Kau tidak Percaya, AKU LEBIH TIDAK PERCAYA. TAHU...!!!

Kau Tidak Percaya, AKU LEBIH TIDAK PERCAYA. TAHU...!!!

Ingat Masa Lalumu.....tangisi, resapi dan ingat..PAHAM KAU SOAL HIDUP????!!!

Kuitpan Puisi Tentang "TRUST"

Yuk... Aktifkan Akun Coretax Bapak/Ibu/Saudara sekalian sebangsa dan setanah air.

Bapak/Ibu/Saudara sekalian sebangsa dan setanah air

Aktifkan Akun Coretax

Data Yang Mempengaruhi Pos-pos

Jenis data yang memengaruhi:
Peredaran usaha (omzet)
Persediaan awal dan akhir
Pembelian
Biaya-biaya

…dengan pemisahan tegas antara yang:
1️⃣ Terkait penghasilan (objek PPh),
2️⃣ Terkait penghasilan bukan objek pajak, dan
3️⃣ Tidak terkait dengan penghasilan (non-income transactions).

---

🧭 I. PEREDARAN USAHA / OMZET

A. Data Terkait Penghasilan (Objek Pajak)

Jenis Data	Sumber Dokumen	Keterangan Detil	Dampak Pajak
Faktur Pajak Keluaran	e-Faktur (PMSE, DJP, atau internal)	Bukti penyerahan BKP/JKP oleh PKP; menjadi dasar PPN keluaran dan omzet bruto	Menambah omzet dan dasar pengenaan PPN
Faktur Penjualan / Invoice	Sistem akuntansi, manual, e-commerce	Menunjukkan nilai penjualan barang/jasa yang dilakukan	Menambah omzet
Nota kontan / Kwitansi	Kasir / POS	Transaksi tunai yang sering tidak tercatat di faktur	Menambah omzet (sering jadi sumber temuan DJP)
Mutasi rekening bank (kredit)	Rekening koran, mutasi harian	Dana masuk dari pelanggan — perlu uji kesesuaian dengan faktur	Menambah omzet jika berasal dari pelanggan
Laporan penjualan harian	POS, ERP, laporan kas harian	Rekap total transaksi per hari, bisa dibandingkan dengan penjualan akuntansi	Menambah omzet
Bukti pengiriman barang / DO	Surat jalan, BAST	Indikasi penyerahan fisik barang — bukti waktu pengakuan omzet	Menentukan waktu pengakuan penghasilan
Kontrak / Purchase Order	Dokumen perjanjian	Menjadi dasar kesepakatan harga dan volume penjualan	Bukti validasi omzet
Laporan E-Commerce	Shopee, Tokopedia, Bukalapak	Berisi nominal transaksi online	Menambah omzet
Laporan marketplace settlement	Transfer dari platform ke rekening	Bukti dana diterima dari platform	Menambah omzet
Retur penjualan	Nota retur / faktur pengganti	Mengurangi omzet tahun berjalan	Mengurangi penghasilan bruto

---

B. Data Penghasilan Bukan Objek Pajak

Jenis Data	Sumber Dokumen	Keterangan	Dampak Pajak
Setoran Modal	Akta, mutasi rekening, notulen RUPS	Tambahan modal dari pemegang saham	Tidak menambah omzet
Pinjaman diterima	Perjanjian pinjaman, rekening koran	Utang yang wajib dikembalikan	Tidak menambah omzet
Hibah/Sumbangan yang memenuhi Pasal 4(3)a	Akta hibah, surat keterangan	Harus tidak ada hubungan usaha dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan	Bukan objek PPh
Pengembalian piutang tak tertagih	Bukti penerimaan kas	Jika sudah dibebankan tahun lalu, maka kini bukan penghasilan lagi	Tidak menambah omzet
Dividen antar badan dalam negeri	Bukti pembagian dividen, notulen RUPS	Bila memenuhi Pasal 4(3)f UU PPh	Bukan objek PPh

---

C. Data Non-Income (Tidak Terkait Penghasilan)

Jenis Data	Sumber	Penjelasan	Dampak Pajak
Penjualan aset tetap	Akta jual beli, BAST	Bukan omzet, tapi menghasilkan keuntungan atau kerugian fiskal	Kena pajak bila ada laba atas selisih harga jual dengan nilai buku
Transfer antar rekening	Mutasi antar bank	Harus dieliminasi dari analisis omzet	Tidak memengaruhi
Pengembalian uang muka	Bukti transfer	Koreksi atas transaksi sebelumnya	Tidak menambah omzet

---

📦 II. PERSEDIAAN AWAL DAN AKHIR

A. Persediaan Awal

Jenis Data	Sumber	Keterangan	Dampak Pajak
Neraca akhir tahun lalu	Laporan keuangan audit	Pos “Persediaan” (barang dagangan, bahan baku, barang dalam proses)	Menjadi persediaan awal tahun berjalan
Laporan opname gudang tahun lalu	Berita acara opname	Fisik barang pada 31 Desember	Menentukan saldo awal stok
Kartu stok (stock card)	Sistem inventory	Rincian item dan jumlah	Validasi internal
Nilai persediaan (FIFO, average)	Sistem akuntansi	Metode penilaian menentukan HPP	Pengaruh ke HPP dan laba kena pajak

---

B. Persediaan Akhir

Jenis Data	Sumber	Penjelasan	Dampak Pajak
Opname fisik 31 Desember	Berita acara opname	Mengukur stok nyata akhir tahun	Menentukan nilai persediaan akhir
Kartu stok	Sistem inventory	Menggambarkan pergerakan per barang	Validasi dengan fisik
Laporan stok rusak/usang	Notulen opname	Koreksi nilai persediaan	Bisa dibebankan jika memenuhi Pasal 6 UU PPh
Penyesuaian stok	Jurnal penyesuaian	Koreksi perbedaan fisik dan buku	Menyesuaikan HPP fiskal
Harga pokok satuan terakhir	Sistem akuntansi	Penilaian FIFO atau average	Pengaruh laba bruto

---

🧾 III. PEMBELIAN (BARANG / BAHAN)

A. Pembelian untuk Kegiatan Usaha (Objek Pajak)

Jenis Data	Sumber	Keterangan	Dampak Pajak
Faktur pajak masukan	e-Faktur / vendor	Bukti pembelian BKP/JKP	Pajak masukan dapat dikreditkan
Invoice / nota pembelian	Vendor	Bukti pembelian barang atau jasa	Meningkatkan HPP
Bukti penerimaan barang	BAST / GRN	Konfirmasi barang diterima	Validasi pengakuan persediaan
Bukti pembayaran	Transfer bank, kas kecil	Verifikasi realisasi pembelian	Bukti keabsahan biaya
Rekap pembelian bulanan	Sistem akuntansi	Total pembelian selama periode	Dasar analisis HPP
Laporan importasi	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Barang impor, termasuk bea masuk dan PPN impor	Tambahan biaya perolehan
Retur pembelian	Nota retur / faktur pengganti	Mengurangi nilai pembelian	Koreksi HPP

---

B. Pembelian Non-Usaha (Non-deductible)

Jenis Data	Sumber	Keterangan	Dampak Pajak
Pembelian aset tetap	Faktur, BAST, akta jual beli	Tidak langsung memengaruhi HPP, masuk daftar aktiva	Disusutkan fiskal
Pembelian pribadi (pribadi direksi/pemilik)	Bukti belanja, mutasi rekening	Tidak berkaitan usaha	Tidak dapat dikurangkan
Pengeluaran investasi	Perjanjian investasi	Termasuk pembelian saham, properti investasi	Tidak memengaruhi HPP

---

💸 IV. BIAYA-BIAYA

A. Biaya yang Dapat Dikurangkan (Deductible)

Jenis Biaya	Dokumen Sumber	Keterangan	Dampak Pajak
Gaji, upah, bonus	Daftar gaji, bukti potong PPh 21	Harus ada bukti potong dan daftar hadir	Mengurangi penghasilan bruto
Sewa tempat, kendaraan, alat	Kontrak, faktur, bukti bayar	Untuk operasional usaha	Mengurangi penghasilan bruto
Biaya listrik, air, telepon, internet	Tagihan, bukti bayar	Harus atas nama perusahaan	Mengurangi laba
Biaya transportasi, pengiriman	Nota pengiriman, SPJ	Mendukung kegiatan usaha	Deductible
Biaya bunga pinjaman	Kontrak kredit, bukti transfer	Hanya untuk pinjaman usaha	Deductible
Biaya promosi, iklan	Faktur, kontrak	Untuk penjualan	Deductible
Biaya administrasi & bank	Rekening koran, nota debet	Biaya operasional usaha	Deductible
Penyusutan & amortisasi	Daftar aktiva tetap	Harus sesuai Pasal 11 & 11A UU PPh	Deductible
Biaya asuransi usaha	Polis dan bukti bayar	Asuransi inventaris, gedung, karyawan	Deductible
Biaya pelatihan karyawan	Invoice, sertifikat	Terkait peningkatan kemampuan	Deductible

---

B. Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan (Non-Deductible)

Jenis Biaya	Dokumen Sumber	Keterangan	Dampak Pajak
Denda dan sanksi pajak	Surat Tagihan Pajak, SSP	Tidak boleh dikurangkan (Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh)	Koreksi fiskal positif
Biaya pribadi pemilik	Bukti belanja	Tidak terkait usaha	Koreksi fiskal positif
Sumbangan dan donasi	Bukti transfer	Kecuali melalui lembaga resmi (Pasal 9 ayat (1) huruf g)	Non-deductible
Biaya untuk penghasilan bukan objek pajak	Perhitungan bunga, mutasi	Tidak terkait kegiatan usaha	Non-deductible
Pembentukan cadangan tanpa dasar	Jurnal akuntansi	Tidak diatur Pasal 9	Non-deductible
Royalti atau fee ke afiliasi tanpa dasar wajar	Kontrak transfer pricing	Koreksi fiskal positif	Non-deductible

---

🔍 V. HUBUNGAN ANTARDATA

Elemen	Hubungan dengan Data Lain	Tujuan Analisis
Peredaran usaha	Harus sinkron dengan mutasi rekening dan faktur keluaran	Uji kepatuhan omzet
Pembelian	Harus sesuai dengan faktur masukan dan stok masuk	Uji HPP dan PPN Masukan
Persediaan awal & akhir	Harus sinkron dengan laporan opname dan kartu stok	Uji akurasi HPP
Biaya operasional	Harus didukung bukti sah dan rasional terhadap omzet	Uji kewajaran laba
Arus kas masuk	Harus dapat dijelaskan asal-usulnya (penghasilan, pinjaman, modal)	Uji potensi tambahan kemampuan ekonomis (Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh)

---

Bukan ditafsirkan tapi dipahami

 

“Laku jujur, lawang kabegjan.”

 

Berikan uang dari hadiah itu atau souvenir itu ke anak Yatim Piatu

Jika aku pergi dari tempat itu

Berikan hadiah itu atau souvenir itu ke anak Yatim Piatu (uangnya)

Seperti yang saya lakukan sebelumnya di tempat lain.

Hitungan Prive : Pendekatan UMK/UMR : Pendekatan Biaya Hidup

Hitungan Prive : Pendekatan UMK/UMR : Pendekatan Biaya Hidup (minimalnya)

Menguatkan argumentasi

Cara : 

1. Kutip langsung pasal

2. Bandingkan dengan kasus lain (analogi yurisprudensi) rules based yang diterima secara common sense

3. Gunakan asas hukum

4. Gunakan logika sebab-akibat (silogisme)

Data menjadi Bukti dan Bukti Menjadi Data

Catatan : audit dalam pengertian general (umum) bukan spesifik 

Saat transaksi baru terjadi → bukti transaksi = data (sumber pencatatan)

Saat diperiksa oleh auditor → bukti transaksi = bukti (alat pembuktian keabsahan)

Setelah audit selesai dan datanya digunakan untuk proses  → bukti transaksi = data kembali (bahan informasi historis)

Tambahkan "0" di depan Nomor NPWP/NIK

 Tambahkan "0" di depan Nomor NPWP/NIK 

Kursi Panas

Kalau ada kursi panas ambil saja karena ada kursi yang dingin. Lebih baik cari dengan berpindah ke kursi dingin. Tentram dan damai dalam jiwa.  Kenapa ?.

Panas itu api...api membentuk setan. Karena setan diciptakan dari api.

Susunan Data

1. Peredaran Usaha (Omzet / Revenue)
Data sumber:
Faktur penjualan barang/jasa
Bukti potong PPh 23 (jika dipotong lawan transaksi)
Nota retur penjualan
Data penjualan tunai & kredit
Akun lapkeu:
Penjualan bersih (Sales Revenue)
Retur dan potongan penjualan (contra revenue)
Ke SPT Pajak:
Lampiran I Bagian A angka (1) Peredaran Usaha
Lampiran khusus jika ada penghasilan final (misalnya sewa tanah/bangunan) → tidak masuk peredaran usaha.

2. Harga Pokok Penjualan (HPP / Cost of Goods Sold)
Data sumber:
Kartu persediaan (stok awal & stok akhir)
Faktur pembelian barang dagang
Biaya langsung produksi (upah langsung, bahan baku, overhead pabrik)
Akun lapkeu:
Persediaan Awal
Pembelian Bersih
Persediaan Akhir
Ke SPT Pajak:
Lampiran I Bagian A angka (2) Harga Pokok Penjualan

3. Biaya Usaha (Operating Expenses)
Data sumber:
Slip gaji, daftar hadir karyawan
Tagihan listrik, air, telepon
Bukti penyusutan aset (fixed asset register)
Bukti pembayaran iklan, marketing
Biaya perjalanan dinas (SPPD, tiket, hotel)
Bukti biaya hukum, notaris, jasa konsultan
Akun lapkeu:
Beban gaji
Beban utilitas
Beban penyusutan
Beban pemasaran
Beban administrasi umum
Ke SPT Pajak:
Lampiran I Bagian A angka (3 s.d. 10)
Catatan: perlu cek mana yang fiskal boleh dikurangkan dan mana yang harus dikoreksi positif (misalnya sumbangan, natura tertentu, denda pajak).

4. Pendapatan & Biaya Lain-lain
Data sumber:
Bukti bunga deposito (PPN Final 20% / PPh Final 20%)
Bukti selisih kurs (rekonsiliasi bank vs pencatatan)
Bukti sewa tanah/bangunan
Bukti penjualan aset tetap
Akun lapkeu:
Pendapatan bunga
Keuntungan/kerugian penjualan aset
Selisih kurs
Ke SPT Pajak:
Jika objek PPh normal → masuk Lampiran I Bagian A angka (11–13)
Jika final → dicatat di Lampiran Khusus, dikoreksi negatif dari laba fiskal.

5. Aset, Liabilitas, Ekuitas (Neraca)
Data sumber:
Daftar piutang usaha
Daftar utang usaha
Buku besar bank & kas
Daftar aset tetap + perhitungan penyusutan
Mutasi modal
Akun lapkeu:
Kas & Bank
Piutang Usaha
Persediaan
Utang Usaha
Modal Saham / Saldo Laba
Ke SPT Pajak:
Lampiran II Neraca
Lampiran Khusus jika ada transaksi afiliasi → harus isi Formulir 3A/3B (transfer pricing).

6. Data Perpajakan yang Langsung Mempengaruhi SPT
Selain data akuntansi, ada data pajak langsung yang memengaruhi SPT:
Bukti Potong PPh 23/26 → memengaruhi kredit pajak di Induk SPT.
Bukti PPh 22 impor, SSP/ID Billing PPh 25 → kredit pajak.
Data PPN (Faktur Masukan & Keluaran) → tidak langsung ke SPT PPh, tapi berhubungan dengan omzet.
Data PPS (jika ikut Program Pengungkapan Sukarela) → harta harus masuk di Neraca.
Jadi sumber utama  adalah:
Data Akuntansi (GL, trial balance, kartu persediaan, daftar aset, payroll)
Data Perpajakan (bukti potong, SSP, faktur pajak, dokumen PPS)
Data Pendukung (perjanjian, invoice, kontrak, dll)

Membandingkan pada lintasan yang sama

Lari atau jalan kalau lintasannya sama itu bisa akan mengukur pada kemampuan orangnya.

Gini maksudnya :

Lari jarak 100 M dengan 200 M itu beda.

Pada waktu yang sama, tentu jarak 100 M akan bisa menjadi pemenang kecuali yang di 200 M itu manusia super.

Jika dibandingkan, tentu beda sejak logikanya dibangun.

Lagging dan Leading Indicator

 

Indikator terlihat hanyalah cerminan akhir. Indikator tidak terlihat adalah akar penyebab, sehingga bila tidak dikelola → hasil finansial akan tampak buruk.

Perusahaan yang sehat harus fokus memperbaiki leading indicators untuk menjaga lagging indicators tetap positif

Gambar Sumber : Asian Tiger

The Operational Iceberg (Gunung Es Operasional), yaitu perbedaan antara aspek yang terlihat di permukaan bisnis (angka dan indikator yang mudah diukur) dengan yang tidak terlihat (akar masalah operasional yang sering tersembunyi tetapi sangat mempengaruhi kinerja).

1. Bagian Terlihat (Visible)

Hal-hal yang bisa diukur dan langsung terlihat oleh manajemen, investor, maupun stakeholder, misalnya:

Omset

Profit & Loss (Laba Rugi)

Service

Customer Complain (Keluhan Pelanggan)

Revenue (Pendapatan)

Quality (Kualitas Produk/Jasa)

SDM

HPP (Harga Pokok Produksi)

Bagian ini ibarat puncak gunung es: mudah terlihat, tapi hanya representasi kecil dari realitas operasional.

2. Bagian Tidak Terlihat (Invisible)

Masalah operasional mendasar yang sering luput dari perhatian, antara lain:

SOP gak jalan                     → prosedur tidak diikuti.

COGS bocor                       → biaya produksi bocor/inefisien.

Pemborosan revenue         → pendapatan hilang karena kebocoran kecil.

Decision making lambat    → memperlambat respons bisnis.

Overstaffing                        → tenaga kerja berlebih tanpa produktivitas.

Energi & utilities boros     → biaya operasional tidak efisien.

Miss komunikasi                → salah paham antar divisi.

Data tercecer                      → informasi tidak rapi.

Inventory                            → stok menumpuk atau tidak terkendali.

Janji marketing gak match sama kebutuhan operasional → ekspektasi pelanggan beda dengan kapasitas internal.

Kontrak sama supplier     → tidak menguntungkan atau tidak efisien.

Gali lubang tutup lubang → solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan masalah.

Diskon tanpa ROI             → potongan harga tanpa perhitungan pengembalian investasi.

Contoh  : 

1.     Omset

o    Rp10 miliar per tahun

o    Angka ini mudah dilihat di laporan penjualan bulanan.

2.     Profit & Loss (Laba Rugi)

o    Laba bersih: Rp800 juta

o    Setelah dipotong HPP, gaji, sewa, dan biaya operasional.

3.     Service

o    Tingkat kepuasan pelanggan: 85%

o    Diukur melalui survei dan rating toko online.

4.     Customer Complain (Keluhan Pelanggan)

o    120 komplain per tahun

o    Terutama soal keterlambatan pengiriman dan barang cacat.

5.     Revenue (Pendapatan)

o    Rp10 miliar (selaras dengan omset).

6.     Quality (Kualitas Produk/Jasa)

o    95% produk lolos uji kualitas

o    Namun 5% masih retur ke supplier.

7.     SDM

o    50 karyawan

o    Rasio produktivitas: Rp200 juta/karyawan/tahun.

8.     HPP (Harga Pokok Produksi/Penjualan)

o    Rp7 miliar

o    Artinya margin kotor sekitar 30%.

Kesimpulan bagian terlihat: Laporan keuangan dan KPI terlihat cukup baik, perusahaan tampak sehat di atas kertas.

---

2. Bagian Tidak Terlihat (Invisible)

Angka-angka ini jarang muncul di laporan formal, tapi dampaknya sangat besar.

1.     SOP gak jalan

o    Akibat SOP tidak diikuti, terjadi keterlambatan pengiriman 15%.

o    Dampak: kerugian reputasi & biaya kompensasi Rp200 juta.

2.     COGS bocor

o    Ada inefisiensi pembelian bahan (mark-up supplier 3%).

o    Kebocoran: Rp210 juta/tahun.

3.     Pemborosan revenue

o    2% transaksi hilang karena salah input kasir dan retur tidak tercatat.

o    Nilai: Rp200 juta.

4.     Decision making lambat

o    Persetujuan harga diskon butuh 5 hari.

o    Akibatnya, kehilangan peluang penjualan Rp500 juta/tahun.

5.     Overstaffing

o    Ada 5 karyawan berlebih.

o    Biaya gaji sia-sia Rp300 juta/tahun.

6.     Energi & utilities boros

o    Listrik & air Rp50 juta/bulan → seharusnya Rp35 juta.

o    Selisih Rp180 juta/tahun.

7.     Miss komunikasi

o    Kesalahan koordinasi antar divisi → 50 pesanan salah kirim.

o    Biaya retur & kompensasi Rp100 juta.

8.     Data tercecer

o    Tidak ada sistem ERP, laporan manual sering hilang.

o    Estimasi kerugian data: Rp50 juta (karena pencarian & perbaikan).

9.     Inventory

o    Barang menumpuk Rp1 miliar → 20% rusak/usang.

o    Kerugian Rp200 juta.

10. Janji marketing tidak match operasional

o    Marketing janji garansi 3 hari, realisasi 7 hari.

o    Hilang 100 pelanggan potensial → Rp300 juta revenue gagal masuk.

11. Kontrak supplier tidak efisien

o    Harga 5% lebih tinggi dari pasar.

o    Selisih Rp250 juta/tahun.

12. Gali lubang tutup lubang

o    Tutup kekurangan kas dengan pinjaman jangka pendek.

o    Biaya bunga tambahan Rp100 juta.

13. Diskon tanpa ROI

o    Diskon Rp500 juta diberikan tanpa perhitungan.

o Tambahan penjualan hanya Rp200 juta → rugi Rp300 juta.

Pengkhianatan dan Bahaya itu adalah...

Siapa yang berbahaya itu?.

Bukan orang kritis terhadapmu dan baik perilakunya setidaknya ilmiahnya namun orang yang menusuk dari belakang yang menggambarkan pengkhianatan atau bermuka dua. Jadi, apa yang terlihat di depan, berbeda dari kenyataan yang ada. Di belakangmu, entah apa yang dipikirkan atau dilakukannya.

Yang kedua :

Orang yang menjilatmu dengan dalih.

Kenapa?

Kalau kita lihat dari segi bahasa sehari-hari dan bahasa resmi:
Kenapa
Lebih santai, akrab, dan umum dipakai dalam percakapan sehari-hari.
Kesan: luwes, cair, tapi kadang emosional tergantung intonasi.
Cocok dipakai dalam obrolan informal.
Mengapa
Lebih baku, formal, dan sering dipakai di tulisan resmi, akademis, atau pidato.
Kesan: serius, objektif, netral.
Cocok untuk konteks penelitian, hukum, administrasi, atau pendidikan.
Alternatif lain (tergantung gaya bahasa yang diinginkan):
Apa sebabnya → lebih halus, terkesan sopan.
Bagaimana bisa → agak netral, menekankan proses, bukan hanya alasan.
Apa alasannya → fokus pada dasar atau justifikasi.

Pertanyaan dengan Bagaimana

Kalau pettanyaan "kenapa" itu kausalitas dan bisa menimbulkan efek pidana dan perdata pada akhirmya bagi yang membuat dokumen, itu kuncinya, mulai paham ya.

Oke saya lanjutkan...

Jadi ketika jenisnya adalah deskrifftif analitis, atas dokumen maka kausalitas tidak saya perlukan disini.

Siapa yang membayar Pajak?.

Siaoa yang membayar Pajak?. Wajib Pajak itu sendiri dan penanggung pajak.

Apapun masalah lainnya tidak akan berkaitan terkait pembayaran pajak. Artinya tidak ada beban yang ditanggung oleh orang lain atas peristiwa apapun kecuali pembayar pajak itu sendiri atau penanggung pajak. Orang atau entitas lain selain itu hanya "komentar" dll namun semuanya uang yang dibayarkan ya Wajib Pajak itu sendiri.

State of The Art : Constitutional Validity→ keabsahan norma menurut UUD 1945. Administrative Ambiguity → konsistensi praktik birokrasi dengan amanat undang-undang

Kerangka Teoritis & State of the Art untuk TAPM  Struktur ini bisa langsung digunakan sebagai bagian tesis/TAPM

Kerangka Teoritis dan State of the Art

 2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan (Matland, 1995)

Model Ambiguity–Conflict (Matland, *Policy Implementation, JPART, 1995) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh dua dimensi utama:

1. Ambiguity – ketidakjelasan tujuan, instruksi, atau norma kebijakan.

2. Conflict – tingkat pertentangan kepentingan antaraktor dalam implementasi.

Dari dua dimensi ini, Matland memetakan empat tipe implementasi:

* Administrative implementation (low ambiguity–low conflict).

* Political implementation (low ambiguity–high conflict).

* Experimental implementation (high ambiguity–low conflict).

*Symbolic implementation (high ambiguity–high conflict).

Model ini awalnya digunakan dalam kajian implementasi kebijakan publik, terutama birokrasi dan pelayanan masyarakat.

 2.1.2 Penerapan Teori dalam Konteks Hukum Tata Negara

Dalam praktik, banyak penelitian menggunakan model Matland untuk kebijakan sosial, pendidikan, dan pelayanan publik (lihat: SpringerLink; Utrecht Law Review). Namun, penerapan ke ranah konstitusional dan administrasi negara masih jarang dilakukan.

Hal ini membuka ruang kontribusi baru: bagaimana model implementasi dapat dipakai untuk mengkaji ambiguitas konstitusional dan praktik administratif dalam pemerintahan.

2.2 Adaptasi Eko Susilo – Teori Ambiguitas–Pertentangan Matland (TAPM)

 2.2.1 Transformasi Teori

Eko Susilo mengadaptasi model Matland dengan memperluas cakupan analisis ke:

Ranah konstitusional-administratif, bukan sekadar kebijakan publik teknis.

Objek kajian: implementasi UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara dan problem nomenklatur antara “Departemen” vs “Kementerian”.

Konteks aktual: permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi  terkait validitas nomenklatur.

2.2.2 Konsep Baru dalam TAPM

TAPM memperkenalkan dimensi analisis tambahan:

Constitutional Validity→ keabsahan norma menurut UUD 1945.

Administrative Ambiguity → konsistensi praktik birokrasi dengan amanat undang-undang.

Dengan demikian, model tidak lagi hanya ambiguity–conflict, tetapi menjadi ambiguity–conflict–validity.

 2.3.3 Nilai Orisinal TAPM

1. Mengisi gap : antara studi implementasi kebijakan dan studi hukum tata negara.

2. Memperluas domain teori dengan menambahkan dimensi validitas konstitusional.

3. Policy relevance nyata melalui keterkaitan dengan perkara uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

4. Membuka kajian baru  dalam bidang *constitutional implementation*