan;

beritikad (verb) 1 berkemauan yang teguh; ~ baik mempunyai kemauan (maksud) yang baik; 2 berkeyakinan; yakin benar (akan); percaya benar (akan); 3 berhasrat benar (akan).

Saya berpendapat setiap orang dalam suatu komunal baik lawan atau kawan , kalau ukurannya hanya itikad baik, semestinya semua memenuhi unsur (ora opo-opo maksudku).

Niatnya sudah ada tapi tidak beritikad baik, dalam implementasi akan menghasilkan evaluasi yang tidak baik.

Jalan terjal

Jadi ingat saat naik gunung dulu di waktu mahasiswa, ketika naik gunung ada jalan terjal. Solusinya adalah carilah jalan lain yang tidak terjal dan yang lebih ekstrim adalah singkirkan batu atau kerikil kecil yang menghadang. Tidak ada yang tidak mungkin, itu hanya batu sandungan kecil.

Pembetulan SPT:Pembetulan SPT bisa dilakukan kapan saja.

Pembetulan SPT:

Pembetulan SPT bisa dilakukan kapan saja.

Bos...Pajaknya dibayar Bos...

Bro ...Pajake Di bayar Bro....

Sis....Pajaknya  dibayar Sis....

Ayo Japemethe...pajake dibayar

Dab...pajake dibayar dab...

Ayo Pajaknya Dibayar=Ayo Pajake Dibayar=Hayu Urang Mayar Pajak=

Daena Nadfae Aldarayib=讓我們交稅

Ràng Wǒmen Jiāo Shuì=让我们交税 Ràng Wǒmen Jiāo Shuì=세금을 내자 Segeum-Eul Naeja= Ayo Pajaknya Be Bayah=Ayo Pajaknya Gajien=Ayo Pajaknya Dibayagh=Ayo Pajaknya Di Bayo=Ayo Pajaknya Di Bayara=Ayo Pajaknya Di Baia=Ayo Pajaknya Di Bae=Ayo Pajaknya Dicayakeun.

Ayo Rek Pajake dibayar...

Oke.....!!!

jual emas yang merupakan cadangan devisa Indonesia

Emas merupakan salah bentuk cadangan devisa Indonesia. Dengan menjual emas, maka dapat digunakan sebagai salah satu instrumen keuangan NKRI dalam membiayai negara dalam menjalankan pemerintahannya.

Sejak saya SMA sampai sekarang ini, emas itu digunakan sebagai devisa negara, saya belum pernah tahu dan belum pernah tahu berapa sebenarnya cadangan emas Indonesia.
Digunakan untuk apa dan siapa saja yang berhak tahu dan boleh tahu.
Kenapa emas itu tidak digunakan saja untuk biaya penyelenggaraan negara saat ini. Saat ini negara memerlukan banyak biaya.

jadi begini ya.....mengenai PP 74 Tahun 2011 dan perubahannya...

jadi begini ya.....mengenai PP 74 Tahun 2011 dan perubahannya...

itu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban perpajakan perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

disana diatur adanya hal-hal yang juga tidak diatur dalam UU namun ditegaskan dan ada hal yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

 

Dibebaskan dari pengenaan...

Dibebaskan dari pengenaan...