Pertanyaan dengan Bagaimana

Kalau pettanyaan "kenapa" itu kausalitas dan bisa menimbulkan efek pidana dan perdata pada akhirmya bagi yang membuat dokumen, itu kuncinya, mulai paham ya.

Oke saya lanjutkan...

Jadi ketika jenisnya adalah deskrifftif analitis, atas dokumen maka kausalitas tidak saya perlukan disini.

Siapa yang membayar Pajak?.

Siaoa yang membayar Pajak?. Wajib Pajak itu sendiri dan penanggung pajak.

Apapun masalah lainnya tidak akan berkaitan terkait pembayaran pajak. Artinya tidak ada beban yang ditanggung oleh orang lain atas peristiwa apapun kecuali pembayar pajak itu sendiri atau penanggung pajak. Orang atau entitas lain selain itu hanya "komentar" dll namun semuanya uang yang dibayarkan ya Wajib Pajak itu sendiri.

State of The Art : Constitutional Validity→ keabsahan norma menurut UUD 1945. Administrative Ambiguity → konsistensi praktik birokrasi dengan amanat undang-undang

Kerangka Teoritis & State of the Art untuk TAPM  Struktur ini bisa langsung digunakan sebagai bagian tesis/TAPM

Kerangka Teoritis dan State of the Art

 2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan (Matland, 1995)

Model Ambiguity–Conflict (Matland, *Policy Implementation, JPART, 1995) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh dua dimensi utama:

1. Ambiguity – ketidakjelasan tujuan, instruksi, atau norma kebijakan.

2. Conflict – tingkat pertentangan kepentingan antaraktor dalam implementasi.

Dari dua dimensi ini, Matland memetakan empat tipe implementasi:

* Administrative implementation (low ambiguity–low conflict).

* Political implementation (low ambiguity–high conflict).

* Experimental implementation (high ambiguity–low conflict).

*Symbolic implementation (high ambiguity–high conflict).

Model ini awalnya digunakan dalam kajian implementasi kebijakan publik, terutama birokrasi dan pelayanan masyarakat.

 2.1.2 Penerapan Teori dalam Konteks Hukum Tata Negara

Dalam praktik, banyak penelitian menggunakan model Matland untuk kebijakan sosial, pendidikan, dan pelayanan publik (lihat: SpringerLink; Utrecht Law Review). Namun, penerapan ke ranah konstitusional dan administrasi negara masih jarang dilakukan.

Hal ini membuka ruang kontribusi baru: bagaimana model implementasi dapat dipakai untuk mengkaji ambiguitas konstitusional dan praktik administratif dalam pemerintahan.

2.2 Adaptasi Eko Susilo – Teori Ambiguitas–Pertentangan Matland (TAPM)

 2.2.1 Transformasi Teori

Eko Susilo mengadaptasi model Matland dengan memperluas cakupan analisis ke:

Ranah konstitusional-administratif, bukan sekadar kebijakan publik teknis.

Objek kajian: implementasi UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara dan problem nomenklatur antara “Departemen” vs “Kementerian”.

Konteks aktual: permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi  terkait validitas nomenklatur.

2.2.2 Konsep Baru dalam TAPM

TAPM memperkenalkan dimensi analisis tambahan:

Constitutional Validity→ keabsahan norma menurut UUD 1945.

Administrative Ambiguity → konsistensi praktik birokrasi dengan amanat undang-undang.

Dengan demikian, model tidak lagi hanya ambiguity–conflict, tetapi menjadi ambiguity–conflict–validity.

 2.3.3 Nilai Orisinal TAPM

1. Mengisi gap : antara studi implementasi kebijakan dan studi hukum tata negara.

2. Memperluas domain teori dengan menambahkan dimensi validitas konstitusional.

3. Policy relevance nyata melalui keterkaitan dengan perkara uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

4. Membuka kajian baru  dalam bidang *constitutional implementation*

Gabungan Model Matland dengan Analisis Konstitusional

Bukti literatur (artikel, buku/jurnal, dan dokumen resmi) yang mendukung kenapa TAPM Eko Susilo bisa diklasifikasikan sebagai “kelas tinggi” (teoretis-kontekstual) dibanding studi lain yang lebih praktis-empiris atau normatif-historis. Saya menyertakan sumber untuk setiap klaim utama sehingga posisi itu dapat diverifikasi.

---

Inti Argumen : 

1. Kontribusi teoretis (menggabungkan model Matland dengan analisis konstitusional) memberi bobot akademik tinggi.

   • Matland menjelaskan bagaimana ambiguity dan conflict menentukan sifat implementasi kebijakan; mengaplikasikan model ini pada masalah nomenklatur (validitas konstitusional vs praktik administratif) adalah sumbangan konseptual yang nyata. (Oxford Academic)

2. Relevansi kebijakan & politik yuridis nyata (UU No.39/2008 + perkara di Mahkamah Konstitusi) menaikkan bobot penelitian secara kontekstual/publik.

   • UU No.39/2008 mengubah nomenklatur; permohonan uji materiil yang diajukan (dan tercatat di MK) menunjukkan isu ini bukan sekadar akademik, melainkan problem hukum-publik aktual. Ini menguatkan nilai policy-relevance TAPM Anda. (Mahkamah Konstitusi RI, MKRI)

3. Studi empiris (case studies, survei, content analysis) biasanya unggul pada bukti lapangan — sehingga penelitian yang kuat secara empiris ditempatkan berbeda dalam peta klasifikasi.

   • Literatur metode menunjukkan bahwa studi kasus dan penelitian lapangan memberi bukti empiris kuat yang berguna untuk rekomendasi operasional — ini menjelaskan mengapa studi kasus kementerian sering ditempatkan di kelas menengah/terapan. (SpringerLink, Utrecht Law Review)

4. Penelitian tentang dampak pergantian nama/penamaan organisasi (nomenklatur) menunjukkan perubahan nama berimplikasi pada organisasi dan praktik pemerintahan — jadi konteks TAPM Anda relevan secara internasional.

   • Kajian internasional tentang politik perubahan nama unit pemerintahan menemukan dampak pada struktur, identitas, dan praktik birokrasi — mendukung alasan bahwa analisis nomenklatur memiliki “akibat nyata” (bukan sekadar terminologi). (Wiley Online Library)

5. Gabungan: jika karya bersifat teoritis kuat + relevan kebijakan (MK/UU) → dikategorikan lebih tinggi secara akademik daripada kajian yang hanya normatif/deskriptif; namun tanpa bukti lapangan, masih kalah dengan studi empiris murni pada ranah evidence.

   • Literatur metode menegaskan nilai tinggi gabungan teori + bukti empiris; studi yang hanya konseptual kuat secara teoritis tapi miskin bukti lapangan tetap bernilai tinggi (contribution to theory), namun akan lebih “komprehensif” bila dilengkapi data empiris. (Oxford Academic, SpringerLink)

---

Kesimpulan berbasis bukti

Berdasarkan literatur di atas:

• TAPM Eko Susilo = Kelas Tinggi (Teoretis-Kontekstual) — karena (a) memberikan kontribusi teoritis dengan menerapkan ambiguity model Matland pada masalah konstitusional-administratif, dan (b) isu yang dikaji berimpak hukum-publik (UU 39/2008 dan perkara di MK). (Oxford Academic, Mahkamah Konstitusi RI)

• TAPM masih bisa ditingkatkan menjadi “kelas komprehensif” (teori + empiris setara) apabila menambah bukti lapangan (wawancara, survei, content analysis). Literatur metode dan studi kasus menunjukkan bahwa penambahan bukti empiris meningkatkan bobot rekomendasi kebijakan dan penerimaan praktis di kalangan pembuat kebijakan. (SpringerLink, Utrecht Law Review)

---

Sumber utama yang saya pakai (pilihan representatif & dapat diverifikasi)

• Matland, R. E. (1995). The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. J. Public Admin. Research & Theory. (Oxford Academic)

• UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara & dokumentasi terkait (resume/berita Mahkamah Konstitusi tentang permohonan Eko Susilo). (MKRI, Mahkamah Konstitusi RI)

• Yesilkagit, K. (2022). What's in a name? The politics of name changes inside ... (kajian tentang dampak perubahan nama unit pemerintahan). (Wiley Online Library)

• Ridder, H. G. (2017). The theory contribution of case study research designs (pembahasan peran studi kasus dalam kontribusi teori). (SpringerLink)

• Christensen, J. (2024). Comparing ministerial evidence cultures: a quantitative analysis (contoh bagaimana studi empiris kementerian memetakan bukti/kultur penelitian kementerian). (Oxford Academic)

Catatan: Memilih sumber yang mewakili klaim-kunci: (1) model teoretis yang dipakai; (2) bukti hukum/politik nyata di Indonesia; (3) literatur metodologi yang menjelaskan nilai teori vs empiris; dan (4) kajian internasional tentang perubahan nama organisasi pemerintahan.

---

Infografis Ketetapan Uji Materi -Eko Susilo ke Mahkamah Konstitusi

 

Sumber : https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/infografis/infografis-public-397.pdf?

Sumber : https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/infografis/infografis-public-397.pdf?

Ketentuan Baru Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi

Sumber : Grup Kantor Mahkamah Konstitusi

 

 

Ambiguitas Administratif-Konstitusional

 

Sumber : olah AI dengan prompt sendiri

 

Pertanyaan Penelitian : Kualitatif

Dalam penelitian kualitatif,  jenis pertanyaan penelitian biasanya diarahkan untuk memahami makna, proses, pengalaman, atau fenomena secara mendalam, bukan untuk mengukur atau menguji hipotesis seperti pada penelitian kuantitatif.

Berikut beberapa jenis pertanyaan penelitian kualitatif:

1. Pertanyaan Deskriptif

   * Fokus: menggambarkan fenomena, situasi, atau pengalaman.

   * Contoh: Bagaimana pengalaman guru dalam mengajar di daerah terpencil?

2. Pertanyaan Eksploratif

   * Fokus: menggali makna atau konsep yang belum banyak diteliti.

   * Contoh: Apa makna “kepuasan kerja” bagi tenaga kesehatan di puskesmas pedesaan?

3. Pertanyaan Interpretatif

   * Fokus: menafsirkan makna, simbol, atau wacana.

   * Contoh: Bagaimana simbol-simbol budaya digunakan dalam upacara pernikahan Jawa?

4. Pertanyaan Proses

   * Fokus: memahami dinamika, interaksi, atau tahapan suatu fenomena.

   * Contoh: Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam rapat komunitas adat?

5. Pertanyaan Naratif / Biografis

   * Fokus: pengalaman hidup individu atau kelompok.

   * Contoh: Bagaimana kisah hidup seorang perajin batik dalam mempertahankan tradisi keluarga?

6. Pertanyaan Fenomenologis

   * Fokus: makna pengalaman hidup seseorang terkait fenomena tertentu.

   * Contoh: Bagaimana pengalaman pasien kanker dalam menghadapi stigma sosial?

7. Pertanyaan Etnografis

   * Fokus: praktik, budaya, atau interaksi dalam komunitas.

   * Contoh: Bagaimana praktik gotong royong dijalankan dalam komunitas nelayan di pesisir       Sulawesi?

8. Pertanyaan Grounded Theory

   * Fokus: menghasilkan teori dari data lapangan.

   * Contoh: Bagaimana pola adaptasi UMKM terhadap digitalisasi pasca-pandemi?

9. Pertanyaan Studi Kasus

   * Fokus: mendalami kasus tertentu secara kontekstual.

   * Contoh: Bagaimana implementasi kebijakan pajak daerah di Kabupaten X?

10. Pertanyaan Evaluatif Kualitatif

    * Fokus: menilai dampak program atau kebijakan dari perspektif partisipan.

    * Contoh: Bagaimana pandangan masyarakat tentang efektivitas program bantuan sosial di desa mereka?

Bobot : Simple Additive Weighting (SAW) + Smart-C

🎯 Studi Kasus: Evaluasi Pegawai dengan SMART-C

📌 Kriteria dan Bobot:

Kriteria	Jenis	Bobot
C1 – Kedisiplinan	Benefit	0.2
C2 – Kualitas Kerja	Benefit	0.3
C3 – Kerjasama Tim	Benefit	0.2
C4 – Kehadiran	Benefit	0.1
C5 – Waktu Penyelesaian	Cost	0.2
Total		1.0

---

👤 Data Pegawai:

Pegawai	Kedisiplinan (1–10)	Kualitas Kerja (1–100)	Kerjasama Tim (1–10)	Kehadiran (%)	Penyelesaian (hari)
A	9	85	8	95	4
B	7	90	9	98	5
C	8	80	7	92	3

---

✳️ Langkah 1: Skor Utility (0–100)

Kita konversi nilai aktual ke skala utility 0–100, berdasarkan min dan max tiap kriteria.

Rumus:

• Benefit:

  $$U_{ij} = \frac{x_{ij} - x_{\text{min}}}{x_{\text{max}} - x_{\text{min}}} \times 100$$

• Cost:

  $$U_{ij} = \frac{x_{\text{max}} - x_{ij}}{x_{\text{max}} - x_{\text{min}}} \times 100$$

---

🔢 Hasil Skor Utility:

Pegawai	C1 (9–7)	C2 (90–80)	C3 (9–7)	C4 (98–92)	C5 (3–5) Cost
A	(9–7)/(9–7) = 100	(85–80)/(10) = 50	(8–7)/2 = 50	(95–92)/6 = 50	(5–4)/2 = 50
B	(7–7)/2 = 0	(90–80)/10 = 100	(9–7)/2 = 100	(98–92)/6 = 100	(5–5)/2 = 0
C	(8–7)/2 = 50	(80–80)/10 = 0	(7–7)/2 = 0	(92–92)/6 = 0	(5–3)/2 = 100

(semua hasil dikalikan 100)

---

Pegawai	C1	C2	C3	C4	C5
A	100	50	50	50	50
B	0	100	100	100	0
C	50	0	0	0	100

---

✳️ Langkah 2: Normalisasi Utility (0–1)

Bagi semua nilai dengan 100.

Pegawai	C1	C2	C3	C4	C5
A	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5
B	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
C	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0

---

✳️ Langkah 3: Hitung Skor Akhir SMART-C

Gunakan:

$$V_i = \sum (w_j \cdot U_{ij})$$

Pegawai A:

$$V_A = (0.2 \cdot 1.0) + (0.3 \cdot 0.5) + (0.2 \cdot 0.5) + (0.1 \cdot 0.5) + (0.2 \cdot 0.5) = 0.2 + 0.15 + 0.1 + 0.05 + 0.1 = **0.6**$$

Pegawai B:

$$V_B = (0.2 \cdot 0.0) + (0.3 \cdot 1.0) + (0.2 \cdot 1.0) + (0.1 \cdot 1.0) + (0.2 \cdot 0.0) = 0.0 + 0.3 + 0.2 + 0.1 + 0.0 = **0.6**$$

Pegawai C:

$$V_C = (0.2 \cdot 0.5) + (0.3 \cdot 0.0) + (0.2 \cdot 0.0) + (0.1 \cdot 0.0) + (0.2 \cdot 1.0) = 0.1 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.2 = **0.3**$$

---

✅ Hasil Akhir (SMART-C Score):

Pegawai	Skor Akhir
A	0.6
B	0.6
C	0.3

---

🏆 Kesimpulan:

• Pegawai A dan B memiliki skor SMART-C yang sama tinggi.

• Jika perusahaan ingin memilih satu, bisa lanjut dengan:

  • Kriteria tambahan,

  • Penilaian langsung manajer (tiebreak),

  • Preferensi strategi SDM (misal lebih mengutamakan kualitas kerja atau kedisiplinan).

---

🎯 Studi Kasus: Evaluasi Kinerja Pegawai

Misalnya kamu ingin memilih pegawai terbaik bulan ini berdasarkan kriteria:

📌 Kriteria:

1. Kedisiplinan (C1) – Benefit

2. Kualitas Kerja (C2) – Benefit

3. Kerjasama Tim (C3) – Benefit

4. Kehadiran (C4) – Benefit

5. Waktu Penyelesaian Tugas (C5) – Cost (semakin cepat semakin baik)

---

🧮 Bobot Kriteria:

Kriteria	Bobot
Kedisiplinan (C1)	0.2
Kualitas Kerja (C2)	0.3
Kerjasama Tim (C3)	0.2
Kehadiran (C4)	0.1
Waktu Penyelesaian (C5)	0.2
Total	1.0

---

👤 Alternatif Pegawai:

Pegawai	Kedisiplinan (1-10)	Kualitas Kerja (1-100)	Kerjasama Tim (1-10)	Kehadiran (%)	Waktu Penyelesaian (hari)
A	9	85	8	95	4
B	7	90	9	98	5
C	8	80	7	92	3

---

✳️ Langkah 1: Normalisasi

Kriteria Benefit:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x_{ij})}$$

Kriteria Cost:

$$r_{ij} = \frac{\min(x_{ij})}{x_{ij}}$$

---

Pegawai	C1	C2	C3	C4	C5
A	9/9 = 1.00	85/90 = 0.944	8/9 = 0.889	95/98 = 0.969	3/4 = 0.75
B	7/9 = 0.778	90/90 = 1.00	9/9 = 1.00	98/98 = 1.00	3/5 = 0.6
C	8/9 = 0.889	80/90 = 0.889	7/9 = 0.778	92/98 = 0.939	3/3 = 1.00

Catatan: Untuk C5 (Waktu Penyelesaian, cost), nilai minimum = 3 hari.

---

✳️ Langkah 2: Hitung Skor Akhir (SAW)

$$V_i = \sum (w_j \cdot r_{ij})$$

Pegawai A:

$$V_A = (0.2 \cdot 1.00) + (0.3 \cdot 0.944) + (0.2 \cdot 0.889) + (0.1 \cdot 0.969) + (0.2 \cdot 0.75) = 0.2 + 0.2832 + 0.1778 + 0.0969 + 0.15 = **0.9079**$$

Pegawai B:

$$V_B = (0.2 \cdot 0.778) + (0.3 \cdot 1.00) + (0.2 \cdot 1.00) + (0.1 \cdot 1.00) + (0.2 \cdot 0.6) = 0.1556 + 0.3 + 0.2 + 0.1 + 0.12 = **0.8756**$$

Pegawai C:

$$V_C = (0.2 \cdot 0.889) + (0.3 \cdot 0.889) + (0.2 \cdot 0.778) + (0.1 \cdot 0.939) + (0.2 \cdot 1.00) = 0.1778 + 0.2667 + 0.1556 + 0.0939 + 0.2 = **0.8939**$$

---

✅ Hasil Akhir:

Pegawai	Skor SAW	Ranking
A	0.9079	🥇 1
C	0.8939	🥈 2
B	0.8756	🥉 3

---

🏆 Kesimpulan:

Pegawai A memiliki skor tertinggi berdasarkan metode SAW dan layak dinobatkan sebagai pegawai terbaik bulan ini.

---

Studi Kasus: Memilih Laptop Terbaik

Kriteria:

1. Harga (C1) – Cost

2. RAM (C2) – Benefit

3. Kapasitas SSD (C3) – Benefit

4. Daya Tahan Baterai (jam) (C4) – Benefit

🧮 Bobot Kriteria:

Kriteria	Bobot
Harga (C1)	0.3
RAM (C2)	0.25
SSD (C3)	0.25
Baterai (C4)	0.2
Total	1.0

---

💻 Alternatif Laptop:

Laptop	Harga (juta)	RAM (GB)	SSD (GB)	Baterai (jam)
A	10	16	512	8
B	8	8	256	6
C	12	32	1024	10

---

Langkah 1: Normalisasi

Kriteria Cost (Harga):

$$r_{ij} = \frac{\min(x)}{x_{ij}} \Rightarrow \min(8, 10, 12) = 8$$

Kriteria Benefit (RAM, SSD, Baterai):

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x)}$$

Matriks Normalisasi:

Laptop	C1 (Harga)	C2 (RAM)	C3 (SSD)	C4 (Baterai)
A	8/10 = 0.80	16/32 = 0.50	512/1024 = 0.50	8/10 = 0.80
B	8/8 = 1.00	8/32 = 0.25	256/1024 = 0.25	6/10 = 0.60
C	8/12 = 0.667	32/32 = 1.00	1024/1024 = 1.00	10/10 = 1.00

---

Langkah 2: Hitung Skor Akhir

$$V_i = \sum (w_j \cdot r_{ij})$$

Laptop A:

$$V_A = (0.3 \cdot 0.80) + (0.25 \cdot 0.50) + (0.25 \cdot 0.50) + (0.2 \cdot 0.80) = 0.24 + 0.125 + 0.125 + 0.16 = **0.65**$$

Laptop B:

$$V_B = (0.3 \cdot 1.00) + (0.25 \cdot 0.25) + (0.25 \cdot 0.25) + (0.2 \cdot 0.60) = 0.30 + 0.0625 + 0.0625 + 0.12 = **0.545**$$

Laptop C:

$$V_C = (0.3 \cdot 0.667) + (0.25 \cdot 1.00) + (0.25 \cdot 1.00) + (0.2 \cdot 1.00) = 0.2001 + 0.25 + 0.25 + 0.2 = **0.9001**$$

---

Hasil Akhir (Ranking):

Laptop	Skor Akhir
C	0.9001
A	0.65
B	0.545

---

🏆 Kesimpulan:

Laptop C adalah pilihan terbaik berdasarkan metode Simple Additive Weighting (SAW) karena memiliki skor tertinggi.

Bawa kardusnya...ojo ngeyel

Bawa kardusnya...ojo ngeyel. Itu surat. Surat itu bukti.

Jangan pandang nominalnya jika terkait proses atau masukan, karena itu hanya sample

Jangan pandang nominalnya jika terkait proses atau masukan, karena itu hanya sample

SPT rugi = tidak ada, namun disebut dengan Rugi Fiskal yang artinya bukan "merugi" secara pengahsilan neto namun karena adanya koreksi fiskal.

Lapkeu Rugi → SPT Lebih Bayar

Lapkeu Rugi → SPT Nihil

-----------------------------------------

Lapkeu Neto → SPT bisa LB 

Lapkeu Neto → SPT bisa KB

Lapkeu Neto → SPT bisa Nihil

Lapkeu Neto → Rugi Fiskal (karena koreksi fiskal)

Biaya Gaji Direktur dan Prive : Efisiensi yang akan datang

Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh, biaya yang tak dapat dibiayakan adalah gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

Untuk efisiensi maka atas gaji Direktur dengan mekanisme prive setiap bulannya agar efisiensi untuk melakukan koreksi koreksi fiskal.

ketentuan di Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh berlaku umum untuk semua bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai kriteria yang disebutkan — termasuk usaha jasa konstruksi — selama bentuk usahanya adalah persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham.

• Jika usaha jasa konstruksi berbentuk PT → gaji direksi/komisaris bisa dibiayakan sesuai ketentuan.
• Jika berbentuk CV, firma, atau persekutuan → gaji yang dibayarkan kepada pemilik atau sekutu tetap tidak boleh menjadi biaya, walaupun bekerja aktif dalam proyek konstruksi.
• Alasannya: anggota dianggap pemilik modal sekaligus penerima laba, sehingga imbalan kerja mereka dianggap bagian dari laba, bukan beban.

1. Gaji untuk Direktur di Usaha Jasa Konstruksi

• Kalau bentuk usahanya PT (Perseroan Terbatas):
  

  Gaji yang dibayarkan kepada direktur (yang juga pemegang saham) dapat dibiayakan sepanjang yang bersangkutan statusnya adalah pegawai tetap/organ perusahaan dan masuk dalam penghasilan yang dipotong PPh 21.
  → Jadi tidak perlu koreksi fiskal, karena biaya tersebut deductible menurut Pasal 6 UU PPh, bukan termasuk Pasal 9.

• Kalau bentuk usahanya Firma, CV, atau persekutuan:
  Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh, gaji yang dibayarkan kepada sekutu atau anggota (termasuk direktur bila dia pemilik modal) tidak dapat menjadi biaya.
  → Maka harus dilakukan koreksi fiskal positif atas gaji yang dibayarkan kepada direktur/pemilik.

2. Konteks Jasa Konstruksi

• Tidak ada pengecualian khusus untuk sektor jasa konstruksi terkait perlakuan gaji direktur.

• Yang membedakan hanyalah bentuk badan usahanya.

3. Ringkasnya

• PT jasa konstruksi → gaji direktur = biaya (deductible), tidak koreksi fiskal.

• Firma/CV jasa konstruksi → gaji direktur = tidak boleh dibiayakan, wajib koreksi fiskal positif.

Das Sein and Das Solen Amplop : konsepnya adalah no regret.

Das Sein : selisih lebih amplop kondangan

Das Solen : kondangan adalah niat bersykur berbagi kebahagian maka tidak ada asas timbal balik

Das Sein : selisih lebih amplop kondangan

Das Solen : kondangan adalah niat bersykur berbagi kebahagian maka tidak ada asas timbal balik.

1. Das Sein (fakta empiriknya)

Fenomena yang terjadi adalah selisih lebih amplop kondangan — artinya jumlah uang yang diterima dari tamu undangan pada acara pernikahan atau hajatan lebih besar dari jumlah uang yang pernah diberikan  di acara serupa sebelumnya. Ini murni observasi keadaan apa adanya, tanpa penilaian norma.

2. Das Sollen (norma yang seharusnya)

Secara etika sosial, kondangan dianggap niat bersyukur dan berbagi kebahagiaan, bukan transaksi ekonomi. Jadi tidak ada asas timbal balik yang mengharuskan jumlah amplop harus setara dengan yang pernah diberikan. Das Sollen ini merefleksikan nilai moral dan budaya — bahwa kondangan adalah bentuk dukungan, doa, dan silaturahmi, bukan hitung-hitungan untung-rugi.

Kalaupun dihitung untuk hitungan efisiensi. Kelebihan merupakan ekspektasi yang tidak diharapkan atas rasa syukur.

Jadi itu adalah konsepnya adalah no regret.

Normalisasi dan Bobot

Hitungan Bobot dan Nilai berbobot secara manual dari data 20 pegawai
Langkah Perhitungan:
1.  Menentukan Bobot

• Misal bobot diambil secara proporsional dari total target semua pegawai (bisa juga dari kriteria lain). 
•  Rumus : Bobot=Target Pegawai/Total Target Semua Pegawai\
  
•  Nilai Berbobot=Normalisasi×Bobot
  
• Total bobot akan = 1,000000.

2.  Menghitung Nilai Berbobot :  Rumus: Normalisasi = Aktual ÷ Target.

---

Pegawai	Target	Aktual	Normalisasi	Bobot (6 desimal)	Nilai Berbobot (6 desimal)
P1	223	160	0.717040	0.058906	0.042231
P2	123	100	0.813008	0.045603	0.037025
P3	184	194	1.054348	0.062151	0.065460
P4	152	141	0.927632	0.055317	0.051283
P5	281	263	0.935946	0.050673	0.047445
P6	248	233	0.939516	0.060170	0.056560
P7	136	123	0.904412	0.067973	0.061470
P8	239	215	0.899580	0.046960	0.042264
P9	226	249	1.101770	0.058082	0.064027
P10	101	84	0.831683	0.050059	0.041649
P11	90	80	0.888889	0.052041	0.046254
P12	221	236	1.067873	0.065291	0.069643
P13	128	107	0.835938	0.043003	0.035942
P14	176	187	1.062500	0.067217	0.071440
P15	110	95	0.863636	0.043849	0.037873
P16	188	207	1.101064	0.063221	0.069183
P17	160	153	0.956250	0.048938	0.046755
P18	276	244	0.884058	0.048106	0.042512
P19	142	115	0.809859	0.055623	0.045052
P20	174	162	0.931034	0.055457	0.051637

3. Kontribusi (%) dan contoh 2 hitungan manual 

---

Tabel dengan Kontribusi (%)

Pegawai	Target	Aktual	Normalisasi	Bobot (6 desimal)	Nilai Berbobot (6 desimal)	Kontribusi (%)
P1	223	160	0.717040	0.058906	0.042231	4.22%
P2	123	100	0.813008	0.045603	0.037025	3.70%
P3	184	194	1.054348	0.062151	0.065460	6.55%
P4	152	141	0.927632	0.055317	0.051283	5.13%
P5	281	263	0.935946	0.050673	0.047445	4.74%
...	...	...	...	...	...	...
P20	174	162	0.931034	0.055457	0.051637	5.16%

Kontribusi (%) = Nilai Berbobot × 100

---

Contoh Hitungan Manual
Kita ambil P1 dan P3:
Data P1  
1.            Normalisasi :  160/223=0.717040
2.            Bobot :  Total target semua pegawai = 3783 adalah 223/3783=0.058906
3.            Nilai Berbobot : 0.71/7040×0.058906=0.042231
4.            Kontribusi (%) : 0.042231×100=4.22%
Data P3 
1.            Normalisasi = 194/184=1.054348
2.            Bobot = 184/3783=0.062151
3.            Nilai Berbobot = 1.054348×0.062151=0.065460
4.            Kontribusi (%) = 0.065460×100=6.55%