Analisis Perubahan Nomenklatur Kementerian X Menggunakan Regulatory Sandbox (Data Dummy)

 

Analisis Perubahan Nomenklatur Kementerian X Menggunakan Regulatory Sandbox (Data Dummy)

Dalam simulasi ini, kita akan menggunakan data dummy untuk menganalisis perubahan nomenklatur Kementerian X menggunakan pendekatan Regulatory Sandbox. Data dummy ini dibuat untuk menggambarkan tantangan, solusi, dan dampak dari implementasi perubahan tersebut.

---

1. Deskripsi Kasus

• Kondisi Awal: Kementerian X memiliki nomenklatur lama, misalnya Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Riset (KPSDMR).
• Perubahan: Pemerintah ingin mengubah nama kementerian menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pengembangan SDM (KRTPSDM).
• Alasan Perubahan:
  • Mengakomodasi peran teknologi dan riset yang lebih luas.
  • Menyelaraskan program kerja kementerian dengan visi nasional terkait transformasi digital dan inovasi.
  • Meningkatkan efisiensi koordinasi lintas sektoral.

---

2. Data Dummy untuk Kementerian X

Aspek	Nomenklatur Lama (KPSDMR)	Nomenklatur Baru (KRTPSDM)	Perubahan
Struktur Organisasi	8 Direktorat, 3 Sekretariat	10 Direktorat, 3 Sekretariat	Penambahan 2 direktorat terkait teknologi.
SDM (Pegawai)	2.500 pegawai	2.700 pegawai	Penambahan 200 pegawai untuk direktorat baru.
Teknologi Informasi	60% digitalisasi (manual sistem)	85% digitalisasi (SPBE optimal)	Penguatan integrasi SPBE dan sistem AI.
Anggaran Tahunan	Rp 2,5 Triliun	Rp 2,8 Triliun	Penambahan anggaran Rp 300 Miliar.
Peraturan Terkait	5 Permen, 2 PP	Perlu revisi 5 Permen & 2 PP	Harmonisasi regulasi yang terdampak.

---

3. Analisis Regulatory Sandbox

Tahapan Uji Coba Sandbox untuk Perubahan Nomenklatur

Tahap	Deskripsi Kegiatan	Hasil Pengujian (Dummy Data)
Perencanaan	Merancang konsep perubahan, mengidentifikasi kebutuhan.	Dokumen konsep perubahan KRTPSDM dan daftar revisi PP.
Lingkup Uji Coba	Menguji perubahan pada 2 dari 10 direktorat baru.	Uji coba di Direktorat Teknologi dan Riset Publik.
Harmonisasi Regulasi	Mengidentifikasi revisi aturan Permen dan harmonisasi PP.	3 Permen membutuhkan revisi, 2 Permen dapat diadaptasi.
Integrasi Teknologi	Uji coba integrasi SPBE dan adaptasi teknologi AI.	SPBE terimplementasi 90% dengan beberapa sistem diuji.
Evaluasi SDM	Menyesuaikan struktur organisasi, pelatihan pegawai.	80 pegawai dilatih untuk peran baru dalam 3 bulan.
Monitoring dan Feedback	Evaluasi dampak, hambatan, dan masukan stakeholder.	Hambatan awal: SDM dan teknologi butuh harmonisasi lebih baik.

---

4. Dampak dan Skoring Regulatory Sandbox

A. Analisis Dampak Perubahan

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif
Efisiensi Regulasi	Mengidentifikasi regulasi yang butuh revisi.	Harmonisasi regulasi memerlukan waktu lama.
Struktur Organisasi	Penambahan direktorat meningkatkan fokus kerja.	Risiko overlap tugas antar direktorat.
SDM	Pegawai mendapat peran sesuai kebutuhan baru.	Memerlukan biaya tambahan untuk pelatihan.
Teknologi	SPBE mendukung layanan lebih cepat dan efektif.	Integrasi awal memerlukan waktu dan anggaran.
Anggaran	Penyesuaian anggaran sesuai peningkatan layanan.	Risiko pembengkakan biaya administrasi.

B. Skoring Regulatory Sandbox

Aspek	Skor (1-5)	Keterangan
Efisiensi Regulasi	4	Sandbox mengidentifikasi aturan yang perlu direvisi.
Struktur Organisasi	4	Penambahan direktorat mendukung inovasi baru.
SDM	3	Perlu waktu untuk adaptasi dan pelatihan pegawai.
Teknologi Informasi	5	Sandbox berhasil meningkatkan SPBE hingga 90%.
Anggaran	4	Penambahan anggaran terukur sesuai kebutuhan.

Total Skor: 20/25

Interpretasi:
Pendekatan Regulatory Sandbox dalam perubahan nomenklatur Kementerian X menunjukkan hasil yang cukup efektif, terutama dalam integrasi teknologi dan penguatan struktur organisasi. Hambatan utama terletak pada harmonisasi regulasi dan adaptasi SDM.

---

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan:
Pendekatan Regulatory Sandbox dalam perubahan nomenklatur Kementerian X berhasil menguji implementasi perubahan secara terbatas, memberikan:

1. Efektivitas Integrasi Teknologi: SPBE dan AI berhasil mendukung peningkatan layanan.
2. Penguatan Organisasi: Struktur baru lebih adaptif terhadap tantangan riset dan teknologi.
3. Identifikasi Regulasi: Menemukan 5 Permen dan 2 PP yang perlu direvisi.

Rekomendasi:

1. Percepatan Harmonisasi Regulasi: Segera revisi aturan terkait untuk menghindari hambatan hukum.
2. Fokus pada SDM: Perlu percepatan pelatihan pegawai agar siap menjalankan fungsi baru.
3. Skalabilitas Teknologi: Terus optimalkan SPBE dan sistem berbasis AI agar layanan publik lebih efisien.
4. Monitoring Berkelanjutan: Evaluasi dampak secara berkala untuk memastikan efektivitas implementasi.

Dengan pendekatan ini, perubahan nomenklatur dapat diimplementasikan secara efisien dan fleksibel, tanpa menimbulkan gangguan besar terhadap fungsi kementerian.