Mengenang Foto dengan Ahli IT penyuka musik progresif rock

 Ir. Budi Rahardjo, MSc, PhD.

Tepuk Pajak, Tepuk KPK dan Tepuk Pramuka

saya menciptakan salaman pajak serta tepuk pajak dan juga tepuk KPK karena ada tepuk dan salam pramuka.
Horeeee ...

perangkat lunak myaccurate dan slekeers

ada 2 perangkat lunak yang saya amati yaitu accurate online dan slekeers accounting yang memiliki koneksi langsung dengan tokopedia, bukalapak. 2 software langsung terkoneksi ke tokopedia dan bukalapak dan dapat membuat secara langsung faktur pajak dan bukti pemotongan pajak.
apakah dengan metode recuperate atau remite.

Riset Idea

Beberapa tulisan mengenai :
1. Nominal Tax, Pendapat lain dalam perpajakan di Indonesia
2. Tax Ratio dalam Range
3. Panduan Wajib Pajak Meninggal Dunia
4. Eskalasi Subyek Pajak

beberapa hal terkait dengan data, APBN dan Pedoman

sedang menyusun draf sebuah buku

sedang menyusun sebuah buku berjudul :
'Panduan untuk Wajib Pajak Meninggal Dunia".
Prespektif dalam Sistem Informasi dan Pelayanan"

Bayar Pajak (PPh, PPN & PPnBM, PBB dan Bea Meterai), Bea Cukai (Bea dan Cukai) serta PNBP melalui Tokopedia...

Bayar Pajak (PPh, PPN & PPnBM, PBB dan Bea Meterai), Bea Cukai (Bea dan Cukai) serta PNBP melalui Tokopedia...

COR (Compliant, Orderly and Routine) in fulfilling tax obligations.

Do you know about COR?. 

COR is Compliant, Orderly and Routine in fulfilling tax obligations.

RIA

RIA

Pemikiran Soal Eskalasi

Saat ini diatur yaitu orang pribadi dan badan dan jika dilakukan eskalasi akan menjadi :

1. Orang Pribadi
2. Badan
3. Khusus

Siapa saja yang disebut khusus?.

1. Bendahara Pemerintah (para bendaharawan pemerintah)
2. Badan Layanan Umum
3. Kerjasama Operasi atau KSO
4. Unit atau Bagian dari Pemerintah yang dananya bersumber dari APBN di Luar Negeri baik terpisah atau menjadi satu kesatuan.
5. Unit atau Bagian dari Swasta di Luar Negeri yang laporan keuangannya dilaporkan secara terpisah atau menjadi satu kesatuan.

UU, PERPPU dan UU ------- the convenience of implementing the law

soal PERPPU again

Undang-undang lama terdiri atas 20 pasal
Kemudian ada PERPPU dan PERPPU tersebut isinya menambah materi di Undang-undang sebanyak 2 pasal...
Maka di Undang-undang yang baru menjadi 22 pasal.


Jadi di UU yang baru akan ada 22 pasal dengan materi yang isinya sama dengan Undang-undang dan materi dari PERPPU.

1. UU Nomor 1 tahun 200X...20 pasal
2. Perppu nomor 99 tahun 200X...2 pasal
3. UU nomor 1000 tahun 20XX...22 pasal

kenapa saya menulis ini?.
untuk kenyamanan menjalankan atau mematuhi Undang-undang atau

the convenience of implementing the law

dari buku

dari buku aku dapat menjelajahi cakrawala ilmu...
dari buku aku menjadi tahu dari yang belum tahu
dari buku aku bisa menyelami hal atau sesuatu
dari buku aku bisa kenal dengan penulisnya (meski tidak dekat)

terima kasih untuk para penulis buku

Signed on the book...

Bapak Untung Sukarji
Bapak Nufransa Wira Sakti
Bapak Prof.John Hutagaol
Bapak Widi Widodo
Bapak Irwansyah Lubis
Bapak Prof Mardiasmo
Bapak Liberti Pandiangan (next),
Bapak Prof Gunadi (next),
Bapak Agus Suharsono (next),
Bapak Darussalam
(gagal signed di UNS)
Baru di signed oleh Bapak Danny Saptriadji
Bapak Waluyo (next)
Ibu Siti Resmi (next)
Bapak Richard Burton (next)
Bapak Primandita (next)
Bapak Prof. Jimly Assidiqie (next)
Bapak Prof. Ayi Karyana (next)
Bapak Darmanto (next)

dan masih banyak lagi.

signed on the book.

menulis Undang-undang

Friday, October 05, 2018

menulis Undang-undang

Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditulis dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG


Undang-undang mengenai Pajak Penghasilan ditulis dengan cara :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai ditulis dengan cara " UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

atau

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

Pemikiran mengenai eskalasi subyek pajak

Saat ini diatur yaitu orang pribadi dan badan dan jika dilakukan eskalasi akan menjadi :

1. Orang Pribadi
2. Badan
3. Khusus

Siapa saja yang disebut khusus?.

1. Bendahara Pemerintah (para bendaharawan pemerintah)
2. Badan Layanan Umum
3. Kerjasama Operasi atau KSO
4. Unit atau Bagian dari Pemerintah yang dananya bersumber dari APBN di Luar Negeri baik terpisah atau menjadi satu kesatuan.
5. Unit atau Bagian dari Swasta di Luar Negeri yang laporan keuangannya dilaporkan secara terpisah atau menjadi satu kesatuan.

Asgardia

KBLI 2017-updated

KBLI ini adalah KBLI 2017 yang diatur oleh Peraturan Kepala BPS (Perka BPS) No. 19 tahun 2017 tentang Perubahan KBLI 2015

JKT48 - Ayo Kita (Bayar Pajak) - Aitakatta Parody ft. TAX48

JKT48 - Ayo Kita (Bayar Pajak) - Aitakatta Parody ft. TAX48

Pajak Itu Wajib Lho...

(The Echo)..ini laguku...lagumu..:)

kalau..

JKT48

Ayo kita...ayo kita...

Bayar Pajak...Yes..

Cb-cb...

Lagu yang metal mana ya??? atau bisa juga dibuat satu lagu dalam berbagai macam genre musik, metal,  dangdut, keroncong, bosas campur sari dan lain lain..

Rebranding GNMP menjadi GKNMP

rebranding GNMP (gerakan nasional membayar pajak) menjadi GKNMP (Gerakan Kesadaran Nasional Membayar Pajak).

sekali lagi saya melakukan review soal GNMP yaitu tentang gerakan nasional membayar pajak. suatu gerakan yang merupakan gagasan sederhana yang saya rumuskan dalam tiga hal yaitu :

1. Kenapa ada gerakan ini?

ada karena Gerakan ini timbul dan ada pada setiap penduduk dan Warga Negara Republik Indonesia

2. apa maksudnya?.

Maksud dari gerakan ini adalah suatu gerakan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 23A UUD Dasar 1945. 

3. siapa sasarannya

Sasaran dari gerakan Nasional Membayar Pajak adalah Wajib Pajak dan atau penduduk di Indonesia.

pemikiran sederhana dan positif ini bagi saya cukup untuk menggerakkan yang "Wajib" mematuhi kewajibannya dalam perpajakan. Gagasan ini saya konsep pada tanggal 11 Maret 2014 (meski sebenarnya udah lama ada tapi menunggu waktu yang tepat), sekitar jam 21.15 WITA.
Gerakan Nasional Membayar Pajak (GNMP) ini merupakan gerakan inovasi yang ingin mengaktifkan norma-norma tertentu, nilai-nilai, dan lain-lain. Kenapa saya menyebutnya sebagai gerakan inovasi individu, karena pada dasarnya pemikiran ini datang dari sebuah konseptual sederhana yang saya tuangkan dalam sebuah tulisan melalui berbagai media personal melalui facebook, whats up dan weblog dan media ditempat saya bekerja. 

Pembayar Pajak itu...

Bagaimana dengan Entitas?.
Entitas itu Orang Pribadi atau Badan.
Apa perbedaan antara entiti dan pembayar pajak?.
Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Abstraksi, misalnya, biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas.
Pembayar Pajak itu terdiri atas
1. Orang Pribadi
2. Badan
3. Orang Pribadi dan Badan
4. Badan dengan Badan
5. Bendahara

Clear dah.....

angka 3, angka 4 dan angka 5 itu merupakan eskalasi dari angka 1 dan angka 2.

Locus, Tempus dan Datum

Locus = lokasi
Tempus = waktu
Datum = data

Mix Assesment

Self Assesment
Office Assesment
jadi

Mix Assesment

about the past

relatif, apa yang diteliti oleh peneliti adalah fenomena masa lalu yang tertuang dalam dokumen. catatan, laporan dll.
Kondisi aktual itu ditemukan dalam soal budaya, sosial (komunikasi, politik, sastra dll).
Apakah hal aktual hari ini diteliti dalam ke satu atau dua bulan ke depan juga bukan hal terkait masa lalu?.

-19 Maret 2019-ekosusilo

for that position in 2006

I am the one who deposited the name for that position in 2006

Penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Penjelasan Pasal 10

Ketentuan ini mengatur tentang cara penilaian harta, termasuk persediaan, dalam rangka
menghitung penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dalam perusahaan, menghitung keuntungan atau kerugian apabila terjadi penjualan atau pengalihan harta, dan penghitungan penghasilan dari penjualan barang dagangan.

Pembayaran yang sah

Uang adalah alat pembayaran yang sah.
Bagaimana dengan pembayaran yang diganti dengan barang?.
Dicari harga barang yang senilai dengan barang tersebut.

kekeliruan suatu keputusan dan pengaturan

Kalau besichkking ada kekeliruan maka dapat dibetulkan oleh yang bertanggung jawab oleh siapa yang memutuskan,

Untuk regulling jika belum ada kesempurnaan maka dapat menjadi tanggung jawab semua pihak sebagaimana yang diatur dalam regulling, tidak semata-semata menjadi tanggung jawab yang menandatanganinya.
kenapa demikian?.
Karena regulling mengatur semua pihak.

Jadi siapa saja, memiliki hak yang sama untuk dapat memberikan masukan, sanggahan atau komentar terkait dengan regulling. 

Tentu berbeda dengan besichking yang sifatnya khusus untuk pihak-pihak yang diatur dan disebutkan di dalamnya.

Jadi....

merdekalah dalam "pengaturan".

Victoria and Abdul

Film Victoria and Abdul
ya...Ratu Victoria dan Abdul Karim

menarik dan merupakan epic

Before pendekatan2

jika tidak dapat diukur objek-objeknya maka dapat menggunakan pendekatan, baik  pendekatan biaya atau pendekatan pendapatan.

Jadi tidak serta merta menggunakan pendekatan tapi menggunakan ini lho rumusnya.

Y = mx + c

Y = Nilai
M = Nilai luasan
m= gradien
c=konstanta

Melaksanakan UU sebelum diubah tanpa ada norma baru

merumuskan dan melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku

...menurut saya:
tidak diperlukan norma baru selain yang ditentukan dalam tugas pokok dan fungsinya kecuali terkait dengan IT, SDM dan Biaya serta prosedur-prosedur yang terkait dengan kebijakan yang harus dilaksanakan.


Jika ada norma baru selain yang sudah diatur dalam pasal-pasal dalam Undang-undang, maka diperlukan pengaturan berupa PP atau Perppu misalnya.

Apalagi jika menafsirkan dengan membuat norma hukum baru yang berasal dari yang sudah diatur oleh Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Locus, tempus dan datum

locus, tempus dan datum merupakan syarat alam dalam suatu peristiwa

what is the best?.

what is the best?.

seirama

aku enggak pernah akan lupa bahwa perjuangan apapun tidak akan berhenti...
banyak hal dalam memori setiap insan dengan jalannya masing-masing bergerak seirama...
senapas dengan gerak langkahnya...

diantara kisah-kisah nyata...
sekeping cerita dalam haru biru...

apakah impian itu makin bergelora dalam hiruk pikuk yang terkadang terasa sunyi?.

....catatan 18 desember 2018...

Tertib, Teratur dan Rutin dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Tertib, Teratur dan Rutin dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Call Me...

Call Me...

Data dalam tabel

Bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel?.
Salah satunya jika isi informasi dalam tabel adalah berbentuk data dalam satuan yang berbeda maka data yang lumayan banyak tersebut tetap disajikan dalam bentuk tabel. Tidak bisa diuraikan.

soal PERPPU again

Undang-undang lama terdiri atas 20 pasal
Kemudian ada PERPPU dan PERPPU tersebut isinya menambah materi di Undang-undang sebanyak 2 pasal...
Maka di Undang-undang yang baru menjadi 22 pasal.


Jadi di UU yang baru akan ada 22 pasal dengan materi yang isinya sama dengan Undang-undang dan materi dari PERPPU.

1. UU Nomor 1 tahun 200X...20 pasal
2. Perppu nomor 99 tahun 200X...2 pasal
3. UU nomor 1000 tahun 20XX...22 pasal

#10YearsChallenge-ekosusilo

2009 : AR
2019 : PK
-----....--------

2009 : mimpi punya Balitbang yaitu badan penelitian dan pengembangan
2019 : masih mimpi punya BALITBANG juga.

decide something

decide something not only because after hearing but because of reading something that is certain

Punokawan

Punokawan :

Balitbang-Badan Penelitian dan Pengembangan

Balitbang....I want it..!!!

Tanpa terasa...1 Januari 2019

1999-2001- Asisten Dosen di Universitas Gadjah Mada
lulus dari Universitas Gadjah Mada (UGM) bulan Mei 2002.
2002 : CPNS di bulan Desember 2002..Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2003 : PNS-Direktorat Jenderal Pajak (penempatan sementara di Direktorat Peraturan Perpajakan).
2004 : Pelaksana di KPPBB Singaraja
2005 : Koordinator Pelaksana di KPPBB Singaraja
2008 : Account Representative di KPP Pratama Denpasar Barat
2011 : Account Representative di KPP Madya Denpasar
2013 : Account Representative di KPP Pratama Denpasar Timur
2015 : Penelaah Keberatan di Kanwil DJP Bali
2017 : Penelaah Keberatan di Kanwil DJP Jawa Tengah II-sekarang

...lama juga ya...tidak terasa

Buku referensi...: My research about relation financial statement and marketing decision

Judul buku ini CRM, customer relationship management, karya Francis Buttle dan Stan Maklan.

Saya beli dengan hunting di bukalapak, bagus ini buku.

Thanks pemilik lama (bekas....😀)

ada buku satu lagi yang buat referensi, Muhammad Marketing Strategy.

Terima kasih Prof emailnya.

tapi good bye....
for a time.

Untuk Toolsnya saya menggunakan SmartPLS 3.0

dan buku karya Prof. Imam Ghozali

Perppu

Undang-undang lama 20 pasal
ada perppu dan perppu tersebut isinya menambah materi di Undang-undang sebanyak 2 pasal...
Maka di Undang-undang yang baru menjadi 22 pasal.

Jadi di UU yang baru akan ada 22 materi dimana isi dari Perppu adalah sama dengan materi dalam UU dan oleh karena itu maka UU nya menjadi memiliki 22 pasal tersebut.

Selamat Hari Ibu

selamat hari ibu...
kasih ibu tak terhingga sepanjang masa.

sunyi dalam hiruk pikuk

aku enggak pernah akan lupa bahwa perjuangan apapun tidak akan berhenti...
banyak hal dalam memori setiap insan dengan jalannya masing-masing bergerak seirama...
senapas dengan gerak langkahnya...

diantara kisah-kisah nyata...
sekeping cerita dalam haru biru...

apakah impian itu makin bergelora dalam hiruk pikuk yang terkadang terasa sunyi?.

....catatan 18 desember 2018...

Bagaimana dengan Undang-undang yang ada Perppunya?

Cetak Undang-undang yang lama lalu gabungkan dengan Perppu.

Jika Perppu sudah disahkan menjadi UU, maka Undang-undang yang baru tersebut menjadi satu kesatuan materi  Perppu dalam Undang-undang.

Soal Perppu

Pasal 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.  Jadi jika ada Perppu yang mengubah suatu UU, maka materi yang diubah dari Perppu tersebut menggantikan UU yang digantikannya karena isinya adalah sama. 

cut the number of digits

cut the number of digits

Old number      : xxxx.xxxxxx.xxxxxx

New number     :xxxxx.xx.xx (cut digits from old numbers with digit limits)-user

Insert  table

5.3%...ditumbuhkan

variabel-variabel yang linier

salah satu cerita masa lalu

.....

kami dipanggil berempat, kami datang berdua.

Beliau tidak mau kalau hanya berdua.. 

lalu kami kelimpungan memanggil temab kami berdua dengan sms dan telpon...

lalu terkumpullah kami berempat 

dan menghadaplah kami berempat...

namun cerita yang berkembang lain, karena ada sosok lain yang membiaskan...

dan ternyata itulah....

 ...separagraf cerita...

What is your mission?.

What is your mission?.
Mission will determines result.

KBLI 2017

KBLI 2017

Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut dalam ceteris paribus

Dari Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut dalam ceteris paribus

dapat dijelaskan sebagaiberikut:

1. Pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan dan belanja negara. Meningkatnya aktivitas ekonomi akan memengaruhi penerimaan perpajakan, diantaranya Pajak Penghasilan (badan usaha maupun orang pribadi), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai, serta pajak perdagangan Internasional. Perubahan di sisi pendapatan negara selanjutnya akan memengaruhi belanja negara, antara lain anggaran transfer ke daerah seperti dana bagi hasil pajak.
2. Laju inflasi juga akan berdampak pada postur APBN secara keseluruhan. Dengan kondisi ceteris paribus , kenaikan tingkat inflasi akan berpengaruh pada penerimaan negara dari PPh nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya. Tingkat inflasi juga akan memengaruhi konsumsi masyarakat, sehingga juga akan berdampak pada demand dari masyarakat atas pelayanan pemerintah. Untuk itu, Pemerintah akan berupaya mengendalikan tingkat inflasi dalam rentang sasaran inflasi 2019 yang telah ditetapkan, termasuk dengan dukungan program-program perbaikan dan peningkatan infrastruktur sehingga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional serta menjamin kelancaran distribusi antarwilayah.
3. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak terhadap belanja negara, khususnya terhadap pembayaran bunga utang. Dari sisi domestik, faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan adalah kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik dibandingkan negara lain di kawasan, laju inflasi yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil.
4. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berpengaruh pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran. Secara spesifik, asumsi nilai tukar tersebut akan memengaruhi pos-pos penerimaan dalam APBN yang nilainya mengacu pada dolar Amerika Serikat, seperti PPh migas, penerimaan pajak perdagangan internasional, dan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan eksplorasi migas.  Di sisi belanja, perubahan nilai tukar akan berdampak pada belanja subsidi energi,  belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri, serta pembayaran bunga dan pokok  utang luar negeri. Sementara di sisi pembiayaan, pergerakan nilai tukar akan berdampak  pada pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan  pinjaman, serta pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
5. Perubahan ICP dari sisi penerimaan APBN akan berdampak pada komponen penerimaan negara yang terkait dengan minyak dan gas bumi, seperti penerimaan PPh migas, penerimaan dari SDA migas, dan juga secara tidak langsung memengaruhi penerimaan dari SDA nonmigas. Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan dana bagi hasil (DBH) ke daerah.
6. Lifting migas secara spesifik akan memengaruhi beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta berpengaruh juga ke belanja yaitu transfer ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas.